Disidak, Perwakilan PT Tak Bisa Tunjukkan Surat Usaha

Perusahaan Paralon Ditengarai Bodong

DIDUGA ILEGAL: Tim gabungan melakukan sidak pada PT BIS Mpoin

RADAR JEMBER.ID – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 22 pekerja PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) MPoin Jember sepertinya berbuntut panjang. Selain persoalan tenaga kerja, perusahaan yang berdiri di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung, ini juga diduga ilegal. Tak hanya itu, pekerjanya tak dibayar sesuai upah minimum kabupaten (UMK), serta tak mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Meledaknya banyak dugaan miring terhadap PT BIS MPoin tersebut terungkap saat tim gabungan dari Komisi C dan D DPRD Jember, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta beberapa pihak lain melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perusahaan paralon dan tandon air tersebut.

Tim gabungan yang sampai di lokasi sekitar pukul 10.00 kemudian masuk ke dalam pabrik dengan pengawalan polisi dan TNI. Dalam sidak tersebut, tim sempat menanyakan perihal status perusahaan, apakah sekadar distributor paralon atau juga memproduksi barang-barang seperti tandon air. Namun, para pekerja atau staf yang ada di pabrik banyak menjawab tidak tahu.

Ketua Komisi C Siswono mengatakan, tim gabungan yang melakukan sidak belum bisa memastikan status perusahaan. Namun demikian, saat pekerja diminta untuk memberikan surat izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pajak perusahaan, serta administrasi terkait, pekerja yang ada di perusahaan itu tak bisa menunjukkannya.

IKLAN

“Status perusahaan belum diketahui, apakah ini produksi atau hanya distributor. Tadi staf perusahaan, Mbak Ika, saat ditanya hanya menjawab tidak tahu,” ucap Siswono saat dikonfirmasi di halaman perusahaan.

Pada sidak itu, Siswono mengaku menyayangkan orang yang jabatannya paling tinggi, karena tidak ada di perusahaan. Menurutnya, administrasi perusahaan bisa saja dititipkan ke staf, sehingga status perusahaan bisa diketahui.

“Kami menyayangkan saja, karena Pak Paulus tidak ada. Syarat-syarat administrasinya, apakah itu fotokopi, paling tidak diberikan, sehingga kami bisa tahu. Dasar perusahaan ini berdirinya seperti apa, amdal dan amdalalinnya seperti apa, wajib pajaknya bagaimana. Ini berkasnya tidak diberikan,” ucapnya.

Tak hanya itu, pada sidak tersebut Siswono juga menyebut tim gabungan menemukan perlindungan tenaga kerja yang sangat lemah. Menurut dia, para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja juga tak dijaminkan kesehatannya. Semisal ada pekerja kecelakaan karena mesin produksi tandon air, maka mereka harus berobat dengan biaya sendiri.

“Perusahaan menutup mata dengan tidak memberikan jaminan terhadap kesehatan, maupun keselamatan mereka. Ini fatal sekali. Kami prihatin, fungsi perlindungan perusahaan kepada pekerjanya lemah,” ucap Siswono.

Untuk menindaklanjuti sidak, pihaknya akan secara resmi mengundang pihak perusahaan serta dinas terkait. Hal itu dilakukan bukan sekadar membahas PHK 22 pekerja, tapi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut berdiri secara sah atau sebaliknya, ilegal. “Makanya, Senin (15/7), akan kita kirimkan undangan resmi. Kemudian melibatkan semua OPD terkait pendirian perusahaan. Insyaallah hari Rabu akan dijadwalkan pertemuannya,” tegas Siswono.

Sementara itu, Ika, salah seorang staf perusahaan, mengaku tak mengetahui terkait administrasi perusahaan yang berkaitan dengan IMB, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), analisis mengenai dampak lalu lintas (amdal lalin), atau administrasi lain tentang pendirian perusahaan. Menurutnya, adanya sidak tersebut akan disampaikan pada atasannya, yaitu Paulus, sebagai HRD perusahaan. “Pak Paulus masih ada acara ke luar kota. Jadi, sekarang tidak ada di sini,” ucapnya.

Data yang berhasil dikumpulkan, PT BIS MPoin ini masuk ke Kabupaten Jember pada 2006 lalu. Saat itu, perusahaannya masih mengontrak. Kemudian pada 2012, didirikan perusahaan yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung. Sebagian para pegawai yang dulu sudah bekerja pada perusahaan kala mengontrak juga ada yang ikut bekerja di lokasi perusahaan baru. Bahkan, di antara 22 pekerja yang di-PHK tanpa pesangon tersebut merupakan pegawai lama, sejak perusahaan itu masih mengontrak. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih