Sidang Kasus Kiai Cabuli Santri

Hakim Tolak Pengajuan Tes DNA Ulang

BERDISKUSI: Terdakwa Imam Bahroni Burhan (rompi jingga) sesudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jember. Tampak dia tengah berdiskusi dengan pengacaranya, Sutowijoyo.

RADARJEMBER.ID, JEMBER – Sidang pencabulan yang dilakukan kiai kepada santri terus berlanjut. Dalam agenda sidang replik beberapa hari lalu, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jember bersikukuh menuntut terdakwa, Imam Bahroni Burhan, 59, dengan hukuman 18 tahun penjara.

Terdakwa yang merupakan salah seorang kiai pada pondok pesantren di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, itu mencabuli santriwatinya sendiri hingga hamil. Awalnya, kasus yang mencuat Desember 2018 lalu ini penuh drama. Sempat ditahan, namun pelaku dikeluarkan karena tak mengakui perbuatannya. Sementara bukti masih minim.

Kendati terus mengelak, namun hasil tes DNA yang dilakukan kepolisian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan korban adalah darah daging pelaku. Berbekal bukti itu, pelaku akhirnya bisa dijebloskan ke penjara hingga duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Jember.

Dalam sidang kemarin, Imam Bahroni tak sendiri. Dia didampingi pengacaranya, Sutowijoyo. Sementara itu, Gunawan Hendro, yang juga menjadi tim pengacara terdakwa, berhalangan hadir. Namun, melalui keterangan tertulis, tim pengacara terdakwa yang diwakili Gunawan Hendro menyebut, pada persidangan sebelumnya, pihaknya telah mengajukan tes DNA ulang. Namun, oleh Majelis Hakim PN Jember ditolak. “Jawaban dari ketua majelis hakim sudah tidak bisa dilakukan lagi,” tutur Gunawan Hendro kepada Jawa Pos Radar Jember.

Setelah penolakan itu, bukti yang diperiksa oleh majelis hakim adalah hasil tes DNA sebelumnya yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan Imam dengan korban. Meski dalam setiap pemeriksaan terdakwa terus mengelak dan tak mengakui perbuatannya. “Kami tetap akan berusaha. Apa pun keputusannya nanti, akan kami coba banding. Kami bakal pikir-pikir terlebih dahulu. Kalau hasilnya kurang maksimal, kami minta tes DNA ulang di tingkat Pengadilan Tinggi,” imbuh Gunawan.

Persidangan itu digelar tertutup. Pihak JPU yang diwakili Jaksa Adik Sri membacakan replik. Menurut jaksa, penuntut umum bersikukuh menuntut terdakwa 18 tahun penjara, sesuai tuntutan yang disampaikan pada persidangan sebelumnya. “Sesuai yang saya bacakan tadi, jaksa masih tetap pada tuntutannya,” ucapnya.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Ahmad Zulpikar tersebut ditunda hingga Rabu (21/8) pekan depan di PN Jember, dengan agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya, JPU sudah mendatangkan tujuh orang dalam persidangan pemeriksaan saksi. Termasuk saksi korban. Namun, terdakwa masih bersikukuh tak mengakui perbuatannya.

Pendamping korban, Yamini mengatakan, pengajuan tes DNA ulang itu memang hak terdakwa, meski pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim. Kendati begitu, kata pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera Perempuan Indonesia ini, jika terdakwa meragukan hasil tes DNA, seharusnya membuat tes tandingan. Sehingga hasilnya bisa disandingkan.

Namun, kata dia, saat majelis hakim menawarkan untuk tes DNA tandingan, terdakwa justru menolak. Selain itu, kalau terdakwa menganggap hasil tes DNA adalah rekayasa, pada persidangan sebelumnya seharusnya terdakwa meminta majelis hakim menghadirkan penyidik kepolisian untuk mengonfirmasi hasil tes tersebut melalui keterangan lisan. “Bahkan, dalam persidangan lalu, terdakwa juga tidak mengonter bukti-bukti yang ada,” jelasnya.

Yamini setuju dengan pendapat majelis hakim yang menilai hasil tes DNA itu sudah prosedural. Jadi, tidak perlu dilakukan tes DNA lagi. Apalagi, tes DNA yang dilakukan bukan hanya oleh Tim Polda Jawa Timur, tapi juga melibatkan Tim Laboratorium Mabes Polri. “Dalam berita acara pemeriksaan, hal itu juga sudah dicantumkan,” ujarnya.

Lebih jauh Yamini menambahkan, selain menjerat pelaku kekerasan seksual, yang tak kalah penting adalah rehabilitasi terhadap korban. Jangan sampai pemerintah terlena hanya dengan memburu pelaku saja, tapi mengabaikan sisi traumatik dan psikologis korban. Maka dari itu, dalam pendampingan yang dilakukannya, LBH Jentera juga melakukan rehabilitasi bagi korban. “Alhamdulillah, sekarang korban sudah stabil dan mulai senang bersekolah,” paparnya.

Oleh karena itu, Yamini mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini telah masuk di meja legislatif. Sebab, dalam RUU tersebut, ada ketentuan mengenai rehabilitasi, serta kewajiban bagi pelaku membayar denda untuk korban. “Jika pelaku tidak sanggup, maka harus mengikuti kerja sosial selama menjalani masa tahanan. Dan denda yang seharusnya dibayarkan diganti oleh pemerintah,” tandasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Muchammad Ainul Budi

Editor : Mahrus Sholih