Pelaksanaan Pilkades Berpotensi Boros

RADAR JEMBER.ID – Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Jember berpotensi boros. Sebab, panitia sudah menetapkan anggarannya dengan dana sumbangan “wajib”. Namun, dana ditambah lagi dengan dana APBD.

Padahal, sudah banyak bakal calon yang terdiskualifikasi karena tak mampu memenuhi sumbangan uang. Banyak bacakades (bakal calon kepala desa) yang gagal kecewa dengan kebijakan ini. Sayangnya, nasi sudah jadi bubur.

Bila pemborosan pelaksanaan pilkades terjadi, maka pilkades 161 desa di Jember bisa menjadi pilkades dengan biaya yang mahal. Penelusuran Radarjember.id menunjukkan, dana yang telat tersosialisasi setidaknya ada 12 item.

Di antaranya uang lembur panitia pilkades, honor lembur, uang makan dan makan lembur, pengantar surat undangan, transportasi, komunikasi, sewa sound, hingga dana pengamanan dari TNI-Polri.

Sebagian besar item yang telat sosialisasinya sudah dianggarkan oleh panitia pilkades tingkat desa. Segala kekurangan biaya pilkades pun ditutup oleh sumbangan yang tidak mengikat, tetapi menjadi “wajib”. Jika tidak dibayar, akan terdiskualifikasi. Sebut saja di Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, dan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung.

Sebanyak 16 tim monev (monitoring dan evaluasi) yang dibentuk Pemkab Jember diturunkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk mengubah biaya pilkades agar tidak tumpang tindih. Dengan kata lain, biaya yang sudah siap akan ditambah dengan memasukkan banyaknya item yang didanai APBD. Apabila perubahan itu nanti bisa memasukkan sejumlah item yang didanai APBD, maka biaya pilkades berpotensi membengkak dari kebutuhan sebelumnya yang sudah dianggap cukup oleh panitia pilkades tingkat desa.

Kustiono, ketua Forum Masyarakat Tertindas (Format) menyebutkan, langkah yang diambil pemkab harus benar-benar bijak. Dana pilkades yang sejatinya sudah cukup akan mengalami kelebihan anggaran saat ditambah dengan banyaknya item yang telat sosialisasinya. “Kebutuhan dana pilkades sebenarnya kan sudah cukup. Dengan banyaknya item yang baru disampaikan pemerintah, tentu biaya pilkades akan menjadi lebih. Apakah kelebihan anggaran itu tetap dilakukan atau bagaimana?” ucapnya.

Menurut Kustiono, lebih baik ada pengembalian dana sumbangan yang telah dikeluarkan calon. Jika tidak, maka Pilkades 2019 akan menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah memasukkan dana APBD yang telat sosialisasinya dan mengembalikan sebagian dana sumbangan kepada para cakades. “Kalau tidak ada pengembalian uang, maka pilkades ini menjadi boros,” jelasnya.

Kustiono menilai, persoalan dana pilkades di Jember sejak awal sudah dirasa berat oleh para bakal calon. Bahkan, beberapa bakal calon tidak bisa menjadi calon hanya karena tidak bisa memenuhi sumbangan “wajib”.

“Seandainya biaya pilkades dari APBD tersosialisasi sejak awal, maka sumbangan para calon tidak akan sebesar sekarang. Contoh saja, di Desa/Kecamatan Panti, dua orang calon masing-masing harus menyumbang Rp 96 juta. Makanya kami berpendapat, sebagian sumbangan calon lebih baik dikembalikan, setelah item biaya pilkades dari APBD dimasukkan,” pungkasnya.

Sebelumnya  diberitakan, Pemkab Jember menyosialisasikan sejumlah item biaya pilkades yang didanai APBD. Sosialisasi itu dilakukan setelah hampir semua desa menyelesaikan rencana anggaran biaya pilkades. Akibat telatnya sosialisasi itu, panitia harus mengubah RAB yang sudah disusun. RAB Pilkades selanjutnya akan tetapkan setelah mendapat persetujuan bupati. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Bagus Supriadi