Angkutan Mogok, Siswa Tunggu Jemputan

MENUNGGU: Beberapa siswa yang biasa naik angkutan umum terpaksa menunggu orang tuanya di halte Jalan Jendral Ahmad Yani, kemarin (12/9).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mogok kerja yang dilakukan para sopir angkutan umum tradisional berdampak pada siswa, kemarin (12/9). Sebagian siswa yang biasanya naik angkutan kota atau lin, terpaksa harus menunggu jemputan orang tuanya. Di antara siswa pun ada yang menunggu hingga sore.

Salah seorang siswa SMP, Sulistiawati mengatakan, mogok yang dilakukan para sopir angkutan umum setidaknya sudah berlangsung selama dua hari. Pertama pada saat ratusan sopir melakukan aksi di DPRD dan Pemkab Jember. “Hari ini tidak ada yang lewat. Untungnya saya sudah bilang ke orang tua agar dijemput. Kalau sehari-hari saya lebih suka naik angkutan,” tuturnya.

Apa pun yang menjadi permasalahan sampai membuat para sopir mogok kerja, dirinya berharap agar bisa ada jalan keluar secepatnya. “Harapannya, angkutan umum bisa operasi lagi. Karena orang tua juga sibuk kerja, jadi tidak mungkin menjemput setiap hari,” ucapnya.

Beberapa siswa yang harus pulang sore juga terlihat di beberapa lokasi. Bahkan, siswa yang jarak rumahnya tak begitu jauh memilih untuk pulang dengan berjalan kaki. “Tidak semua siswa dijemput, ada juga yang jalan kaki,” imbuhnya.

Mengantisipasi agar siswa bisa cepat pulang seperti hari-hari biasanya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Jember Arismaya menegaskan, pemkab sudah mengomunikasikan agar kendaraan dinas yang tidak sedang dipakai bisa digunakan untuk mengangkut siswa. “Sudah dikerahkan sejak para sopir demo. Ada kendaraan Satpol PP, Dishub Jember, serta beberapa kendaraan dinas yang tidak sering dipakai,” tegasnya.

Kendaraan itu, kata dia, sudah disiagakan untuk mengantar siswa pada jam-jam pulang sekolah. “Itu sudah kita antisipasi. Alhamdulillah masih cukup. Kalau belum cukup, maka kami tetap mencari kendaraan dinas yang tidak sedang dipakai,” jelasnya lagi.

Sementara itu, berkaitan dengan aksi para sopir angkutan tradisional hingga kini terus dikomunikasikan dengan sejumlah pihak, termasuk manajemen Grab. Sebelumnya, para sopir melakukan aksi dan mogok kerja. Aksi itu dilakukan karena Grab dinilai melanggar hukum. Salah satunya tidak mendirikan kantor cabang seperti yang diwajibkan di dalam Permenhub 118 Tahun 2018. (nur/c2/lin)

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :