Buku Komunikasi Korupsi karya Dr. Aceng Abdullah, M.Si berjudul “Komunikasi Korupsi: Jurus dan Bahasa Para Koruptor” yang diterbitkan Simbiosa Rekatama Media  Bandung (2017) menarik untuk menjelaskan fenomena korupsi yang masih berkembang subur di Indonesia saat ini. Ditengah perlawanan para pegiat antikorupsi terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komunikasi pelaku korupsi ini penting  disikapi lebih serius lagi agar wajah negeri “gemah ripah  loh jinawi” ini tidak bertambah ngeri.

Meminjam model komunikasi Lasswel, perilaku korupsi adalah dapat dimaknai sebagai tindakan komunikasi, dimana pelakunya (komunikator/sender) menggunakan beragam pesan (informasi/messages) melalui bahasa dan simbol-simbol lain sebagai media (saluran/ channel) untuk mempengaruhi khalayak (komunikan/ reciever) agar dapat mengeruk keuntungan pribadi/kelompoknya dengan merugikan uang negara (pengaruh/effect). Dalam konteks komunikasi Islam, maka narasi komunikasi antikorupsi selayaknya menjadi energi nurani setiap anak bangsa ini dalam menyelamatkan negeri ini dari komunikator korupsi.

Pertama, pelaku korupsi didominasi oleh elit yang penuh ambisi. Melawan koruptor bukan perkara mudah. Sebab, mereka berasal dari kalangan terdidik, cerdas, lihai, kaya, berkuasa, dan miskin nurani. Kenekatan mereka yang “tega” menggarong uang negara menjadi bukti bahwa moralitas/ akhlaq terhadap rakyat sudah. Catatan Najwa Shihab di www.narasi.tv menunjukkan  bahwa sampai  Juni 2019, terdapat 255 perkara kasus korupsi. Para elit yang tersandung kasus ini, diantaranya 130 kepal daerah, 6 pimpinan partai politik, dan 27 kepala lembaga/ kementerian. Makna komunikasinya, tidak ada “orang miskin” yang korupsi, tidak ada orang “berpendidikan rendah” yang memakan uang rakyat!

Dalam konteks komunikasi Islam, disinilah moralitas personal dan sistem  semestinya menjadi api penjaganya. Kita bangsa ini tidak kering ilmuwan yang mumpuni, bergelar profesor, doktor, magister, sarjana, dan kemampuan akademik lainnya. Sayang, moralitas yang rendah, dapat meruntuhkan kredibilitas seseorang. Disinilah ketaqwaan personal pentingnya terus dipupuk, dijagaa, dirawat, agar kontrol diri (self control) terhadap segala bentuk kejahatan, dalam hal ini korupsi dapat dikendalikan sejak dini melalui diri sendiri.

Kedua, pesan korupsi berwarna warni. Mulai dari manipulasi hingga komisi dikomunikasikan sebagai pesan yang wajar. Bahkan, bahasa agama, seperti silaturahmi dikonstruksi sebagai pesan religi untuk mengalirkan uang kompensasi atas usaha-usaha yang di luar jalur yurisdiksi. Simbol-simbol balas budi politik, mahar, ongkos administrasi, biaya transportasi, dan sejenisnya dijadikan sebagai pesan untuk mengaburkan tata aturan yang sudah baku. Sejatinya, hati nurani para  elit sudah mengetahui bahwa gratifikasi tidak boleh ditoleransi, jual beli jabatan itu dilarang, suap-menyuap itu “dilaknat”, manipulasi anggaran itu dilarang, dan segala bentuk kolusi atau nepotisme adalah sarkasme (bahasa kekerasan).

Perspektif komunikasi Islam mengajarkan bahwa bahasa yang mengarahkan pada penyimpangan merupakan pesan bahwa sesuatu harus dilihat dari subtansi kebenaran pesan yang dikomunikasikan, bukan melihat simbol personalnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ali Karomallahu Wajhah, “undhur maqal, wala tandzur manqala/ lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan,” menjadi warning agar pesan yang mengajak kepada kejahatan (korupsi) harus dilawan.

Ketiga, saluran/ media yang digunakan untuk korupsi teramat banyak. Kasus korupsi terjadi melalui berbagai saluran, seperti angggaran dana bantuan sosial, anggaran proyek fisik, anggaran pengadaan, workshop, perjalanan dinas, dan lain sebagainya menjadi salah satu yang banyak digunakan sebagai saluran/ media. Padahal, para elit itu juga sudah sangat paham ketika menjabat, mereka sudah disiapkan anggaran negara yang dikelola untuk kepentingan rakyat. Sumpah jabatan agar tidak menyalahgunakan saluran/ media sebagai jalan korupsi juga sudah dilakukan. Nyatanya, saluran-saluran itu justru direkayasa melalui kemampuan intelektualnya sebagai pintu “menggarong” uang rakyat.

Komunikasi Islam mengajarkan, saluran/ media yang menghantarkan kepada keharaman dapat terkategori sebagai sarana haram.  Mengambil keuntungan melalui penyunatan saluran dana bantuan sosial, misalnya jelas dilarang, sebagaimana larangan menggunakan sarana jabatan politik/ kekuasaan untuk meminta upeti dari bawahannya. Kaidah ushul yang menyebutkan, “al wasilatul ilal haram huwa haramun/ sarana yang menghantarkan kepada keharaman, maka wasilah/ alat itu menjadi haram” menjadi pesan bermakna agar kita menjaga saluran/ media itu tidak digunakan sebagai jalan untuk korupsi.

Keempat, komunikan yang menjadi sasaran korupsi para elit adalah para bawahannya. Hampir semua kasus yang terjadi di negeri ini melibatkan atasan dan bawahan. Dari konteks komunikasi, hal ini bisa wajar terjadi karena yang paling mudah dipengaruhi oleh atasan/ pimpinan/ elit adalah anak buahnya/ karyawan/ bawahannya. Tidak sedikit kepala dinas yang “dikorbankan” akibat ulah kepala daerah, sebagaimana bawahan di suatu kementerian negara “mencokot” atasannya. Seperti arena lingkaran setan, meskipun asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan!

Untuk itu, membangun moralitas personal menjadi penting dalam melawan setiap bujukan pemimpinnya dalam melakukan tindakan kriminal memakan uang rakyat. Disinilah sikap kontrol sosial yang lebih luas dalam suatu komunitas diperlukan, sebagaimana kehadiran KPK dibutuhkan agar kasus korupsi di tuntaskan ketika terdapat ruang institusi yang tidak bisa/ kesulitan untuk dimasuki. Dalam nalar komunikasi Islam, sikap saling “taawun alal birri wa taqwa”, yakni saling tolong menolong dalam kebaikan/ ketaqwaan harus selalu dikumandangkan untuk menghindari sikap “taawun alal izmi wal udwan/ tolong-menolong dalam hal keburukan/ dosa. Pesan-pesan ketaqwaan tidak boleh berhenti disuarakan dalam mengisi ruang oksigen kehidupan komunikasi manusia.

Kelima, tujuan komunikator korupsi adalah kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Sebagai efek yang dicapai dalam tindakan korupsi adalah tetap merusak citra diri, masyarakat, dan bangsa. Komunikasi Islam mengajarkan, “Laanallahu arsy wal murtasyi/ Allah melaknat penyuap dan penerima suap” merupakan perintah agar jangan ada korupsi berjamaah sebagai tujuan dalam menjalankan amanah Allah sebagai pemakmur bumi (khalifah fi ardhi).  Islam mengajarkan, tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Suatu amal yang baik (ahsan al amal) berdiri atas dua syarat penting, yakni niat (tujuan) mencari ridla Allah, dan tatacaranya dibenarkan oleh perintah syariat.

Suatu tujuan baik menolong orang yang kesulitan ekonomi, tidak dengan cara menggerakkan ekonomi ribawi, sebagaimana larangan membuka lapangan kerja melalui praktik prostitusi/ perzinaan. Tujuan membangun kekuatan politik yang baik, tapi tetap tidak boleh dengan money politik, kampanye hitam, pembunuhan karakter, hoax, dan intimidasi politik. Sama juga bertujuan menolong rakyat/ simpatisan politiknya, tetapi tidak dengan memanipulasi anggaran.

Akhirnya, dalam ikut serta mengatasi kejahatan gurita korupsi di negeri ini, komunikasi Antikorupsi menjadi penting/ urgen untuk terus disuarakan dalam ruang-ruang publik, bisa di ruang akademik kampus, komunitas masyarakat, hingga lembaga negara. Karena tindakan korupsi dicapai melalui komunikasi, maka salah satu menghadangnya juga dengan perilaku komunikasi antikorupsi.  (*)

*) Dr. Kun Wazis, M.I.Kom, Dosen Pascasarjana IAIN Jember, Ombusman Jawa Pos Radar Jember.

IKLAN