Cair dengan Cara Diambilkan Oknum

Dugaan Pungli Bansos PKH BNPT

JADI KORBAN: Habiya dan Sukarman, penerima Bansos PKH Desa Panti, diduga menjadi korban pungli oknum tak bertanggung jawab.

RADAR JEMBER.ID – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bansos PKH dan BPNT) terjadi di Desa/Kecamatan Panti. Modusnya, dengan mengumpulkan ATM para penerima. Hal ini sudah dilakukan beberapa kali. Namun, penerima tidak berani melaporkan karena takut tidak mendapatkan bantuan lagi.

Penelusuran wartawan Radarjember.id, penerima Bansos PKH dan BPNT di Panti berjumlah sekitar seribu orang. Rata-rata para penerima bantuan tidak mengetahui berapa besar bantuan yang berhak mereka terima. Sebab, setiap pencairan, mereka mendapatkan uang yang diambilkan oleh orang lain. Tidak mengambil sendiri.

Dugaan pungli ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah orang. Teknisnya, jelang pencairan Bansos PKH dan BPNT, kartu ATM milik warga diambil oleh orang yang berbeda-beda. Nomor rahasia PIN ATM juga ditulis menggunakan kertas dengan ditempel pada kartu ATM. Artinya, oknum yang mengambil tersebut bisa melakukan pencairan dana bantuan atau barang.

Berbekal kartu ATM itulah, oknum  melakukan pengambilan dan mencairkan dana bantuan serta sembako. Selanjutnya, penerima Bansos PKH hanya diberi uang tunai yang besarnya diduga tidak sesuai dengan yang berhak diterima warga. Begitu pula dengan penerima BPNT, hanya diberi sembako yang nilainya diduga tidak setara dengan bantuan aslinya.

Di antara warga yang diduga menjadi korban pungli oknum tak bertanggung jawab itu yakni Habiya, warga Dusun Wonolangu, Desa Panti. Saat ditemui Radarjember.id, Habiya hanya bisa menunjukkan kartu tabungan saja. “ATM saya diambil sama orang. Padahal saya ingin dapat,” kata Habiya.

Insiden kartu ATM diambil seperti dialami Habiya juga banyak terjadi pada penerima yang lain. Rata-rata mereka hanya mendapatkan bantuan, tanpa mengetahui berapa besar bantuan yang sebenarnya berhak didapat. “Kalau saya pertama dapat Rp 250 ribu, kedua dapat Rp 350 ribu. Sekarang ATM-nya istri saya, Siti Aisyah, juga sudah diambil,” ujar Mustaryono, warga Desa Panti yang lain. Ada pula yang dipotong Rp 50 ribu bahkan lebih.

Pengambilan kartu ATM itu juga dialami Sukarman, warga Dusun Prapah, Desa Panti. Pria ini mengaku heran karena kartu ATM atas nama istrinya, Sumiati, juga pernah diambil orang lain.

Saat pencairan beberapa waktu lalu, dirinya justru heran karena dana Bansos PKH diberikan  secara dicicil. “Kalau saya dapatnya sekitar 1.375.000. Itu awalnya diberikan Rp 1 juta dulu, tetapi saya hanya diberi Rp 950 ribu. Kemudian sisanya diberikan lagi dan ada potongan lagi,” jelasnya.

Sejumlah warga pun heran dan bertanya-tanya, berapa sebenarnya Bansos PKH dan BPNT yang berhak di dapat. Warga selama ini tidak mengetahui secara pasti karena jelang pencairan, selalu ada orang-orang yang mengambil kartu ATM mereka. Untuk itu, warga berharap agar pemerintah Kabupaten Jember turun tangan untuk membereskan permasalahan yang terjadi di Panti.

Sementara itu, Puput Indra, koordinator PKH Kabupaten Jember menjelaskan, proses pencairan Bansos PKH hanya boleh dilakukan oleh penerimanya. Hal itu karena bersangkutan langsung dengan kerahasiaan nomor PIN ATM.

Menurutnya, siapa pun tidak boleh mengetahui nomor PIN tersebut. Proses pencairan bisa dilakukan pada bank mana pun karena sama dengan kartu ATM pada umumnya. “Bantuan Bansos PKH tidak perlu lewat agen, bisa langsung mendatangi mesin ATM,” katanya.

Disinggung terkait proses pencairan Bansos PKH oleh perangkat desa atau pendamping sekali pun, Indra menegaskan, tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Bahkan, apabila ada orang yang titip untuk mencairkan dananya, maka harus jelas alasannya dengan membuat berita. “Perangkat desa atau pendamping tidak boleh mengambilkan. Kecuali yang bersangkutan minta diambilkan. Biasanya, lansia titip, itu harus ada berita acaranya. Jadi, kalau Bansos PKH berupa uang, harus diambil sendiri. Sekarang kebanyakan warga mencairkan dengan meminta tolong petugas satpam,” tegasnya.

Sementara itu, untuk bantuan beras atau BPNT, pencairannya melalui agen yang ditunjuk. Pada kasus ini, memang terjadi kerawanan pungli. “Rata-rata yang saya lihat, yang titip-titip itu minta Rp 5 ribu untuk ongkos,” jelasnya.

Indra menegaskan, apabila ada dugaan pungli atau pemotongan pada Bansos PKH, maka akan ditindaklanjuti oleh tim kabupaten dengan melakukan kroscek langsung. “Kalau ada dugaan pemotongan, tim kabupaten akan turun mengecek,” tegasnya. (*)

 

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Bagus Supriadi