Pemkab Tak Bisa Tutup Grab

Dishub Jatim: Izin Operasional Belum Ada

SERIUS: Pejabat Pemkab Jember, Dishub Jatim, dan anggota DPRD seusai melakukan pertemuan bersama perwakilan sopir angkutan konvensional di pemkab setempat, kemarin (11/9).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Aspirasi ratusan sopir yang tergabung dalam Paguyuban Insan Transportasi (Pintar) akhirnya sampai ke Pemkab Jember. Mereka aksi di depan kantor bupati untuk menyampaikan tuntutan yang sama seperti disampaikan ke DPRD, yakni agar Grab ditutup dan dihentikan operasionalnya.

Ternyata, Pemkab Jember tak memiliki kewenangan untuk menutup Grab. Sebab, izin serta kewenangan menutup operasional Grab bila ditemukan pelanggaran hanya bisa dilakukan Menteri Perhubungan dan Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jember Arismaya Parahita menyampaikan, aspirasi para sopir angkutan konvensional sudah ditampung. Bukan hanya itu, pemkab bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jember, empat anggota DPRD, serta Perwakilan Dishub Provinsi Jatim yang ada di Jember langsung menggelar kajian atas tuntutan tersebut.

Arismaya mengaku, keberadaan angkutan konvensional memang tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, jika tuntutan mereka meminta Pemkab Jember menutup Grab, maka pihaknya tak memiliki kewenangan. “Kami memahami apa yang menjadi tuntutan para sopir angkutan konvensional. Tapi, tidak serta-merta bisa menutup angkutan online. Kewenangan itu hanya ada pada menteri dan gubernur,” katanya.

Dia menerangkan, jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Grab, maka bakal dikomunikasikan kepada manajemen Grab, agar mereka juga patuh terhadap peraturan hukum seperti transportasi daring yang lain. “Kita juga akan mengomunikasikan agar Grab membuka kantor perwakilan di Jember,” imbuhnya.

Kepala Dishub Jember Hadi Mulyono menjelaskan, keberadaan angkutan daring berdasar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018, memang memberi kesempatan agar aplikator angkutan daring membuka cabang di daerah-daerah. “Itu sangat memungkinkan untuk dilakukan pembukaan kantor cabang. Apalagi, tuntutan para sopir juga demikian,” ucapnya.

Pasal 11 ayat (1) Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 dijelaskan, aplikator daring bisa mengembangkan usahanya di kota/kabupaten lain. Pengembangan usaha ini bisa dilakukan dengan beberapa persyaratan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam persyaratan itu yakni Pasal 11 ayat (1) huruf a yang memberi penegasan bahwa wajib membuka kantor cabang.

Kepala UPT LLAJ Dishub Provinsi Jatim Agus Wijaya menjelaskan, keberadaan Permenhub 118 sendiri saat ini masih dievaluasi oleh Dirjen Perhubungan. Di antara hal yang dievaluasi yakni berkaitan dengan wilayah kerja dan kuota armada yang dibutuhkan di masing-masing daerah.

Bukan hanya itu, selama ini jumlah keberadaan transportasi daring juga tidak diketahui secara pasti. Penyebabnya, perusahaan aplikator belum memberikan data-data keberadaan Grab atau transportasi daring yang lain. “Dengan pertemuan seperti ini, kami mengharapkan ketemu berapa jumlahnya,” jelasnya.

Agus menjelaskan, posisi perizinan untuk transportasi daring, khususnya armada mobil, yang ada di provinsi baru sebatas izin prinsip tentang boleh tidaknya transportasi daring beroperasi di Jember yang juga meliputi Bondowoso dan Situbondo. “Itu pun belum izin operasional,” tegasnya.

Dikatakannya, izin prinsip yang diberikan pemerintah provinsi hanya kepada 180 armada untuk wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Namun, faktanya yang beroperasi di lapangan ada sekitar 200 sampai 300 armada. Bahkan, ada yang menyebut mencapai sekitar 500 armada. “Untuk izin operasionalnya belum ada semua,” ulasnya.

Disinggung apakah keberadaan Grab atau transportasi daring lain bisa disebut liar atau tidak, Agus menyatakan, tidak bisa disebut liar karena ada dasar kebutuhan dan adanya payung hukum yang sudah ditetapkan serta masih dievaluasi lagi. “Kita usulkan dengan adanya perizinan kepada pemerintah pusat. Itu juga agar diketahui jumlah armada yang dibutuhkan. Jadi, sampai saat ini masih belum jelas, berapa jumlah kebutuhan pada transportasi online,” ucapnya.

Berkaitan dengan zona wilayah kerja, Agus menegaskan, pemerintah pusat saat ini juga masih melakukan evaluasi akan kebutuhan armada di masing-masing daerah. Bila hal itu bisa diketahui, maka pembatasan jumlah armada pada setiap aplikator yang membuka jasa angkutan daring bisa dibatasi. “Kami akan langsung komunikasi dengan provinsi, termasuk manajemen Grab yang ada di Jakarta,” pungkasnya.

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Jumai

Editor : Mahrus Sholih