Kepolisian Hongkong akan tetap bertindak tegas dalam mengantisipasi demonstrasi lanjutan dari aktivis pro demokrasi (ANTHONY WALLACE / AFP)

JawaPos.com – Pencabutan RUU Ekstradisi yang diumumkan oleh pemimpin Hongkong, Carrie Lam, pada Rabu (4/9), ternyata belum membuat pengunjuk rasa puas. Padahal, pemerintah Hongkong telah memenuhi tuntutan demonstran. Namun, putusan itu dinilai demonstran terlambat karena aksi-aksi sebelumnya telah membuat jatuhnya korban jiwa dan ribuan aktivis ditahan kepolisian Hongkong.

Selain itu, Lam hanya memenuhi satu dari 5 tuntutan. Empat tuntutan lainnya salah satunya adalah miminta Lam mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Hongkong.

Lam sendiri menolak secara tegas mundur dari jabatannya. Dia pun bersumpah akan menegakkan hukum secara tegas setelah mendengar adanya rencana pengunjuk rasa turun ke jalan lagi. Lam mendukung penuh kepolisian untuk memerangi pengunjuk rasa dan “membasmi” mereka yang memprovokasi. Lam tak peduli ada klaim bahwa polisi Hongkong telah bertindak brutal sebelumnya.

Hal tersebut diucapkannya karena merasa telah melakukan yang terbaik dengan mencabut RUU Ekstradisi yang menjadi pangkal masalah merebahknya unjuk rasa. Menurutnya, tak ada lagi yang diperdebatkan dan demonstrasi sebaiknya dihentikan. Andai masih berlanjut, Lam memastikan akan melakukan tindakan tegas dengan berpayung pada penegakan hukum.

Lam mengatakan tujuan dari keputusannya untuk resmi mencabut RUU Ekstradisi yang sebelumnya ditangguhkan adalah untuk dalam bahasa Tiongkok “zhibao zhiluan” (menghentikan kekerasan dan kekacauan). Itu merupakan frasa yang sering digunakan oleh pejabat Tiongkok ketika mengutuk aksi protes di Hongkong.

“Untuk keluar dari situasi tak menentu saat ini, hal terpenting saat ini adalah menghentikan kekerasan dan menegakkan hukum secara tegas,” katanya. “Jika masih ada kekerasan yang terjadi setiap hari, itu akan memengaruhi jalannya pemerintahan kota dan kehidupan sehari-hari dari masyarakat,” sebut Lam seperti dilansir Guardian.

Demonstran sendiri menilai selain tuntutan Lam mundur harus dipenuhi, juga agar dilakukan penyelidikan terhadap kepolisian yang telah bertindak brutal saat menangani aksi unjuk rasa. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, polisi semakin sering menggunakan water canon, gas air mata, peluru karet, semprotan merica, dan pemukul untuk menangani aksi unjuk rasa. Polisi juga mengejar pengunjuk rasa ke daerah perumahan, stasiun metro, dan bahkan dermaga feri.

Lam dalam pernyataannya pada Kamis (5/9), kembali menolak tuntutan pengunjuk rasa. Yakni membentuk sebuah badan independen untuk menyelidiki penggunaan kekuatan polisi dan memberikan amnesti bagi aktivis yang ditangkap. Tuntutan tersebut ditolak oleh Lam. “Pemerintah tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan hukum,” ungkap Lam membeberkan alasannya.

Ucapan-ucapan Lam menunjukkan bahwa pemerintah Hongkong akan terus menggunakan langkah-langkah keras untuk menangani para pengunjuk rasa yang membandel.

Editor : Edy Pramana

IKLAN