Belum Penuhi Target Prolegda

RADAR JEMBER.ID –  Kinerja anggota DPRD Jember tahun 2014-2019 rupanya belum maksimal. Sebab, salah satu tolak ukurnya adalah produktivitas Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang dihasilkan. Terutama peraturan daerah yang diinisiasi DPRD sendiri. Sayangnya, memenuhi target Prolegda.

Berdasar laporan akhir masa jabatan DPRD Jember 2014-2019, setidaknya terdapat sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi anggota dewan. Raperda tersebut ada yang ditetapkan, dibatalkan, harus dikaji ulang, serta harus menunggu peraturan pemerintah.

Salah satu capaian Prolegda DPRD Jember yang sesuai dengan target terjadi pada  2016. Saat itu Badan Legislasi Daerah memproyeksikan lima Raperda untuk dibahas. Seluruhnya bisa diselesaikan alias ditetapkan menjadi Perda.

Kabag Humas dan Perundang-undangan DPRD Jember, Sutiyoso menjelaskan, kelima Perda yang ditetapkan tahun 2016 yaitu Perda nomor 5 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Perda nomor 6 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Perda nomor 7 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

“Dua lagi yaitu Perda nomor 8 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember dan Perda nomor 9 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan,” jelasnya.

Setelah sesuai target di tahun 2016, justru di tahun 2017 Prolegda yang ditargetkan meleset. Pada waktu itu proyeksi Prolegda sebanyak tujuh Raperda. Akan tetapi eksekusinya hanya satu Perda yang ditetapkan. Yaitu Perda nomor 2 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Produktivitas Prolegda seperti tahun 2016, tak pernah terjadi lagi  ditahun 2018 dan 2019. Hanya saja diketahui, sepanjang 2015-2018, ada empat perda yang tidak jadi diberlakukan.

Masing-masing Raperda tersebut yaitu tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran yang akhirnya dibatalkan Gubenur Jawa Timur. Selanjutnya Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang direkomendasi Gubenur Jatim untuk dikaji ulang.

Terakhir Raperda Penempatan dan Perlindungan TKI Jember yang diputuskan harus menunggu Peraturan Pemerintah. “Jadi, dari 15 Perda inisiasi DPRD, ada sebelas yang diberlakukan dan empat Raperda tidak jadi diberlakukan,” terang Sutiyoso.

Melihat lahirnya Perda tersebut, maka Perda yang diinisiasi DPRD Periode 2014-2019 bisa dibilang produktif pasca reformasi 1998, sekalipun belum memenuhi target Prolegda.

DPRD periode sebelum belum ada yang bisa membuat Perda lebih dari lima Perda selama lima tahun masa jabatan. Sebut saja, Perda yang dihasilkan DPRD 2009-2014 hanya satu, Perda yang dihasilkan DPRD 2004-2009 dan DPRD 1999-2004 masing-masing hanya empat Perda.

Dengan demikian, DPRD periode 2019-2024 yang baru menjabat ini diharapkan bisa lebih produktif lagi baik soal Prolegda atau pun fungsi lain seperti fungsi anggaran dan pengawasannya. Jika tidak, bisa saja DPRD dengan 29 wajah baru dan 21 orang wajah lama yang diharapkan banyak orang untuk melakukan perbaikan, justru akan mengecekan warga Jember. (*)

 

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Bagus Supriadi