Tuntut Nasib Tenaga Honorer Diperhatikan

Guru Sukwan Wadul DPRD

DENGAR PENDAPAT: Puluhan anggota PGRI Cabang Jember menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah anggota Komisi D DPRD Jember, kemarin (15/8). Mereka menuntut pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan GTT/PTT.

RADAR JEMBER.ID – Puluhan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendatangi Gedung DPRD Jember, kemarin (15/8). Kedatangan mereka untuk menuntut perbaikan nasib para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Jember yang dianggap masih jauh dari layak.

Ketua PGRI Jember Supriyono menilai, selama ini kesejahteraan GTT/PTT masih dipandang sebelah mata oleh Pemkab Jember. Fakta itu, kata dia, dikuatkan dengan berbagai polemik yang tak berkesudahan yang dialami oleh guru dan pegawai honorer tersebut. “Padahal, mereka ini adalah guru yang memiliki tugas yang cukup mulia. Mereka mengawal bagaimana perjalanan dan proses pendidikan di Jember bisa berjalan baik,” ujarnya.

Supriyono mengapresiasi DPRD Jember yang mau menerima kedatangan sekitar 70 guru ke rumah rakyat tersebut. Dia membeberkan sejumlah alasan yang menjadi penyebab kenapa mereka wadul (mengadu) ke wakil rakyat. Mulai dari masalah kenaikan honor beserta tunjangannya, surat penugasan (SP) bagi guru, banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), dan kasus maladministrasi guru berstatus PNS.

“Kami menghadap DPRD untuk menyampaikan beberapa keluhan. Oleh karenanya, kami sampaikan agar bupati bisa mengubah dengan kebijakannya. Yaitu guru bisa memiliki gaji pokok sekitar Rp 1 juta dan memiliki tunjangan,” katanya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Menurutnya, variasi gaji yang diterima GTT/PTT selama ini masih jauh di bawah standar rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember yang nilainya sebesar Rp 2.170.000. “Keberadaan GTT/PTT selama ini di sekolah-sekolah tidak ada standar honor. Makanya, kami usulkan gaji mereka agar bisa dinaikkan,” imbuhnya.

Setelah dari forum tersebut, lanjutnya, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemkab Jember. Bahkan, Supriyono menegaskan, para guru saat ini tidak segan-segan untuk melakukan aksi serupa seperti yang dilakukan oleh buruh PDP Kahyangan beberapa hari kemarin, agar tuntutan guru terpenuhi. “Kalau pemkab ingin kami demo, kami juga akan demo. Karena mereka para guru sudah banyak yang tahu dan sadar, bahwa selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah,” jelasnya.

Dua anggota Komisi D DPRD menemui para anggota PGRI tersebut. Mereka adalah Nur Hasan, dan Likik Niamah. Menurut Nurhasan, sampai kapan pun, kalau honor GTT masih bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dananya dibiayai APBN, dan Program Pendidikan Gratis (PPG) yang berasal dari APBD Jember, permasalahan kesejahteraan GTT tak akan pernah selesai.

Dia pun meminta, para guru yang mengadu itu tetap bersabar, serta tetap bersatu. Sebab, Nur Hasan mengatakan, wewenangnya sebagai anggota Komisi D tidak seberapa besar. Bahkan, kata dia, untuk urusan titik atau koma saja, dia tak memiliki wewenang. “Kami tetap usahakan. Tapi kewenangan kami hanya bisa mengusulkan. Karena yang menggedok dan menyetujui anggaran sepenuhnya adalah pemerintah daerah,” tandasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Maulana

Fotografer : Maulana

Editor : Mahrus Sholih