Gropyokan Hapus Pekerja Anak

RADAR JEMBER.ID – Pemkab Jember berkomitmen memenuhi hak-hak dasar anak di kabupaten setempat. Tak hanya untuk menghapus angka pekerja anak, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal inilah yang juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diselesaikan pemkab. Salah satunya dengan menggandeng berbagai pihak atau gropyokan untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Sebagai langkah awal, kata Faida, pemerintah daerah telah menunaikan hak pencatatan sipil anak yang menjadi salah satu hak dasar mereka. Seperti pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA). Sejauh ini, pemenuhannya telah diupayakan semaksimal mungkin, dan telah mencapai 93 persen dari total target sasaran. “KIA ini adalah pintu masuk untuk seluruh program dan akses-akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak,” ujarnya.

Terkait pekerja anak, Bupati Faida tak memungkiri jika kasus tersebut memang ada di Jember. Meski hal ini bukan hanya problem yang harus diselesaikan Jember saja, karena merupakan masalah nasional. Di mana pun ada. Biasanya, para pekerja anak ini dipicu masalah ekonomi keluarga, sehingga mereka harus bekerja.

Namun di Jember, sambung dia, persoalan pekerja anak lebih kompleks lagi. Sebab, tak hanya terkait faktor ekonomi, tapi juga budaya lokal. Mereka melakukan pekerjaan itu tak semata untuk mendapat upah, tapi terkadang membantu orang tua. Bahkan juga bermain lantaran ikut orang tua yang bekerja. Terkadang juga ada anak yang diasuh ibunya saat bekerja sebagai buruh tembakau.

Untuk itu, harus dipisahkan secara tegas, anak yang bekerja dan pekerja anak. Karena dua hal ini berbeda. Tak hanya secara definisi, tapi pemaknaannya juga tak sama. Anak bekerja lebih ke membantu orang tua, dan tak mengganggu aktivitas pendidikannya. Sedangkan pekerja anak memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, bahkan kesehatan serta tumbuh kembangnya.

Oleh karenanya, Faida menegaskan, kasus anak yang putus sekolah karena bekerja harus segera dihentikan. Sebab, mereka masih mempunyai kesempatan sekolah. Apalagi, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran bagi siapa pun anak yang putus sekolah karena masalah biaya. Tak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan akses transportasi khusus serta bantuan biaya hidup. “Pemerintah akan membantu sepenuhnya agar anak-anak bisa kembali menempuh pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait pengasuhan anak bersama orang tua yang sedang bekerja, Faida menyampaikan beberapa langkah alternatif pengasuhan. Selain bisa diasuh oleh kakek, nenekm serta lingkungan sekitarnya, solusinya adalah belajar di pondok pesantren. Sebab, di pesantren, dikatakannya, bisa memberikan rasa aman tersendiri bagi orang tua saat meninggalkan anak-anak mereka saat bekerja. “Belajar di pondok pesantren menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya full bekerja. Ini agar anak-anak tidak sampai putus sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut Faida menyatakan, kemitraan yang dibangun bersama Eliminating Child Labour in Tobacco (ECLT) Genewa dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) beberapa waktu lalu, menjadi langkah awal untuk meneguhkan komitmen bersama. Yakni bahwa masalah pekerja anak di Jember harus segera diakhiri.

Sebab, apa pun masalahnya, anak-anak mempunyai hak yang harus diperjuangkan agar mereka bisa sejahtera. “Upaya ini akan dimulai dengan menyediakan data anak yang bekerja. Kita masuk dari sana dulu. Apa pun kondisinya. Dari data inilah, pemerintah bisa memotret realita yang ada. Di mana mereka bekerja dan mengapa mereka bekerja,” tandasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Mahrus Sholih

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih