Banyak Kendaraan Dinas Mangkrak

TIDAK TERURUS: Mobil Toyota dan beberapa kendaraan lain mangkrak di halaman belakang Pemkab Jember.

RADAR JEMBER.ID – Kendaraan dinas menjadi salah satu sarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah. Mulai dari kendaraan roda empat hingga roda dua. Sayangnya, fasilitas milik Pemkab Jember tersebut banyak yang disia-siakan. Yakni tidak dipakai dan dibiarkan begitu saja. Padahal, masih banyak kendaraan mangkrak yang sangat layak pakai. Namun, berapa jumlah kendaraan yang mangkrak itu tidak terdeteksi oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Sebab, tidak menerima usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Pantauan Radarjember.id, beberapa kendaraan yang mangkrak ada di sejumlah kantor dinas di antaranya, di sekitar Pemkab Jember sendiri, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan  Dinas Pendidikan. Di Pemkab Jember setidaknya ada sekitar lima unit kendaraan yang mangkrak dan rusak. Di antara mobil yang sudah tak diurus yaitu Toyota Kijang bernomor polisi P 1124 QP dan mobil jenis Carry bernomor P 8007 QP.

Di sekitar pemkab juga ada puluhan sepeda motor yang mangkrak. Padahal, kondisinya masih bagus. Sepeda motor itu diparkir di halaman belakang dan rata-rata masih bisa digunakan untuk program-program tertentu.

Selain itu, kendaraan mangkrak dan rusak diketahui ada di Disnakertrans Jember. Ada pula sejumlah kendaraan yang mangkrak di Dispendik Jember. Banyak sepeda motor trail yang kondisinya bagus, namun dipenuhi debu.

Selain di tiga lokasi itu, di beberapa OPD lain mungkin masih ada kendaraan yang mangkrak ataupun rusak. Kasubid Penggunaan dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Ririn Yuli Astutik membenarkan adanya beberapa mobil dinas yang mangkrak  tersebut. Menurutnya, pada bulan ini juga ada usulan lelang kendaraan yang sudah rusak. “Bulan ini ada dua, yaitu usulan dari Disnakertrans,” katanya.

Usulan lelang itu dilakukan pada kendaraan-kendaraan yang rusak atau sudah tidak dipakai lagi. Agar bisa dilelang, kendaraan itu harus diusulkan oleh masing-masing OPD. Dengan catatan, sebelum diusulkan lelang, harus diketahui atau mendapat persetujuan bupati. “Tanpa ada usulan dari OPD, lelang tidak bisa dilakukan,” jelasnya.

Rini menegaskan, untuk mengetahui kendaraan sudah tidak layak pakai atau sebaliknya, maka harus ada uji kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terlebih dahulu. Setelah itu, kendaraan rusak yang diusulkan lelang akan ditangani Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Bagus Supriadi