Bulog Ambil Alih Penyaluran BPNT

IKUT ANDIL: Pegawai pabrik beras di Pujer, Bondowoso, menyiapkan beras untuk Bulog pada saat jadi penyuplai program Rastra awal tahun 2018 lalu. September depan, Bulog kembali dipercaya sebagai penyuplai beras ke agen BPNT.

RADAR JEMBER.ID – Kabar tak meratanya kualitas beras akibat praktik cashback ke pendamping menghentak publik di Jember. Apalagi, praktik semacam itu ditengarai terjadi di hampir seluruh kecamatan. Bahkan, terindikasi ada oknum pendamping yang juga merangkap pemasok beras ke agen yang mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Praktik seperti ini dinilai merugikan masyarakat yang menjadi keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun, mulai September mendatang, pemerintah mulai cawe-cawe soal distribusi beras. Badan Urusan Logistik (Bulog) ditunjuk sebagai distributor. Ini untuk memeratakan kualitas beras yang diterima oleh agen BPNT, sehingga semua KPM mendapatkan beras dengan kualitas yang sama.

Dalam kebijakan baru terkait penyaluran beras BPNT ini, Bulog berperan sebagai koordinator tunggal penyaluran BNPT di daerah. Artinya, pengusaha lokal yang selama ini jadi pemasok E-warung atau agen BNI 46 BPNT harus mengambil beras dari Bulog. Kendati begitu, Bulog diminta berkomitmen dalam pelayanan agar distribusi BPNT tidak terganggu. Beras Bulog harus berpegang teguh pada 6-T. Yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat administrasi, dan tepat harga.

Kepala Bulog Subdrive Jember Jamaludin mengakui, September nanti pihaknya memiliki peran terhadap program yang berada di bawah kendali Kementerian Sosial (Kemensos) itu. Perannya adalah soal distribusi beras ke agen BPNT. Selama ini, kata dia, Bulog memang tidak memiliki peran terhadap distribusi beras ke agen. Semua itu dilakukan oleh swasta berdasarkan mekanisme pasar. “Sesuai surat edaran dari Kemensos, pada September, distribusi beras program BPNT dari Bulog,” ujarnya, kemarin (13/8).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan tersebut, telah lama tak bersentuhan dengan masyarakat sejak program Beras Sejahtera (Rastra) dihapus pemerintah. Kendati ada edaran dari Kemensos, Jamaludin memaparkan, Bulog tetap tak bisa mendistribusikan di semua agen BPNT secara langsung. “Mungkin pelaksanaannya nanti akan bertahap,” terangnya.

Dia mengakui, penerapan bertahap tersebut bukan Bulog tidak mampu atau tidak memiliki stok yang cukup. Melainkan, kata dia, di lapangan untuk distribusi beras BPNT masih sedikit rancu. Sebab, tambah dia, selama ini distribusi dilakukan oleh pihak swasta atau diserahkan langsung oleh agen. Agar tidak rancu, menurut Jamaludin, pihaknya akan menunggu orderan dari agen ke Bulog. “Siapa yang mau, kita layani,” imbuhnya.

Jamaludin menambahkan, beras yang dipasok Bulog adalah beras medium dan premium, bergantung pada permintaan agen. Untuk memenuhi permintaan, Bulog juga bekerja sama dengan pemasok beras lainnya. “Jadi, kemasannya tidak hanya bergambar Bulog saja,” tuturnya.

Bulog juga sudah menghitung pagu kebutuhan BPNT. Kata dia, ada sekitar 180 ribu KPM dikalikan 10 kilogram beras. Jadi, setidaknya kebutuhan setiap bulan ada 1.800 ton beras yang harus disiapkan Bulog. Jumlah itu tercukupi, sebab stok beras Bulog saat ini mencapai 50 ribu ton. “Stok kita penuh, aman sekali,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BNI 46 Jember Muhammad Fardian Harbani mengakui, ada perubahan suplai beras ke agen. Kabar perubahan itu juga telah dia terima berdasarkan surat edaran dari Kemensos.

Sebagai bank yang menyiapkan agen BPNT, pihaknya terus mewanti-wanti, agar para agen tak bermain-main dengan bantuan pemerintah tersebut. Sebab, menurut dia, prinsip bantuan nontunai yang digulirkan adalah untuk menghindari kebocoran. “Saya juga mengimbau kepada semua agen agar tak terlibat secara teknis. Karena kami memang tak memiliki kapasitas di bidang itu. Yang terpenting adalah pelayanan yang diberikan,” tukasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih