APBD dan APBDes Tak Mampu Gratiskan Pilkades

Tombok Dulu Sebelum Bertanding

Kepala Dispemasdes Eko Heru Sunarso memberi keterangan terkait pembiayaan pilkades yang bakal diselenggarakan serentak, September mendatang.

RADAR JEMBER.ID – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang dihelat September 2019 mendatang terancam gagal digelar. Bagaimana tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa (APBDes) yang ada di Jember belum mampu memenuhi segala kebutuhan hajat demokrasi tingkat desa tersebut.

Pilkades baru akan sukses, apabila ada sumbangan dari pihak ketiga. Biasanya, pihak ketiga itu adalah bakal calon kepala desa (balon kades) yang lolos sebagai peserta. Ini artinya, balon kades harus keluarkan uang lebih dulu sebelum mereka mengikuti kontestasi politik tingkat desa.

Keharusan adanya sumbangan dari pihak ketiga, terungkap dalam evaluasi draf rencana anggaran biaya (RAB) pilkades yang disusun panitia tingkat desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari masing-masing RAB pilkades, rata-rata mengalami kekurangan anggaran, sehingga harus ada sumbangsih dari pihak luar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadispemasdes) Jember Eko Heru Sunarso menjelaskan, pembiayaan pilkades dari APBD hanya untuk mengatasi honor panitia. Selain itu, untuk pengadaan surat suara, bilik, kotak suara, papan rekapitulasi, dan banner sosialisasi. “Kebutuhan lain seperti peralatan mencoblos, bisa dari APBDes,” katanya.

Heru mengungkapkan, RAB pilkades dari 161 desa rata-rata sudah disusun dan masuk tahap evaluasi. Dari RAB yang dibuat panitia dengan persetujuan BPD, ternyata kebutuhan seluruh biaya tidak mampu tertutupi oleh dana yang bersumber dari APBDes.

Ditambahkannya, besaran dana untuk pelaksanaan pilkades yang berasal dari APBDes memang berbeda-beda dari 161 desa yang bakal menyelenggarakan pemilihan. Hal itu dipengaruhi perbedaan jumlah penduduk, medan wilayah, serta beberapa hal lain. Tak hanya itu, proses penganggarannya juga dilakukan panitia dengan persetujuan BPD melalui musyawarah tingkat desa.

Dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, maka besaran biaya yang dibutuhkan berbeda pula. Hal itulah yang kemudian membuat penyediaan kebutuhan tak mampu diselesaikan melalui APBD dan APBDes. Akhirnya, sumbangan pihak ketigalah yang akan menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan kekurangan anggaran. Secara jelas, sumbangan pihak ketiga akan banyak dibebankan pada mereka yang maju dan bertanding di pilkades.

“Kekurangan anggarannya antara Rp 10 juta sampai ada yang Rp 200 juta. Itu terjadi karena pembiayaan dari APBDes minim. Sumber dana APBDes diambilkan dari anggaran dana desa (ADD), sementara ADD banyak habis untuk gaji perangkat desa sampai RT/RW,” jelasnya.

Dengan keharusan adanya sumbangan pihak ketiga tersebut, maka dana sumbangan diatur untuk masuk ke kas desa terlebih dahulu. Begitu masuk, panitia bisa mengajukan untuk pencairan dana sumbangan dari pihak ketiga. “Sebenarnya, kami juga ingin agar pihak ketiga tidak terbebani. Tapi anggarannya kurang, sehingga harus ada sumbangan pihak ketiga,” pungkasnya.

Data yang dikumpulkan, untuk memenuhi anggaran pembiayaan pilkades tersebut, maka panitia menjadwalkan sumbangan pihak ketiga sudah harus masuk sebelum penetapan calon kades. Bila kekurangan dana pilkades sebesar Rp 100 juta dengan lima orang bakal calon, maka kelima orang tersebut harus bantingan masing-masing sebesar Rp 20 juta untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pilkades.

Di sisi lain, ketika menggelar sosialisasi pilkades di Kecamatan Balung beberapa waktu lalu, Heru juga menjelaskan, sumbangan pihak ketiga yang masuk ke rekening desa itu bisa berasal dari donatur, termasuk para calon kades. Kendati begitu, dia meminta agar jangan sampai membebani para calon. “Jangan sampai gara-gara biaya, calon yang punya potensi dan kapasitas bisa terkendala dan tidak bisa nyalon,” terangnya.

Dia juga mengingatkan agar panitia tak mengada-ada kebutuhan pemilihan hingga membuat anggaran membengkak. Sebab, setiap pembelanjaan ada standar harga masing-masing. Seperti keamanan, kepanitiaan, akomodasi, dan lain-lain. “Misal ada proyek ADD yang fisiknya belum dilaksanakan, itu bisa diadakan musdes (musyawarah desa, Red) untuk bisa di-pending kepentingan pilkades,” imbuhnya.

Para calon kades juga dituntut memahami tentang segala regulasi pilkades. Mengingat, pilkades tahun ini dianggapnya memiliki persyaratan cukup banyak jika dibandingkan dengan pilkades tahun-tahun sebelumnya. “Semua harus taat pada ketentuan yang ada. Kalau pelaksanaan sudah benar dan tegak lurus, akan meminimalisasi kejadian yang tidak diinginkan,” tandasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih