SETELAH TIGA BULAN: Pejalan kaki melihat televisi yang menyiarkan pidato singkat Carrie Lam tentang pencabutan RUU ekstradisi (Anthony Wallace/AP)

JawaPos.com – Carrie Lam menyerah. Chief Executive Hongkong itu akhirnya memenuhi satu di antara lima tuntutan demonstran. Yaitu, mencabut sepenuhnya rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi. Pengumuman tersebut mendapat tanggapan positif dari para pengusaha. Pasar saham Hongkong naik hampir 4 persen.

“Pemerintah akan secara resmi menarik RUU itu untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik,” ujar Lam Rabu (4/9) seperti dikutip Agence France-Presse. RUU itu dicabut begitu parlemen mulai aktif Oktober mendatang.

RUU tersebut menjadi pemicu aksi massa di Hongkong sejak Juni lalu. Jutaan penduduk turun ke jalan, mulai anak-anak hingga lansia. Hongkongers -sebutan untuk penduduk Hongkong- ketakutan. Mereka tidak mau kebebasannya direnggut dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat jika RUU itu sampai disahkan.

Meski bagian dari Tiongkok, Hongkong punya sistem pemerintahan sendiri. Istilahnya one country, two system. Hongkongers jauh lebih bebas jika dibandingkan dengan penduduk Tiongkok. Mereka bisa menyuarakan pendapat tanpa tekanan.

Lam dua kali menyatakan bahwa RUU itu ditangguhkan saat demo kerap berakhir ricuh. Yaitu, pada Juni dan Juli. Tetapi, itu tidak cukup. Pendemo ingin RUU tersebut dicabut sepenuhnya. Tuntutan demonstran kian luas. Mereka juga minta Lam mundur, menyelidiki kebrutalan polisi, membebaskan pengunjuk rasa yang telah ditangkap, dan menjamin kebebasan demokrasi yang lebih luas. Caranya adalah bebas memilih pemimpin Hongkong secara langsung tanpa pengaruh Beijing seperti yang terjadi selama ini.

Sayang, Lam tak bisa memenuhi empat tuntutan lainnya. Dia tidak akan mundur. Setidaknya saat ini. Lam meminta demonstran untuk berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi dan tak lagi menggunakan kekerasan. “Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan ketidakpuasan di masyarakat dan mencari solusi,” tegas Lam.

Rencananya dia dan para menterinya mendatangi komunitas penduduk untuk mendengar keluhan mereka dan mencari solusi. Mereka akan menggandeng akademisi, penasihat, dan para profesional di bidangnya.

Politikus 62 tahun itu menegaskan bahwa pemerintah juga tidak akan membentuk komite independen untuk menyelidiki kebrutalan polisi seperti permintaan massa.

Belakangan ini aksi massa hampir selalu berujung bentrok. Polisi tak lagi menggunakan tongkat untuk memukul massa, tapi sudah memakai gas air mata, semprotan merica, water cannon, dan tembakan peringatan dengan peluru asli. Demonstran perempuan juga menyatakan diperlakukan tak senonoh saat ditahan.

Lam menegaskan bahwa tindakan polisi seharusnya ditangani departemen yang memang bertugas menyelidiki polisi. Karena itu, dia menunjuk dua pengawas polisi di IPCC untuk menyelidiki masalah tersebut. Pemerintah Hongkong juga tak berencana membebaskan pendemo. Mereka yang dirasa membuat rusuh tetap akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum. “Tidak peduli betapa tak puasnya penduduk, kekerasan bukanlah solusi,” tegasnya.

Langkah Lam Dianggap Telat

Lima tuntutan, tidak kurang. Kalimat itu memenuhi jagat maya sejak Lam mengumumkan mencabut sepenuhnya RUU Ekstradisi. Hongkongers tak puas. Mereka tetap akan turun ke jalan sampai seluruh tuntutan dipenuhi. Tidak ada tawar-menawar.

“Respons Lam muncul setelah 7 nyawa dikorbankan dan lebih dari 1.200 demonstran ditahan,” cuit aktivis Hongkong Joshua Wong.

Tindakan Lam dinilai sangat kecil dan sudah sangat terlambat. Orang nomor satu di Hongkong itu dinilai telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Terlebih, Lam tak mau menindak polisi. Padahal, versi Joshua Wong, banyak demonstran yang diperlakukan tak adil saat ditahan.

Wong dan para demonstran lain merasa bahwa itu adalah jebakan. Demonstran diminta hati-hati. Sebab, Lam bisa saja menggunakan penarikan RUU itu sebagai alasan untuk menjebak pengunjuk rasa sebagai pelaku kekerasan ketika mereka turun ke jalan. Mereka akan dianggap punya motif tersembunyi, yaitu kemerdekaan Hongkong atau revolusi warna.

Para pengamat menilai bahwa Lam telah diinstruksi pemerintah pusat untuk menarik RUU itu agar Hongkong sedikit tenang. Setidaknya menjelang 70 tahun berdirinya negara Tiongkok pada 1 Oktober nanti. Tapi, langkah Lam memang terlambat. Sebab, tuntutan massa sudah meluas.

Massa sudah melihat kebrutalan polisi hampir setiap hari. Para petugas keamanan itu kerap melanggar hukum dan tertangkap kamera, tapi tidak pernah diadili. Karena itu, sekadar menarik RUU tidak cukup. Membentuk komisi independen di luar pengaruh pemerintah untuk menyelidiki polisi adalah salah satu tuntutan yang tidak bisa diganggu gugat.

“Dia (Lam) harus mengambil langkah lebih lanjut. Jika tidak, bisa dipastikan protes akan terus berlangsung,” tegas peneliti Tiongkok di Macquarie University, Sydney, Australia, Adam Ni.

Editor : Edy Pramana

Reporter : (sha/c10/dos)

IKLAN