Tempuh Jalur Hukum karena Menilai Ada Permainan

Dua Bacakades Sebanen Dianggap Mundur

LAPOR BUPATI: Sumardi Prio Utomo menunjukkan berkas pendaftaran yang menyebut syarat administrasi sudah lengkap. Namun, dirinya didiskualifikasi karena persoalan dana sumbangan Rp 28 juta.

RADAR JEMBER.ID – Dua Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Sebanen, Kecamatan Kalisat, Sumardi Prio Utomo dan Agus Sutiono, sama-sama mengaku didiskualifikasi oleh panitia pemilihan kepala desa (pilkades) setempat. Gara-garanya, kedua orang ini belum membayar atau tidak memenuhi dana sumbangan biaya pilkades yang besarnya masing-masing Rp 28 juta lebih. Keduanya bertekad untuk menempuh jalur hukum karena menilai ada proses yang salah.

Akibat belum membayar dana sumbangan tersebut, keduanya tidak bisa mengikuti tahapan pilkades selanjutnya. Dengan kata lain, keduanya didiskualifikasi sebelum ada titik temu terkait sumbangan dana kekurangan biaya pilkades. Kedua bacakades itu dinilai mundur berdasar tata tertib dan kesepakatan di tingkat desa.

Demi memperjuangkan nasib pencalonannya, Prio dan Agus melayangkan surat yang dialamatkan kepada Bupati Jember, dengan tembusan sejumlah instansi. Keduanya berharap tindakan tegas pemerintah kabupaten atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) karena pencalonan mereka digagalkan hanya karena urusan dana sumbangan.

Prio mengatakan, dana sumbangan pihak ketiga atau bakal calon yang harus terkumpul yakni mencapai Rp 181 juta lebih. Saat itu, dia dan Agus sama-sama dibebani biaya sebesar Rp 28 juta lebih dengan estimasi lima orang calon. Sayangnya, saat mereka ingin mengetahui anggaran biaya secara detail, Prio menyebut, tidak pernah diberi tahu salinan anggaran biayanya.

“Anggaran kekurangannya 181 juta. Begitu dibagi lima, maka satu orang dibebani Rp 28 juta lebih. Saya dan Pak Agus tidak sepakat atas itu. Karena saya menduga banyak anggaran yang tidak masuk akal. Makanya, saya ingin tahu perinciannya sebelum membayar,” jelas Prio, kemarin (29/7).

Lantaran belum membayar anggaran biaya Rp 28 juta lebih yang tidak mereka sepakati, Prio dan Agus dinilai mengundurkan diri oleh panitia. Keduanya pun kecewa dan bertekad untuk melaporkan secara resmi atas kasus mereka yang dianggap mengundurkan diri alias didiskualifikasi.

“Saya tidak pernah tanda tangan surat pernyataan. Saya memang sudah membayar dana awal Rp 2 juta. Untuk dana sumbangan Rp 28 juta lebih memang belum saya bayar, karena saya ingin tahu perincian pasti biaya pilkades. Tiba-tiba, saya dianggap mundur oleh panitia. Padahal, anggaran biaya itu belum saya sepakati, termasuk juga Pak Agus,” ucapnya.

Kasus itu diadukan kepada Bupati Jember melalui surat resmi, kemarin. Prio berharap, Bupati Jember bisa membantu dan menyelesaikan proses pilkades di Sebanen. Sebab, saat dirinya meminta panitia pilkades transparan terkait dana sumbangan Rp 28 juta lebih tersebut, panitia tak memberikan. Bahkan, panitia berdalih harus meminta izin ke bupati. “Saya harap Ibu Faida bisa membantu kami. Sebab, kami menilai banyak biaya yang dianggarkan, tetapi tidak masuk akal,” pintanya.

Untuk itulah, Prio menegaskan, dirinya akan menempuh jalur hukum. Dia menilai, proses pendiskualifikasiannya dengan bacakades Agus cacat hukum. Pernyataan serupa juga disampaikan bacakades Agus. Mestinya, lanjut Agus, dana sumbangan bisa dibahas agar ada kata sepakat dari semua bakal calon yang mendaftar.

Selain itu, perincian anggaran biaya pilkades juga wajib dibeber oleh panitia pilkades agar semua masyarakat mengetahuinya. “Perlu diketahui, anggaran itu saja belum kami sepakati. Saya rasa pemerintah bisa mencarikan jalan tengah. Jujur, kami tidak pernah mundur, tetapi dianggap mundur oleh panitia,” jelasnya.

Prio dan Agus sama-sama berharap agar persoalan pilkades di Desa Sebanen bisa menjadi perhatian pemerintah. Sebab, anggaran pelaksanaan pilkades dinilai banyak yang tidak masuk akal. Apabila keduanya tidak diikutkan pada tahapan selanjutnya, yakni tes tulis hari ini dan tidak ada musdes ulang.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Panitia Pilkades Sebanen Nur Hasan menyebut, bacakades Prio dan Agus tidak bisa ikut ke tahapan selanjutnya. Alasannya, keduanya tidak bisa memenuhi kekurangan dana sumbangan Rp 28 juta. “Mereka berdua tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya karena hasil kesepakatan mereka sendiri waktu musyawarah. Sehingga kalau ada bakal calon yang tidak bisa memenuhi kekurangan biaya pilkades, maka calon tersebut mengundurkan diri,” ujarnya.

Menurutnya, sumbangan Rp 28 juta dibebankan kepada masing-masing calon. Sebab, biaya kekurangan pelaksanaan Pilkades Sebanen mencapai sebesar Rp 181 juta lebih. Dari sebanyak 10 bacakades, delapan orang sudah membayar, sedangkan dua orang, Prio dan Agus, belum membayarnya. “Sumbangan Rp 28 juta dibebankan ke masing-masing calon. Delapan orang sudah membayar,” ucapnya.

Sementara itu, apabila setelah muncul dan ditetapkan lima orang cakades, maka biaya bacakades lain yang gugur akan dikembalikan sesuai dengan dana yang telah diserahkan, yakni Rp 28 juta lebih. “Dana bakal calon yang gugur akan dikembalikan. Termasuk sumbangan awal (Rp 2 juta, Red) itu dilainkan sendiri. Cuma, bagi mereka yang gagal akan dikembalikan,” pungkasnya.

Informasi yang berhasil dikumpulkan, dari sepuluh orang bacakades, dua orang, Prio dan Agus, dinilai mundur oleh panitia karena tidak memenuhi sumbangan Rp 28 juta lebih. Sementara empat calon lain yang sudah membayar menyatakan mundur dari pencalonan. Alhasil, bacakades yang bakal maju dalam tahapan berikutnya hanya ada empat orang. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih