Jadikan Makanan Alat Diplomasi

Unej Dirikan Pusat Kajian Gastrodiplomasi

Rektor Unej Moh Hasan Phd

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Center for Research in Social Sciences and Humanities (C-RiSSH) Universitas Jember mendirikan Pusat Kajian Gastrodiplomasi pertama di Indonesia. Pendirian pusat kajian yang membahas makanan sebagai alat diplomasi ini ditandai dengan workshop bertema Dari Gastronomi Menuju Gastrodiplomasi Indonesia di aula lantai 3 Gedung Rektorat dr. R. Achmad, Sabtu (14/9).

Himawan Bayu Patriadi, Ketua C-RiSHH Unej, mengatakan, pusat kajian ini diharapkan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan Gastrodiplomasi Indonesia. Sebagai bagian dari soft diplomacy Indonesia seperti yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Menurut Bayu, dalam kajian hubungan internasional, makanan sudah lama diyakini menjadi salah satu alat untuk berdiplomasi. Pemanfaatan makanan sebagai alat diplomasi berangkat dari asumsi the best way to win heart and mind is trough the stomach.

“Indonesia masih kurang optimal memanfaatkan makanan sebagai soft diplomacy seperti yang dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, Thailand, bahkan Vietnam, yang kini mulai menggarap dengan serius Gastrodiplomasi. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa,” jelasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, kemauan politik pemerintah sudah ada, namun di tataran kebijakan, baik dalam konteks narasi maupun eksekusinya, masih belum optimal. Salah satu aspek permasalahan yang menonjol adalah kurangnya sinergisitas antarinstansi terkait. “Oleh karena itu, kami berinisiatif mendirikan Pusat Kajian Gastrodiplomasi di Kampus Tegalboto. Target workshop adalah bagaimana Gastrodiplomasi yang tepat bagi Indonesia,” imbuhnya.

Dalam workshop perdana ini, Pusat Kajian Gastrodiplomasi mengundang semua stakeholder Gastrodiplomasi Indonesia. Antara lain Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Indonesian Gastronomy Association (IGA), dan Indonesia Diaspora Network United.

Ide pendirian Pusat Kajian Gastronomi Unej didukung oleh Kemenlu RI. Joneri Alimin dari Direktorat Diplomasi Publik mengatakan , Gastrodiplomasi sudah menjadi bagian dari soft diplomacy yang dijalankan oleh semua negara di dunia. Seperti Jepang yang dikenal dengan Sushi, Korea Selatan dengan Kimchi, Thailand dengan Tom Yam, dan kini Vietnam dengan Pho.

Menurut dia, beberapa hal yang menjadi kendala promosi makanan Indonesia adalah standardisasi makanan, kampanye yang belum optimal, belum adanya kerja sama dengan negara lain sebagai “hub” bahan baku makanan hingga urgensi pemetaan masakan khas Indonesia.

Untuk itu, Kemenlu berharap dukungan dari Pusat Kajian Gastronomi di Universitas Jember melalui berbagai kajian yang dilakukan. Thailand punya lima ribu lebih restoran khas Thailand di luar negeri, Korea Selatan menganggarkan dana 77 juta dolar untuk mengembangkan restoran khasnya beserta promosinya.

Sementara itu, restoran khas Indonesia masih di kisaran 2.347. Terbanyak di Belanda, sejumlah 1.600-an restoran. “Untuk itu, kami di Kemenlu terus berupaya mendorong promosi makanan Indonesia melalui perwakilan Indonesia di seluruh dunia,” ujar diplomat yang baru saja pulang dari Frankfurt, Jerman, ini. Dalam workshop kali ini Kemenlu juga menghadirkan Darianto Harsono, Direktur Amerika II, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu.

Salah satu peneliti Pusat Kajian Gastrodiplomasi C-RiSSH, Agus Trihartono, mengungkapkan hasil penelitian awalnya. Menurutnya, ada dua bentuk model Gastrodiplomasi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia.

Pertama, government driven, yang sangat sangat kental peran pemerintah. Model ini dilakukan oleh pemerintah Thailand dengan mendukung pelaku usaha yang akan membuka restoran khas Thailand di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan pemerintah Korea Selatan yang gencar mempromosikan Kimchi-nya. “Namun, ada pula yang memakai cara non government driven seperti Jepang, yang menjadikan pelaku usaha sebagai motornya, dan Vietnam yang menjadikan diasporanya di banyak negara sebagai ujung tombaknya,” ungkapnya.

Persetujuan agar Gastrodiplomasi menjadi perhatian serius pemerintah juga datang dari Maya Syahrial, Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kemenpar RI. Jika Gastrodiplomasi berhasil, maka wisatawan mancanegara diharapkan akan mengalir deras ke Indonesia.

Maya menyampaikan, Kemenpar serius menggarap wisata kuliner. Hal ini ditandai dengan penetapan tiga lokasi wisata kuliner utama Indonesia, yakni Ubud, Bali, Bandung, dan kawasan Jogja-Solo-Semarang atau biasa disingkat Joglosemar. “Kemenpar juga telah menetapkan lima makanan khas Indonesia sebagai makanan yang akan dipromosikan, yakni rendang, nasi goreng, sate, soto, dan gado-gado,” jelasnya.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :