Mengisi Kemerdekaan dengan Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Oleh : Yoga Yolanda *)

MENGISI kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur karena terbebas dari belenggu penjajahan dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya adalah dengan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Bukan tanpa alasan mengapa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Hampir seratus tahun yang lalu, tepatnya pada 28 Oktober 1928, ia telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan. Sumpah pemuda adalah tonggak utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia yang juga dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Hal ini pulalah yang membuat bahasa Indonesia dicantumkan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 36 yang menjadi dasar untuk menempatkannya sebagai bahasa negara. Jadi, mengutamakan bahasa Indonesia untuk saat ini adalah menjaga cita-cita para pendiri bangsa.

Berbagai kebijakan untuk mengawal eksistensi bahasa Indonesia telah dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Daerah. Misalnya, pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dinyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib untuk dimuat dalam pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Kemudian, pasal 1, 5, 11, 13, dan 18 PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Di sana diatur mengenai cara melindungi bahasa Indonesia, bagaimana mengembangkan bahasa Indonesia, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dalam pendidikan, dan bagaimana meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pun telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan dan gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, organisasi atau badan hukum Indonesia. Pada pasal 38 ayat (1) diyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi yang merupakan pelayanan umum.

Terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ini, pada 6 Agustus 2019 lalu, terjadi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Jember (Pemkab Jember) dengan Balai Bahasa Jawa Timur di gedung Wahyawibawagraha dalam rangka sosialisasi penggunaan bahasa media luar ruang. Pada pertemuan itu, Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., menyepakati bahwa bahasa Indonesia masuk menjadi syarat perizinan di Kabupaten Jember (jemberkab.go.id). Bupati Jember menyatakan bahwa pihak Pemkab Jember masih menunggu rekomendasi lebih detail dari Balai Bahasa Jawa Timur agar Perda atau Perbub dapat segera dibuat.

Sambutan baik Pemkab Jember hendaknya menjadi pintu masuk bagi kejayaan bahasa Indonesia di ruang publik Kabupaten Jember. Banyaknya bangunan atau gedung yang dinamai dengan bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia sepatutnya berhenti. Langkah yang demikian pun sudah sepatutnya terjadi di daerah-daerah lainnya.

Pemerintah memang berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan terkait pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, tetapi menjaga eksistensi bahasa Indonesia bukan tugas mereka saja, tetapi tugas kita bersama. Apabila masyarakat cinta dengan bangsa Indonesia, sebenarnya aturan yang demikian detail dan mengikat tak harus diberikan karena — sadar atau tidak — kita telah merasakan dampak eksistensi bahasa Indonesia hingga kini. Misalnya, orang Jawa tidak harus belajar bahasa Batak ketika berkunjung ke Medan, orang Bugis tidak perlu belajar bahasa Madura ketika berkomunikasi dengan orang Madura.

Meskipun dampak baik pengutamaan bahasa Indonesia telah dirasakan, pembenturannya dengan bahasa daerah dan bahasa asing sering terjadi di masyarakat. Masyarakat seringkali bingung terhadap pemosisian masing-masing bahasa itu. Berkaitan dengan ini, perlu kita ketahui bersama bahwa ketiga ranah itu telah diletakkan dengan baik melalui slogan Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing. Slogan tersebut, menurut Dadang Suhendar (Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan), adalah intisari dari UU Nomor 24 Tahun 2009 pasal 36 ayat (2). Melalui slogan tersebut, kita sebenarnya dapat memahami bahwa dengan mengutamakan bahasa Indonesia kita tidak serta merta mengabaikan bahasa daerah dan bahasa asing, dengan mengutamakan bahasa Indonesia kita juga dituntut melestarikan bahasa daerah untuk menjaga eksistensinya sebagai bagian dari budaya dan karakter bangsa, dengan mengutamakan bahasa Indonesia kita juga diharapkan untuk menguasai bahasa asing sebagai media komunikasi internasional dan sebagai sarana mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengutamakan bahasa Indonesia sebagai satu cara untuk mengisi kemerdekaan seperti hal yang dapat mengernyitkan mata kita. Mungkin memang terkesan sepele, tetapi lihatlah di beberapa negara lain. Di Malaysia, misalnya, terjadi ketegangan antara beberapa etnis besar hanya karena penentuan bahasa resmi negaranya. Oleh karenanya, diputuskanlah empat bahasa sebagai bahasa resmi mereka, yakni Melayu, Cina, India, dan Inggris, padahal di negara tersebut hanya terdapat 127 bahasa etnis/daerah, berbanding jauh dengan Indonesia yang memiliki 652 bahasa daerah (yang tercatat, 2018). Jika kita perhatikan ketika perdana menteri mereka berpidato, campur kode sering terjadi dalam pidato tersebut — misalnya, bahasa Melayu yang diselipi bahasa Inggris. Lebih jauh lagi, di negara India, ketegangan yang sering terjadi karena bahasa membuat konstitusi di sana tidak pernah mendeklarasikan bahasa nasional sehingga hingga kini mereka tak memiliki bahasa nasional seperti kita.

Kita patut mensyukuri bahwa tak pernah terjadi perdebatan mengenai status dan kedudukan bahasa Indonesia. Di ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 ini, sudah sepatutnya rasa syukur itu kita pergunakan salah satunya untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Pemerintah telah membuat kebijakan, kita harus menjalankan.

*) Penulis adalah dosen Bahasa Indonesia di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :