Meng-create Calon Presiden 2024, Terlalu Dini?

Oleh : Yoga Yolanda

MENGARTIKAN demokrasi sebagai ‘bebas memilih pemimpin’ ternyata memenjarakan cakrawala berpikir kita. Akibatnya, ketika para kaum oligark ‘memberi pilihan’ pada kita beberapa calon untuk dipilih, kita merasa demikianlah harusnya demokrasi. Kenapa kita lupa bahwa sejatinya demokrasi juga ‘bebas meng-create pemimpin’? Sadarkah kita bahwa kita hanya memilih satu di antara calon-calon yang ada, tetapi kita tidak menentukan siapa yang akan menjadi calon itu sendiri.

Sebagian dari kita tidak memahami bahwa hak yang kita miliki sesungguhnya tidak sesempit bilik suara. Memang benar bahwa bebas dari intervensi dan merdeka dalam mencoblos adalah satu bentuk kedaulatan kita, tetapi menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk kedaulatan adalah salah. Di sistem demokrasi, kita sepenuhnya berhak berpartisipasi secara aktif pada ranah-ranah vital, bebas mengeluh, bebas berpendapat, bebas berpikir, bebas berbicara, dan sebagainya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, bukan hanya dalam hal perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang yang notabene telah kita wakilkan pada anggota legislatif, tetapi juga pada ranah lain, salah satunya dalam meng-create seorang pemimpin.

Jeffrey A. Winters pada sebuah seminar di Universitas Negeri Jakarta (8 Juni 2015) pernah mengingatkan bahwa tidak ada pilihan non oligarkis pada Pemilu Presiden 2014, dan ternyata tidak ada perubahan pada pilihan calon presiden pada Pemilu 2019. Profesor bidang politik di Northwestern University ini juga menulis dalam bukunya bahwa stratifikasi material (konsentrasi kekayaan) dan konsentrasi kekuasaan seperti yang dilakukan kaum oligark adalah sesuatu yang kuno, sangat umum terjadi pada pemerintahan yang otoriter dan monarki, tetapi tak seharusnya terjadi pada sistem pemerintahan demokrasi seperti di Indonesia yang akses pada pemerintahan terbuka selebar-lebarnya.

Kaum oligark tetap eksis dalam lingkaran kekuasaan di Indonesia karena mereka perlu untuk mempertahankan kekayaannya (wealth defense). Agenda politik mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Sayangnya, keberadaan mereka nyaris tak mendapat perlawanan dari bawah (non oligarki), mereka hanya mendapat perlawanan dari sesama oligark saja. Perlawanan yang saya maksudkan dalam hal ini adalah pemberian sebuah alternatif dalam persaingan menuju kekuasaan. Alternatif itu, misalnya, tokoh masyarakat yang dijunjung dan dicintai. Perlawanan dari bawah akan membuat pertandingan demokratis menuju kekuasaan lebih baik. ketidakeksisan perlawanan dari bawah inilah yang perlu untuk kita pikirkan dari sekarang.

“Bisakah berkuasa jika tidak kaya?”

Pertanyaan ini sering muncul karena kecenderungan yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia: yang menjadi calon presiden/calon legislatif pastilah banyak duitnya. Padahal, kekayaan (material powerful resources) hanyalah salah satu sumber kekuasaan. Kita mungkin lupa bahwa di samping itu sumber kekuasaan dapat berasal dari pendidikan (education powerful resources), konektivitas (connectivity powerful resources), dan sumber daya kekuasaan lain.

Tidak ingatkah kita bahwa dalam sejarah politik di Indonesia, kekuatan non oligarki pernah mengangkat Soekarno sebagai presiden? Sangat jelas sejarah mencatat bahwa Soekarno bukanlah pemimpin yang berasal dari lingkaran oligarki. Kekuatan pendidikan serta kekuatan dalam menjalin hubungan, baik dengan pihak belanda, jepang, maupun masyarakat pribumi, membuatnya diterima dengan baik. Setelah Soekarno, Jeffrey A. Winters mengatakan bahwa hanya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) presiden yang tidak berasal dari lingkaran oligarki serta tidak mementingkan agenda politik oligarki. Karena itulah Gus Dur tidak bertahan lama di kursi presiden.

Kita memiliki organisasi buruh, politik, mahasiswa, akademisi, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Mengapa kita tidak bergerak untuk mempersiapkan pemimpin sendiri jauh-jauh hari sehingga terdapat agenda politik yang lebih pro pada masyarakat secara merata.

Pemimpin yang kita create sendiri, yang kita sodorkan dari bawah, akan membuat pertandingan yang terjadi nanti bukan hanya horisontal antar lingkaran oligark di atas sana, tetapi lebih vertikal, yakni antara kita dan mereka? Tidak harus terjadi gejolak reformasi 1998 terlebih dahulu untuk mengangkat Gus Dur, tidak harus berperang melawan penjajah dahulu untuk mengangkat Soekarno, cukup dengan menggunakan hak berdemokrasi kita dengan benar, kita dapat mengangkat Gus Dur-Gus Dur dan Soekarno-Soekarno yang lain.

“Tapi, bukannya presiden harus dicalonkan oleh partai?”

Partai memang ‘kendaraan’ yang harus ditumpangi agar sampai ke kursi kekuasaan, tetapi jangan lalu menganggap partai jugalah yang berkuasa untuk ‘memberi pilihan’ pada kita. Ingat bahwa metafora ‘kendaraan’ tadi tak melulu harus berupa pesawat pribadi, mobil mewah, atau helikopter, ia bisa juga sepeda jengki, perahu bambu, atau ban karet. Maksud saya, partai tak semewah itu dan tak seberkuasa itu atas kita. Kita punya kok tokoh-tokoh yang bukan dari lingkaran mereka (bukan oligark sendiri, bukan juga teman setongkrongannya), tokoh yang kita junjung karena ilmunya, tokoh yang kita angkat karena kemampuannya memimpin, tokoh yang kita dorong, bukan menyuruh kita mendorongnya, tokoh yang akan diperebutkan partai-partai, bukan yang melamar ke partai-partai.

Tidak terlalu dini, mari mulai meng-create pemimpin untuk 2024. Cukup memulai dengan memikirkan dan toleh sana-sini. Harus dari sekarang? Iya, perlu waktu yang lama untuk kita menemukan orang yang benar-benar patut memimpin bangsa ini. Kita berdaulat, harus bekerja dari awal, jauh-jauh hari. Jangan menunggu ‘diberi pilihan’ lalu rusuh setelahnya hanya karena membela mati-matian salah satunya, menganggap itu sebagai bekerja, lalu menilainya sebagai berdemokrasi. Salam literasi!

*) Penulis adalah dosen Bahasa Indonesia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :