Modal Dicoret, Gaji Buruh Terancam

BERDAMPAK KE BURUH: Direktur PDP Kahyangan Hariyanto (kiri) saat menemui sejumlah perwakilan buruh FK-PAK yang mempertanyakan kejelasan nasib buruh setelah usulan penyertaan modal dicoret.

RADAR JEMBER.ID – Pembatalan penyertaan modal Rp 5,8 miliar langsung direspons Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Hariyanto. Menurutnya, usulan suntikan modal tersebut untuk perpanjangan hak guna usaha (HGU) pada empat kebun yang habis masa kontraknya.

Menurut Hariyanto, Direksi PDP Kahyangan telah berupaya mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah sejak 2018 lalu. “Ada empat kebun yang hampir habis kontraknya. Yaitu Kebun Gunung Pasang, Kali Mrawan, Sumber Tenggulun, serta Sumber Pandan,” katanya, (7/8) kemarin.

Kontrak HGU empat kebun tersebut nantinya akan habis di tahun 2020. Berdasar ketentuan yang ada, Hariyanto menyebut, setahun sebelum masa kontrak habis, maka biaya perpanjangan HGU harus dibayarkan.

Dengan batalnya penyertaan modal Rp 5,8 miliar, seperti terungkap dalam rapat paripurna Raperda PAPBD 2019, Hariyanto menyatakan akan berdampak signifikan bagi kelangsungan PDP Kahyangan. Bila modal tersebut benar-benar tidak diberikan, maka gaji buruh berpotensi di-pending, karena keuangan PDP sedang kritis.

Menurutnya, cash flow PDP pas-pasan. Bahkan, di tahun ini mengalami titik kritis. Sebab, ada pengeluaran ekstra di luar pengeluaran rutin. Kalau pengeluaran ekstra ini diambilkan di pengeluaran rutin, kata dia, otomatis bakal mengurangi rutinitas. “Kalau itu terjadi, berarti ada sesuatu yang akan di-pending. Karena yang banyak kan gaji karyawan,” ungkapnya.

Para buruh PDP Kahyangan pun, menurutnya, menyesalkan karena tidak diajak koordinasi sebelum pencoretan usulan penyertaan modal dilakukan. “Kami tidak diundang. Jadi, tidak bisa beradu argumentasi bagaimana keadaan sebenarnya,” ucap Hariyanto.

Usulan penyertaan modal senilai Rp 5,8 miliar itu menurutnya nilainya cukup kecil, melihat sisa lebih pengguna anggaran (Silpa) tahun 2018 lalu mencapai Rp 700 miliar lebih. Untuk itu, dia menilai usulan itu wajar, apalagi PDP merupakan perusahaan milik pemerintah daerah.

Dikatakannya, batalnya penyertaan modal seperti disampaikan dalam jawaban pemerintah karena belum adanya payung hukum atau peraturan daerah (perda) sebenarnya bisa tetap disetujui. Tanpa harus dicoret dari pembahasan. Sebab, sambil berjalannya waktu, perda itu bisa diusulkan untuk dibahas bersama DPRD.

Dia juga menegaskan, sebenarnya perda tidak harus menjadi syarat usulan penyertaan modal disetujui. Sebab, Hariyanto berkata, perda dipakai hanya sebagai eksekusi penyertaan modal. Jadi, sekalipun penyertaan modal disetujui oleh dewan, tetap tidak bisa cair jika perdanya belum ada. “Bisa disetujui, kemudian perdanya bisa dibuat, paling tidak September. Jadi, September atau Oktober bisa cair,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) Dwiagus Budianto mengaku akan mengambil langkah untuk memperjuangkan nasib ribuan buruh di PDP Kahyangan. Selain itu, mereka akan meminta klarifikasi pencoretan rencana suntikan modal di Raperda PAPBD dari Pemkab Jember.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan para buruh di bawah. Besok, kami berencana menghadap ke Bappeda dan Bupati Faida. Kalau kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, kami akan geruduk pemda dan DPRD Jember,” jelasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih