Sumbangan Dianggap Pungli, Cakades Balung Lor Mengundurkan Diri

MINTA KEADILAN : Holis, (kanan) salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Desa Balung Lor Balung yang mengundurkan karena tidak terima dimintai sumbangan.

RADARJEMBER.ID – Ramainya video yang beredar tentang penarikan uang sumbangan dari panitia pada salah satu calon kepala desa di Balung Lor, langsung mendapat respon dari ketua panitia pilkades Desa Balung Lor, Kecamatan Balung.

Ditemui wartawan di ruang dinas Camat Balung, Ali Mahfudi mengatakan, sumbangan yang dibebankan kepada calon sebesar Rp 5 juta itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia menjelaskan, dalam perbup anggaran biaya pilkades berasal dari 3 sumber. “Kalau kita ikuti di perbup bukan memungut, pertama dibiayai APBD, dari desa (APBDes), ketiga dari sumbangan calon (kades). Sesuai dengan anggaran kekurangannya berapa, dibebankan pada calon yang lolos verifikasi,” katanya.

Jika para cakades itu selama mengikuti tahapan seleksi tidak lolos verifikasi, maka uang sumbangan dengan nominal Rp 5 juta itu akan dikembalikannya lagi.

Nominal Rp 5 juta itu adalah hasil kesepakatan bersama di awal dengan para bakal calon kades.

“Bahkan, dalam kesepatakan itu diikuti juga rapatnya bersama orang yang membuat video tersebut,” Imbuh Ali yang juga turut didampingi oleh Camat Balung Widayaka.

Tarikan Rp 5 juta itu untuk memenuhi 10 poin kebutuhan anggaran dalam pilkades. “Kebutuhan total (pilkades) Rp 268 juta. Tarikan kepada calon kades, juga bukan resmi, tapi sumbangan. Kita tidak memungut, dana APBDes juga disesuaikan,” jelasnya kembali.

Sekadar tahu, Holis, salah seorang cakades Balung Lor yang mengundurkan diri mengaku cukup terkejut dengan keputusan panitia mentapkan Rp 5 juta itu. Pasalnya, saat dia dan para calon lain mendapat undangan dari panitia tentang sosialisasi tatib, dari ketua panitia justru menyampaikan masalah penarikan iuran itu.

“Kami sebenarnya sudah melalui beberapa tahapan, untuk berkas sudah lengkap 100 persen,” keluhnya.

Dia menjelaskan, nominal Rp 5 juta tersebut dirinya cukup merasa mampu membayar. Namun dia tidak membenarkan kebijakan panitia yang dianggapnya sebagai pungli. “Kami sebenarnya ada uang, tapi kami taat aturan. Kami aparat, yang sudah mendapat izin dari pimpinan untuk mengikuti pesta demokrasi ini,” tutur cakades yang berprofesi TNI itu.

Tak hanya menolak, Holis juga menuntut pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian dan kejaksaan agar bisa menginvestigasi terkait itu. “Kami mengharap panitia semuanya agar sadar. Kami minta fatwa kepada penegak hukum tersebut.

IKLAN

Reporter : Maulana

Fotografer : Jumai

Editor : Hadi Sumarsono