PELAKSANAAN aksi strategi nasional pencegahan korupsi di daerah belum begitu maksimal. Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember melakukan pemantauan dalam dua aksi pencegahan korupsi di Kabupaten Jember yaitu pengadaan barang dan jasa serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pemantauan tersebut dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Kepolisian Resort Jember dan Kejaksaan Negeri Jember yang telah berlangsung selama lima bulan sejak akhir bulan April sampai saat ini.

Dalam hal melakukan pemantauan pelaksanaan pencegahan korupsi di Kabupaten Jember, PUSKAPSI bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan United States Agency for International Development (USAID) CEGAH. Pemantauan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang telah dijabarkan dalam bentuk sebelas aksi pencegahan korupsi 2019-2020 dari tiga fokus strategi nasional pencegahan korupsi. PUSKAPSI hanya salah satu bagian dari masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan pelaksanaan pencegahan korupsi terhadap lembaga pemerintahan yang berada di Kabupaten Jember.

Keterlibatan masyarakat sipil sangat penting dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi terhadap segala jenis perbuatan korupsi seperti merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, maupun gratifikasi, karena sampai hari  praktek korupsi masih sangat tinggi khususnya di daerah. Berdasarkan temuan ICW pada tahun 2018 ada sekitar 94 persen kasus korupsi terjadi di berbagai daerah di Indonesia mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Perlu diketahui bahwa STRANAS PK ini bergerak untuk pencegahan korupsi pada sektor utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ketiga fokus tersebut kemudian dijabarkan menjadi sebelas rencana aksi dengan 24 sub aksi. Namun yang menjadi fokus dalam pemantauan ini hanyalah pencegahan korupsi di sektor keuangan negara terkait pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.

Pencegahan korupsi keuangan negara dalam hal ini terkait pengadaan barang dan jasa sangat penting karena dalam pengadaan barang dan jasa belum cukup independen dan juga belum didukung sumber daya manusia yang profesional. Memang di kabupaten Jember terkait dengan unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) telah terbentuk. Hal tersebut berdasar pada Perbup Nomor 39 Tahun 2019 yang diterbitkan dan diberlakukan sejak awal tahun 2019. Namun sosisalisasi terkait aturan UKPBJ oleh Bagian Pembangunan Kabupaten Jember kepada OPD maupun stakeholder sangat penting sekali untuk ditingkatkan. Agar para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memahami aturannya dengan baik.

Memang pemerintah Kabupaten Jember sudah melakukan konsolidasi pengadaan dan telah memiliki analisis standar belanja serta analisis penawaran untuk mengetahui ketersediaan pasar, serta menerapkan blacklist penyedia untuk memilih penyedia yang menang. Akan tetapi sampai saat ini pemerintah Kabupaten Jember masih belum melakukan MoU dengan LKPP terkait penggunaan e-katalog karena Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki e-katalog daerah sebagai prasyarat MoU. Meskipun selama ini didukung e-katalog nasional dan sektoral perlu pemda menjadikan hal ini sebagai salah satu skala prioritas agar tidak terjadi hambatan dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal yang tidak kalah penting dalam pengadaan barang dan jasa harus memiliki prinsip yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif serta akuntabel. Prinsip tersebut harus dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga dapat meminimalisir potensi akan adanya kecurangan dalam pengadaan, baik itu kecurangan yang dilakukan dengan cara persekongkongkolan serta benturan kepentingan dalam pengadaan. Karena dalam pengadaan barang dan jasa ini sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi bahkan menjadi jenis perkara tertinggi kedua setelah penyuapan.

Pada era digital saat ini, penting sekali pertukaran seluruh data penanganan perkara di tingkat pusat maupun daerah secara online antar lintas penegak hukum. Serta terkonsolidasinya pertukaran data dari seluruh Kepolisian dan Kejaksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui SPDP online. Termasuk penerapan Sistem Informasi Penanganan Perkara Terpadu (SIPPT) dan Sinkronasi pendataan penanganan perkara tipikor secara online di Kabupaten Jember.

Sejak tahun ini pertukaran data penanganan perkara secara online antar lintas penegak hukum di Kabupaten Jember sudah berjalan cukup intens. Dimana pertukaran data tersebut terintegrasi secara online di masing-masing lembaga baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Integrasi tersebut cukup baik karena juga dapat diakses oleh publik terkait dengan perkembangan perkara yang berlangsung ditangani oleh para aparat penegak hukum. Sebagai tambahan, pertukaran data tersebut di ranah Kepolisian berbentuk e-penyidikan sedangkan diKejaksaan bentuknya Criminal Justice System (CJS) yang dapat diakses dalam web Kejari Jember.

Namun dari kedua lembaga aparat penegak hukum ini belum memiliki sistem SPDP online. Penting sekali pengiriman data SPDP online serta informasi penanganan perkara termasuk perkembangan hingga proses eksekusi dari kejaksaan maupun kepolisian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan, mengingat hal tersebut merupakan salah satu intruksi dari Stranas PK dalam upaya konsolidasi yang efektif dalam penanganan pencegahan korupsi. Catatan bagi para penegak hukum agar meningkatkan pelayanan termasuk dibutuhkan upaya pengadaan SPDP Online di Kabupaten Jember.

Memang sulit sekali menemukan jalan birokrasi yang bersih dan kinerjanya benar-benar maksimal, tanpa adanya dukungan dan keterlibatan publik yang demikian maksimal di dalamnya. Perlu diperhatikan dua potret di atas hanya sebagian saja yang perlu publik tahu, dan turut memasang mata dalam setiap pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak khususnya di Kabupaten Jember. Dalam beberapa kasus, transparansi pemerintah berbanding lurus dengan keterlibatan publik.

*) Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember dan Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember.

IKLAN