Ancam Kepung Paripurna

“Bappekab tidak dalam kapasitas coret-mencoret anggaran. Itu atas saran Badan Anggaran DPRD. Keputusan pembatalan sepenuhnya hak Bupati,”Kepala Bappekab Jember, Achmad Imam Fauzi “Kalau perpanjangan kontrak empat HGU tidak dianggarkan, gaji pegawai menjadi taruhan. Kalau buruh tidak digaji, PDP Kahyangan bisa bubar,” Ketua FK-PAK, Dwiagus Budianto.

RADAR JEMBER.ID – Rapat anggaran masih berjalan di gedung dewan. Buruh PDP yang telah tiba di rumah rakyat ini tak sabar menanti hingga rapat itu usai. Mereka mendobrak pintu ruang rapat untuk meminta klarifikasi dari Kepala Bappekab Achmad Imam Fauzi. Dikomando Dwiagus, para buruh kemudian masuk ke ruang rapat yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Jember bersama tim anggaran dari pemkab. “Kami mencari Fauzi. Kenapa penyertaan modal untuk PDP dicoret. Kami minta klarifikasinya. Ayo, keluar Fauzi,” kata Dwiagus.

Masuknya puluhan orang membuat rapat pembahasan anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda PAPBD) 2019 pun terhenti. Sejumlah buruh PDP kemudian diperkenankan masuk untuk dengar pendapat bersama Kepala Bappekab. “DPRD ini juga rumah rakyat. Jadi, silakan bicara baik-baik. Sampaikan aspirasinya agar dijawab langsung oleh Pak Fauzi,” kata Wakil Ketua DPRD Ayub Junaidi.

Rapat pembahasan anggaran kemudian ditutup. Perwakilan buruh selanjutnya diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Bappekab yang saat itu hadir di DPRD. Dwiagus mengatakan, usulan penyertaan modal sudah disampaikan Direksi PDP Kahyangan pada 2018 lalu. Tiba-tiba, setelah masuk dalam draf Raperda PAPBD 2019 dicoret. “Kami minta klarifikasi langsung dari Pak Fauzi, kenapa usulan penyertaan modal itu dicoret,” katanya.

Agus menambahkan, penyertaan modal Rp 5,8 miliar dilakukan untuk melakukan perpanjangan kontrak hak guna usaha (HGU) empat kebun. Kontrak HGU menurutnya harus dilakukan setahun sebelum habis di 2020. “Kalau perpanjangan kontrak empat HGU tidak dianggarkan, gaji pegawai menjadi taruhan. Kalau buruh tidak digaji, PDP Kahyangan bisa bubar,” ucapnya.

Untuk itu, Agus meminta agar Bappekab menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Jember dan meminta DPRD ikut memperjuangkan aspirasi para buruh. “Kami minta Pak Fauzi bisa menyampaikan langsung kepada Ibu Bupati agar penyertaan modal bisa dianggarkan tahun ini,” ulasnya.

Perwakilan buruh juga mendesak agar ada keputusan terkait penyertaan modal Rp 5,8 miliar tersebut. Jika belum ada keputusan hingga rapat paripurna, Senin mendatang, maka mereka mengancam akan mengepung DPRD Jember. “Kalau belum ada keputusan, Senin kami akan datang bersama ribuan orang untuk mengawal penyertaan modal,” ungkap Agus.

Menjawab apa yang disampaikan buruh, Kepala Bappekab Fauzi berkilah, dirinya bersama tim anggaran pemkab yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pencoretan anggaran. Menurutnya, usulan penyertaan modal itu dicoret langsung oleh Bupati Jember berdasar saran dari fraksi-fraksi di DPRD dalam rapat paripurna. “Bappekab tidak dalam kapasitas coret-mencoret anggaran. Itu atas saran Badan Anggaran DPRD. Keputusan pembatalan sepenuhnya hak Bupati,” jelas Fauzi di hadapan sejumlah buruh.

Menurutnya, pencoretan penyertaan modal Rp 5,8 miliar dilakukan karena belum ada payung hukum yang mendasarinya, yaitu perda. Untuk itu, saran DPRD ditindaklanjuti dengan mencoret modal tersebut. “Payung hukumnya belum ada, sehingga penyertaan modal dibatalkan. Semua proses penganggaran harus disertai dengan dasar hukum yang jelas,” tuturnya.

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo tersebut kemudian disepakati akan ada pembahasan lebih lanjut. DPRD akan mengundang Direktur PDP Kahyangan secara khusus untuk membahasnya. “Nanti direktur akan kita hadirkan untuk membahas persoalan ini bersama badan anggaran serta tim anggaran dari pemkab,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga sempat dibahas kemungkinan adanya solusi untuk tetap dilakukan penyertaan modal tanpa dasar hukum. Artinya, opsi ini masih dibahas tersendiri, apakah penganggaran bisa diloloskan. Sementara itu, pembuatan perda dilakukan berjalan alias menyusul.

Sebelumnya sempat diberitakan, sejumlah fraksi DPRD Jember menyampaikan pandangan agar pemerintah membatalkan penyertaan modal Rp 5,8 miliar ke PDP Kahyangan. Saran itu dilakukan karena dasar hukum berupa perda masih belum ada. Nah, Bupati Jember dr Faida MMR melalui Wakil Bupati KH Muqit Arief kemudian menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi yang intinya membatalkan suntikan modal tersebut. Penyertaan modal untuk PDP baru akan dibahas pada APBD 2020 nanti. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih