Dinsos Panggil Pendamping PKH dan BPNT

Jika Terbukti Pungli Bisa Dipecat

 RADAR JEMBER.ID – Dugaan pungutan liar (pungli) pada program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bansos PKH dan BPNT-bukan BNPT seperti ditulis sebelumnya), langsung ditindaklanjuti instansi terkait. Guna mengungkap benar tidaknya kasus di Desa/Kecamatan Panti itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember memanggil sejumlah orang, (5/8) kemarin.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos Jember Wahyu Setyo Handayani mengatakan, dugaan pungli yang terjadi di Panti masih dalam penelusuran. Langkah awal yang dilakukan oleh dinas yaitu memanggil sejumlah orang, termasuk pendamping PKH dan BPNT Desa Panti.

Wahyu, sapaan akrabnya, menambahkan, pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi langsung kepada mereka yang berkaitan dengan PKH. “Untuk itu, kita panggil semua. Akan kita tanyakan apa benar ada pungli di Panti,” katanya (5/8) kemarin.

Menurutnya, apa yang menjadi jawaban dari sejumlah orang yang dipanggil, nantinya akan dipadukan dengan mengecek di lapangan. “Selain memanggil mereka, yang pasti juga akan dilakukan pengecekan. Sejauh ini, pendamping menyebut tidak ada pungli,” jelas Wahyu, yang diketahui masih sekitar dua bulan menjadi Plt Kepala Dinsos Jember tersebut.

Terpisah, Koordinator PKH Kabupaten Jember Puput Indra juga memberi keterangan serupa. Dikatakannya, ketika ada dugaan pungli dengan modus pengambilan ATM penerima dan pemotongan bantuan, maka akan dipanggil orang-orang yang terkait. “Selain dipanggil, pasti dilakukan pengecekan ke lokasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Puput menguraikan, apabila dugaan pungli tersebut tidak benar, maka kasusnya bisa ditutup alias tidak akan menjadi masalah. Sebaliknya, jika dugaan pungli benar terjadi, maka koordinator PKH Kabupaten akan melaporkan persoalan tersebut ke Kementerian Sosial. “Kalau sampai terjadi pungli, maka akan kita sampaikan ke kementerian,” ucapnya.

Disinggung mengenai sanksi bagi oknum PKH yang melakukan pungli, Puput menegaskan bisa dikeluarkan dari keanggotaan PKH alias dipecat. “Kalau benar terjadi pungli, maka akan disampaikan ke kementerian. Biasanya, kalau melanggar seperti itu, akan dikeluarkan. Ada SP-nya,” jelasnya.

Puput mengungkap, dugaan pungli PKH juga pernah terjadi di Jember. Bukan hanya itu, beberapa orang juga dikeluarkan dari keanggotaan PKH. “Beberapa contoh kasus seperti ini sudah ada dan ada juga yang dikeluarkan dari PKH,” pungkasnya.

Sementara itu, dana Bansos PKH untuk ibu Habiya, warga Dusun Wonolangu, Desa Panti, sudah diberikan oleh seseorang sebesar Rp 600 ribu. Uang tersebut diberikan sekitar pukul 09.30, (5/8) kemarin. Padahal, beberapa bulan terakhir ini, kartu ATM milik Habiya sudah dimintanya, tapi tidak diberikan oleh orang yang mengambilnya.

Sebelumnya, Habiya serta sejumlah warga Desa Panti ditengarai menjadi korban pungli. Modus itu melibatkan sejumlah orang yang berbeda-beda untuk mengambil dan mengumpulkan ATM milik warga Panti. Melalui ATM itu, orang lain mencairkan Bansos PKH dan mengambil sembako BPNT.

Dana yang dicairkan serta sembako yang diambil kemudian dibagikan kepada para penerima bantuan. Sayangnya, warga Panti banyak yang tidak tahu berapa sebenarnya hak bantuan yang mereka terima, sehingga diduga terjadi pungli. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih