Jember Kekurangan 3500 Guru

Supriyono Ketua PGRI Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jumlah guru di Jember masih belum mencukupi. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember mencatat, SD dan SMP di Jember masih kekurangan sekitar 3500 guru. Jumlah ini harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. “Namun kenyataannya kekurangan itu belum dipenuhi,” katanya Ketua PGRI Jember Supriyono.

Menurut dia, kekurangan itu digantikan oleh guru tidak tetap (GTT) dengan persyaratan honor bisa dibayar melalui dana BOS jika GTT memiliki surat penugasan (SP) bupati. Untuk itu, kata dia, pemkab segera menerbitkan SP, tetapi formasinya diatur oleh bupati melalui BKD. Oleh karenanya, GTT harus mengisi formasi di seluruh Kabupaten Jember pada sekolah yang kekurangan guru. Baik di daerah kota, desa, maupun pegunungan.

“Dengan standar honor yang variatif, mulai dari Rp 350 ribu, Rp 700 ribu, hingga Rp 1,4 juta berdasarkan masa kerja,” jelasnya.  Honor itu masih dibawah standar upah minimum kabupaten (UMK). Para GTT itu juga ditempatkan di sejumlah daerah dan sesekali bisa dimutasi.

Akibat penempatan GTT seperti ini, kata dia, beberapa guru mengalami kecelakaan. Seperti seorang guru SMP negeri dan satu guru SD negeri hingga meninggal dunia. “Dua guru SD negeri mengalami kecelakaan dan harus operasi tanpa ada jaminan dari Pemkab Jember,” tegasnya.

Menurut dia, delapan standar pendidikan adalah ukuran minimal sarana dan prasarana yg harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yakni standar isi, sejumlah materi ajar untuk mencapai kompetensi di setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Berikutnya standar proses, yakni sebuah ikhtiar untuk meraih standar isi. Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah pelaku dalam melaksanakan proses pendidikan. “Ini komponen penting yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau teknologi,” tuturnya.

Masalah pendidikan yang mendasar di negeri ini adalah persoalan pendidik atau guru. Baik menyangkut kualitas maupun jumlah atau kuantitas. Dua masalah tersebut belum terselesaikan oleh pemerintah. “Sehingga kekurangan guru diserahkan pada sekolah atau kepala sekolah. Akibatnya, rekrutmen tidak terstandar dan tidak terpenuhi kualifikasi dan kompetensinya,” paparnya.

Di Jember, lanjut dia, rekrutmen GTT dilakukan oleh sekolah atau kepala SD dan SMP. Jumlahnya kurang lebih 5000 guru.  Dengan terbitnya juknis berupa regulasi Permendikbud, ada klausul yang menyatakan dana BOS untuk memberi honor pada guru tidak tetap sebesar 15 persen. Namun, dengan catatan, untuk dapat menerima honor dari dana BOS, wajib diberikan SP oleh bupati. “Inilah awal persoalan guru tidak tetap,” pungkasnya.

 

Berita Jember Hari Ini dan Berita Jember Terbaru hanya di radarjember.id

IKLAN

Reporter : Bagus Supriadi

Fotografer : Istimewa

Editor : Bagus Supriadi