Dampak Sosialisasi APBD Lambat

Bongkar Ulang Biaya Pilkades

TERLAMBAT: Suasana sosialisasi biaya pilkades yang digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember

RADAR JEMBER.ID – Sosialisasi dana pemilihan kepala desa (pilkades) yang digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, kemarin (13/8), membuat ratusan orang terperangah. Sebab, rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah dimusyawarahkan di tingkat desa harus dibongkar ulang karena berpotensi terjadi tumpang tindih anggaran.

Keharusan bongkar ulang biaya pilkades  di 161 desa itu disampaikan Bupati Jember dr Faida MMR. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2019 menanggung sejumlah kebutuhan biaya pilkades. “Anggarannya Rp 11,5 miliar lebih,” kata Faida.

Padahal, 161 desa di Jember sudah melakukan musyawarah desa (Musdes) terkait RAB pilkades. Mayoritas desa yang sempat kekurangan biaya pilkades juga sudah ditutup oleh biaya pendaftaran calon kepala desa (cakades).

Ada cakades yang harus menyumbang hingga puluhan juta rupiah untuk menutup kekurangan biaya pilkades. Artinya, musdes terkait RAB pilkades sudah selesai dan biaya pilkades sudah cukup.

Namun, fakta berbicara lain. Dalam sosialisasi, dana pilkades yang bersumber dari APBD 2019 justru banyak menanggung sejumlah item yang telah dianggarkan melalui musdes. Untuk itulah, panitia pilkades harus memutar otak kembali karena ada biaya yang cukup besar dari APBD, sementara biaya pilkades sebenarnya sudah banyak ditutup para calon.

Dalam sosialisasinya, Faida menjelaskan, sejumlah item yang dibiayai oleh APBD. Jika pemahaman para panitia pilkades yang dibiayai APBD hanya sebatas surat suara, kotak, banner, dan honor panitia, kali ini justru lebih dari itu.

Hal inilah yang membuat biaya pilkades yang seharusnya sudah selesai harus dibongkar ulang. Misal untuk uang makan, uang transportasi, dan uang komunikasi yang sudah dianggarkan dalam RAB pilkades, ternyata sudah ditanggung APBD.

Ada pula surat undangan, alat peraga kampanye, baliho dan backdrop sosialisasi, papan rekapitulasi, alat tulis kantor, serta beberapa hal lain yang juga sudah dianggarkan pada RAB, ternyata ditanggung APBD.

Tak hanya itu, proses RAB pada 161 desa rata-rata juga menganggarkan item sewa tenda, kursi, dan sound system. Hal ini pula ternyata sudah dibiayai oleh APBD. Bahkan, biaya untuk pengamanan dari TNI-Polri juga sudah ditanggung oleh APBD 2019.

Sosialisasi tersebut, menurut sejumlah panitia pilkades serta BPD, dinilai sangat telat, karena seluruh RAB sudah selesai dimusdeskan. Di antara panitia atau BPD yang menilainya telat yaitu panitia asal Desa Kencong, Harjomulyo, serta sejumlah desa lain.

Bahkan, banyak panitia dan BPD meminta agar RAB pilkades tidak diubah lagi. Akan tetapi, Bupati Faida tidak mau ambil risiko besar. Dia mengakui keterlambatan sosialisasi seluruh item yang dibiayai APBD tersebut.

Agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari, Faida menegaskan, seluruh RAB pilkades harus dibuat lagi, sehingga tidak menabrak item-item yang telah dianggarkan oleh APBD. “Sebanyak 161 desa akan dibagi menjadi 16 tim. Jadi, prosesnya akan dikawal oleh tim untuk mengubah RAB pilkades,” jelasnya.

Dengan adanya dana Rp 11,5 miliar tersebut, maka mau tidak mau seluruh desa harus membongkar RAB pilkades. Sekali pun berat dan harus bekerja dua kali, mereka harus menyelesaikan secepat mungkin. Mengingat, tahapan pilkades terus berjalan dan kurang dari sebulan lagi, sudah ada pencoblosan pilkades gelombang pertama atau tanggal 5 September 2019 mendatang. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Bagus Supriadi