Jumlah Pekerja PDP Terlalu Gemuk

“PDP Kahyangan bukan sekadar perusahaan profit, ada fungsi sosialnya. Perusahaan profit, idealnya hanya butuh 1.400 pekerja untuk menggarap 3.800 hektare lahan. Sementara kami memiliki jumlah pekerja 2.426 orang,” Hariyanto, Direktur PDP Kahyangan

BERAT: Pekerja PDP Kahyangan di Kebun Gunung Pasang membawa karet mentah menuju gudang, di Desa Kemiri, Kecamatan Panti. (JUMAI/RADAR JEMBER)

RADAR JEMBER.IDPerusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan disebut berada dalam kondisi sulit. Bahkan, sejak 2012 lalu, perusahaan milik Pemkab Jember ini tak pernah menyumbang kas melalui pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, baru-baru ini tengah ramai soal suntikan modal Rp 5,8 miliar yang diajukan manajemen. Kondisi ini membuat public bertanya. Sebenarnya seperti apa keadaan perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Kaliwates tersebut? Benarkah PDP terancam gulung tikar?

Direktur PDP Kahyangan Hariyanto mengatakan, kondisi perusahaan yang dia pimpin saat ini sedang dalam masa sulit. Bahkan, bisa dibilang kritis. Makanya, dia mengajukan penyertaan modal ke pemerintah daerah, karena PDP tak bisa mengajukan utang seperti perusahaan swasta. Ada sekian regulasi yang mengatur. Sehingga PDP tak bisa bergerak lincah.

Hariyanto juga menanggapi polemik memanasnya kondisi di PDP pasca usulan penambahan modal itu dicoret. Karena sebenarnya, kata dia, usulan penyertaan modal itu sudah dilakukan empat kali sejak semester pertama 2018 lalu. Usulan itu dilakukan karena terdapat empat kontrak hak guna usaha (HGU) yang akan habis pada 2020 nanti.

Masing-masing kebun yang akan diperpanjang kontrak HGU-nya yaitu Kebun Gunung Pasang, Kali Mrawan, Sumber Tenggulun, serta Sumber Pandan. “Untuk satu kebun Sumberwadung, sudah diperpanjang dua tahun lalu. Jadi, ada lima kebun luasnya sekitar 3.800 hektare,” paparnya.

Dari luas kebun tersebut, Hariyanto menyebut ada sebanyak 2.426 pekerja. Jumlah itu, menurutnya sangat tidak ideal. Sekali pun kondisi pekerja gemuk alias terlalu banyak, tetapi tetap dipertahankan karena PDP Kahyangan memiliki fungsi sosial. “PDP Kahyangan bukan sekadar perusahaan profit, ada fungsi sosialnya. Perusahaan profit, idealnya hanya butuh 1.400 pekerja untuk menggarap 3.800 hektare lahan. Sementara kami memiliki jumlah pekerja 2.426 orang,” ungkapnya.

Mantan Kadis Perdagangan itu membeber, apabila diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka PDP hanya akan menyisakan 1.400 pekerja saja. “Kalau dengan 1.400 pekerja, maka PDP bisa untuk Rp 6 miliar tahun ini. Akan tetapi, keuntungan itu habis untuk membayar karyawan yang jumlahnya 2.426 orang,” dalihnya.

Untuk itu, Hariyanto sengaja mengusulkannya pada 2018 agar penyertaan modal bisa dianggarkan tahun 2019 ini. Apabila pemerintah tidak menganggarkannya, maka satu-satunya dana yang bisa dilakukan untuk menutupi pembayaran empat HGU kebun yaitu dengan mengambilkan gaji dari sebanyak 2.426 orang yang bekerja.

“Kami ini dilematis. Kalau kontrak empat kebun tidak diperpanjang, pasti ribuan orang tidak akan bisa bekerja lagi. Kalau saya memperpanjang kontrak, maka akan mengambil dana yang sudah rutin untuk gaji pegawai. Nah, satu-satunya jalan, kami minta penyertaan modal. Saya kira Rp 5,8 miliar itu kecil. Apalagi, PDP ini juga asset pemerintah yang menghidupi hajat hidup orang banyak,” paparnya.

Diungkapkannya, sejak PDP Kahyangan berdiri, memang pernah mendapat suntikan modal dari pemerintah yang nilainya mencapai Rp 11 miliar. Akan tetapi, sejak berdiri itu pula, PDP juga sudah bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang totalnya mencapai Rp 100 miliar lebih.

Meski demikian, Hariyanto mengakui, setoran PDP kali terakhir dilakukan pada tahun 2012 dan sampai saat ini tidak pernah setor PAD. Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi karena banyak hal yang berakibat fatal pada penurunan pendapatan hasil lima kebun yang dikelola.

Beberapa faktor di antaranya usia tanaman yang tidak lagi muda. Selain itu, jumlah pohon karet dan kopi juga banyak berkurang. Di sisi lain, tidak ada peremajaan pada tanaman kebun yang dikelolanya. “Syukur kalau saya bisa memaparkan kebutuhan sekian-sekian. PDP Kahyangan saat ini hanya bisa bertahan. Kalau untuk berkembang, maka kami butuh modal melakukan peremajaan tanaman. PTP atau perusahaan kebun yang orientasinya profit juga butuh modal. Sementara PDP tidak bisa utang seperti yang lain karena tidak bisa dijaminkan,” terangnya.

Dengan demikian, Hariyanto berharap agar semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, bisa memahami kondisi PDP yang sedang kritis. “Secara materi, PDP saat ini sebetulnya untung. Tetapi, keuntungan itu dari segi sosial. Yaitu untuk membayar jumlah pekerja yang tidak ideal karena terlalu banyak. Kami harap, pemkab dan DPRD mengerti kondisi PDP Kahyangan,” harapnya. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Jumai

Editor : Bagus Supriadi