Mahasiswa UM Jember Teliti Politik Transaksional

PENGABDIAN: Tiga mahasiswi UM Jember yang melakukan penelitian tentang politik transaksional.

RADAR JEMBER.ID – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember meneliti tentang politik transaksional yang terjadi di masyarakat. Mereka adalah Haressa Lintang Rizkika,  Hikmatul Ummah  Aidina Winona Raider, dan dosen pendamping Erna Ipak Rahmawati SPsi MA.

Hikmatul Ummah mengatakan, politik transaksional atau politik uang menjadi masalah serius dalam setiap pemilu di Indonesia. Sebab, selalu ditemukan pelanggaran, baik dalam pemilu lokal maupun nasional. “Mulai dari pemilihan kepala desa hingga pilpres,” katanya.

Politik transaksional menjadi hal yang biasa dan diterima serta belum ditemukan titik temu penyelesaiannya. Berangkat dari permasalahan sosial tersebut, mereka berusaha mengungkapkan mengapa hal itu bisa terjadi dengan melakukan kegiatan penelitian.

Penelitian itu merupakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan riset yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Karya mahasiswa itu berjudul Banal Politik Transaksional Para Pemilih. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) mengapresiasinya dan terpilih dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2019.

Penelitian mereka menekankan praktik politik transaksional yang terus terjadi, padahal dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Lintang, Ummah, dan Winona menemukan fenomena yang ada di masyarakat, kemudian berusaha mengungkapkannya melalui tinjauan psikologis.

Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat menganggap bahwa politik transaksional adalah hal yang tidak harus dihindari atau dianggap sebagai hal yang positif. Banyak dari masyarakat memaknai bahwa pemberian dalam pemilu adalah bentuk hadiah, tali asih, dan kompensasi atas hak suara yang mereka berikan.

Mereka menganggap dirinya tidak berdaya, sehingga mereka mengharapkan bantuan dari orang lain. Hal ini menjadi celah bagi seseorang yang ingin duduk dalam kursi kekuasaan untuk memberikan uang. “Karena uang yang diterima akan dimaknai sebagai tindakan menolong yang diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Kontrol normatif masyarakat juga tidak bekerja saat penyelenggaraan pemilu tiba, karena masyarakat merayakan budaya pragmatisme bersama-sama. Bahkan, bagi banyak individu, melakukan praktik politik transaksional akibat dari meniru perilaku masyarakat lain. Setelah mengetahui akar permasalahan fenomena politik transaksional itu, pemerintah diharapkan mencari solusi bersama-sama agar cita-cita untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dapat terlaksana. (*)

IKLAN

Reporter : Bagus Supriadi

Fotografer : Istimewa

Editor : Bagus Supriadi