Segudang Masalah Lambat Diatasi

Ketua Sarbumusi Jember, Umar Faruk

RADAR JEMBER.ID – Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jember belum sepenuhnya normal. Banyak permasalahan yang harus dicarikan solusi. Mulai dari upah minimum kabupaten (UMK), jaminan perlindungan pekerja, kontrak kerja, outsourcing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

UMK Jember tahun 2019 sebesar Rp 2.170.917 per bulan. Bila dihitung masa efektif kerja 25 hari dalam sebulan, maka upah pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan berdasar hukum yaitu minimal Rp 86.836 per hari.

Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk menegaskan bahwa urusan UMK di Jember masih belum tuntas. Banyak perusahaan yang membayar pekerja di bawah nilai UMK. Hasil identifikasi Sarbumusi menyebut, dari sekitar 750 perusahaan di Jember, masih banyak yang tidak mematuhi ketentuan UMK.

“Upah sesuai UMK adalah hak normatif pekerja. Nah, kami menyinyalir ada separuh dari jumlah perusahaan di Jember yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK. Sayangnya, tindakan konkret dari bidang Pengawasan Disnaker melempem. Termasuk tindakan terhadap pelanggaran pidananya,” jelasnya.

Selanjutnya, Faruq menyebut, masih banyak perusahaan di Jember yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. “Ini juga hak normatif pekerja yang belum tuntas. Perusahaan banyak yang tidak mengikutkan pekerjanya ke BPJS,” imbuhnya.

Masuk pada perjanjian ketenagakerjaan, menurut Umar, banyak yang salah menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena sering disebut sebagai kontrak kerja. Padahal, PKWT tidak bisa diterapkan pada pekerja yang sifat dan jenis pekerjaannya terus-menerus.

“Pekerja terjebak dengan PKWT tersebut. Padahal, itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Tetapi lagi-lagi, pengawasan sesuai Pasal 50 dan 60 UU Tahun Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melempem. Jadi, ini perlu kebijakan yang lebih tegas demi melindungi hak-hak pekerja,” paparnya.

Kesalahan penerapan bukan hanya persoalan PKWT. Faruq mengurai, penerapan sistem outsourcing juga banyak yang salah kaprah, sehingga, banyak tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akibatnya, dalam dunia kerja, banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing, tetapi tidak benar secara hukum.

Outsourcing yang diperbolehkan hanya lima bidang jasa. Pertama, jasa pengamanan atau security. Kedua, jasa cleaning service atau office boy. Ketiga, jasa katering atau penyedia makanan pekerja. Keempat, driver khusus angkutan karyawan, dan kelima, jasa penunjang bidang pertambangan. Selain lima sektor jasa ini, tidak dibenarkan. Di Jember banyak perusahaan outsourcing yang memasok pekerja kepada perusahaan yang berdiri di Jember,” bebernya.

Selain persoalan tersebut, menurutnya di Jember masih banyak perusahaan yang kerap melakukan PHK sepihak dan tidak prosedural. Banyak pekerja yang dikeluarkan tanpa pesangon dengan berbagai alasan. “Alasan paling banyak yaitu kontrak habis atau PKWT. Padahal, pekerja yang terus-menerus sudah tidak boleh kontrak. Harapan kami, pemerintah benar-benar serius untuk menangani persoalan pekerja,” pungkasnya.

Data yang berhasil dikumpulkan, sejumlah perusahaan di Jember banyak yang belum memiliki peraturan perusahaan sesuai amanah UU Ketenagakerjaan. Ada perusahaan yang menolak organisasi pekerja, tidak memberikan perlindungan keselamatan pada pekerja yang berisiko tinggi.

Selain itu, penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan perusahaan termasuk pelanggaran pidana juga masih cukup lemah. Penegakan hukum belum sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.

Tak hanya itu, Bidang Pengawasan Disnaker yang di dalamnya terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah ditarik ke Provinsi per Januari 2018. Hal tersebut semakin memperpanjang laporan pekerja, termasuk penentuan kebijakan yang akan diputuskan membutuhkan waktu lebih lama. Sementara itu, Disnaker tingkat kabupaten justru tak bisa berbuat banyak karena hanya berfungsi sebagai mediator saja. “Sejak 2017 kewenangan pengawasan sudah di Jatim. Kalau UMK berapa, Disnakertrans daerah yang woro-woro. Pengawasan milik provinsi,” tambah Kadisnaker Jember Bambang Edi Santoso.

Pria 59 tahun itu menambahkan, pengalaman sebelum pengawasan ketenagakerjaan itu kewenangan provinsi, permasalahan atau pengaduan tenaga kerja itu tidak luput dari upah. Besaran gaji sering dikeluhkan oleh tenaga kerja. Tenaga kerja yang banyak mengeluh soal gaji adalah mereka yang bekerja di sektor perkebunan dan pertanian.

“Perusahaan perkebunan dan pertanian di Jember ini adalah perusahaan besar,” imbuhnya.

Namun begitu, banyak mereka yang tidak menggaji karyawan sesuai upah minimum kabupaten (UMK). “Waktu itu pernah saya dudukkan bareng perusahaan dengan tenaga kerja. Perusahaan bisa gaji sesuai UMK, tapi akan ada pengurangan tenaga kerja,” ungkapnya.

Sebab, perusahaan di sektor pertanian dan perkebunan tersebut masih memiliki rasa sosial. Artinya, mereka masih menerima tenaga kerja baru walau tidak digaji sesuai UMK. Sebab, mereka masih ada belas kasih karena tidak ada pekerjaan lagi. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Jumai

Editor : Bagus Supriadi