Diduga Selewengkan Hak Perangkat Desa

Mantan Kades Balung Kidul Dipolisikan

USUT LAPORAN: Sejumlah Perangkat Desa Balung Kidul tengah berdiskusi mengusut perkara yang menyangkut mantan kepala desa mereka.

RADAR JEMBER.ID – Sejumlah perangkat desa di Balung Kidul, Kecamatan Balung, mengadukan mantan Kepala Desa (Kades) Samsul ke polisi. Aduan itu menyusul tak diberikannya hak perangkat desa oleh bekas kades tersebut. Padahal, mereka sudah menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) yang saat ini sudah diserahkan ke pemerintah kecamatan setempat.

Holla, salah satu pelapor yang menjabat Kasi Pemerintahan Desa Balung Kidul mengatakan, medio Juli lalu, pemerintah Balung Kidul melalui Samsul mengajukan SPJ dan sejumlah berkas lainnya ke Kecamatan Balung. Dari sana, Holla mengaku menemukan beberapa kejanggalan atas SPJ tersebut. Misalnya soal tanah kas desa (TKJ). “Itu tidak ada kesesuaian antara surat perjanjian dengan nota kuintasi. Dan juga sebagian honor pelaksana kegiatan, ternyata ada anggarannya. Padahal, kami dulu cuma diminta untuk tanda tangan saja,” katanya.

Pasca SPJ itu dilayangkan, lanjut Holla, dia bersama sejumlah perangkat desa yang lain mencoba menindaklanjuti ke pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balung Kidul. Dalam upaya meminta kejelasan itu, yang didapatkan justru pernyataan dari Kades Samsul yang menyebut permasalahan TKD dan lainnya adalah wewenang mutlak kepala desa.

Setelah bertemu dengan BPD, pihaknya masih menunggu iktikad baik dari mantan kepala desa. Namun, selama dua hari, tak ada upaya tindak lanjut. Hal itu yang kemudian membuat Holla dan sejumlah perangkat desa lain mengadukan bekas pemimpinnya itu ke Polres Jember. “Awalnya ke Polsek Balung. Dari polsek, katanya ke polres saja. Karena itu masalah korupsi yang harus diurus di pengadilan tipikor,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, ada delapan orang yang turut melaporkan. Di antaranya Candra Nur Cahyono (Sekdes Balung Kidul), Halimah (Kaur Keuangan), Nur Hasan (Kaur Perencanaan), Helmi Zacky Zamain (Kasi Kesejahteraan), Ayu Fajar Nastiti (Kasi Pelayanan), Suheri (Kasun Balung Kopi), dan Imam Nur Yanto (Kasun Sumber Kadut).

Pengaduan itu, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan. Mulai dari indikasi penyelewengan TKD, pemotongan gaji lima persen masing-masing perangkat dan BPD selama lima tahun, masalah honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Kegiatan (PK), dan penyertaan modal BUMDes dalam SPJ yang sebenarnya tidak ada pengurusnya. “Semua temuan dugaan penyelewengan itu baru diketahui waktu kita rapat dengan BPD. Puncaknya waktu menyerahkan SPJ ke Kecamatan Balung,” imbuhnya, kepada Radarjember.id.

Holla menegaskan, upaya mengadukan Samsul kepada pihak berwajib itu sebagai upaya menuntut hak-hak mereka selama menjabat lima tahun belakangan. “Ini bukan karena momen politik, sekali lagi bukan. Kami perangkat desa berharap adanya pengembalian dari hak-hak kami. Dan diproses secara hukum. Karena penyelewengan terhadap uang negara,” tandasnya.

Ketua BPD Balung Kidul Sutrisno turut membenarkan terkait pengaduan yang diajukan oleh sejumlah perangkat desanya itu. Pihaknya telah mencoba menjembatani. “Semua yang coba konfirmasi ke Pak Samsul waktu itu selaku kepala desa, kami hanya mendapat jawaban bahwa hal itu adalah kebijakan dari kades sendiri,” jelasnya.

Sutrisno mengaku tidak pernah dilibatkan dalam setiap perencanaan. Meskipun baru menjabat sebagai Ketua BPD pada Desember 2018 kemarin, tapi dirinya sudah menjadi anggota aktif BPD sejak 2013 lalu.

Sementara itu, mantan Kades Balung Kidul Samsul saat dikonfirmasi oleh Radarjember.id mengaku tidak terlalu menanggapi serius pengaduan mantan anak buahnya tersebut. Namun, dia menyatakan bersedia mengikuti proses hukum yang ada jika pengaduan para perangkatnya itu sudah menjadi laporan yang dikeluarkan oleh Polres Jember. “Kalau hanya kabar burung tidak perlu disampaikan. Belum ada LP-nya (laporan polisi). Polres kan mesti ada LP. Artinya, kalau tidak ada itu, tidak perlu dipermasalahkan,” ungkapnya.

Meskipun disikapi dengan biasa-biasa saja, Samsul mengaku bahwa pihaknya juga memiliki hak untuk mengonfirmasi dan hak jawab. Bahkan, dia meyakini kalau itu adalah masuk pada situasi politik. “Selama saya menjabat, tidak ada masalah. Tapi sekarang ada yang komplain setelah saya tidak menjabat. Kenapa dulu selama enam tahun saya jabat, tidak ada pertanyaan atau yang mempermasalahkan,” ujarnya.

Meski demikian, Samsul juga menegaskan, kalaupun pengaduan itu ditindaklanjuti oleh pihak berwajib, pihaknya tidak segan-segan untuk melaporkan balik. “Saya pikir masak saya harus memproses anak sendiri. Saya harus bijak menyikapi,” jelasnya.

Kasatreskrim Polres Jember AKP Yadwivana Jumbo Qantason membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, pada 16 Juli kemarin, sejumlah perangkat desa mendatangi Polres Jember. “Benar ada laporan dan itu sudah masuk. Kasus tipikor berbeda dengan pidana biasa. Jadi, kasus itu masih dalam proses,” tandasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Maulana

Fotografer : Maulana

Editor : Mahrus Sholih