Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Fraksi DPRD

Tingginya Silpa karena Ada Efisiensi

WAKILI BUPATI: Wabup Jember Muqit Arief menjelaskan jawaban bupati atas pemandangan fraksi-fraksi di DPRD terhadap PPAPBD 2018

RADAR JEMBER.ID – Sejumlah penyebab besarnya Silpa anggaran tahun 2018 lalu yang mencapai Rp 700 miliar lebih, dibeber pihak eksekutif, kemarin (10/7). Penjelasan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi-Fraksi di DPRD Jember terkait Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Reperda PPAPBD) tahun 2018.

Bupati Jember Faida melalui Wakil Bupati Abdul Muqit Arief juga menjelaskan turunnya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Rapat yang dipimpin Martini, Ardi Pujo Wibowo, dan Yuli Priyanto itu dibuka pada pukul 14.00 dan hanya berlangsung sekitar satu jam. Agenda itu hanya dihadiri 26 anggota dewan.

Wabup Muqit menjelaskan, besarnya Silpa tahun 2018 yang mencapai Rp 700 miliar lebih sebenarnya tidak berada di kas daerah. Akan tetapi, sebagian besar sudah ada peruntukannya. Di antaranya, ada dana tanggungan kepada pihak ketiga sebesar Rp 80 miliar lebih. Ada yang tidak dapat dicairkan tahun lalu, karena administrasinya selesai. “Selain itu, besarnya Silpa disebabkan oleh efisiensi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu Rp 300 miliar lebih,” katanya.

Kepada Radarjember.id, Muqit menyebut, besarnya komponen Silpa bukan terjadi karena persoalan administrasi saja. Namun, ada semacam kehati-hatian Bupati Jember dalam menggunakan anggaran agar tetap sesuai dengan prosedur hukum. “Sebagian memang karena faktor administrasi. Dan di dalam penyampaian tadi, memang bupati sangat berhati-hati sekali. Misalnya tentang pembelanjaan barang dan jasa, jangan sampai di dalam pembelanjaan itu mengalami kesalahan,” jelasnya.

IKLAN

Sementara itu, terkait turunnya predikat WTP menjadi WDP untuk APBD 2018, diakuinya karena banyak temuan dari hasil audit BPK. Dia membeber, di antara temuan-temuan BPK yaitu adanya kekurangan volume pada 52 paket pekerjaan. Dana kekurangan volume tersebut menurutnya sudah dikembalikan ke kas daerah.

Terjadinya keterlambatan pembayaran pada sejumlah OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air juga memengaruhi predikat WDP. Untuk itu, predikat WDP menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan agar tahun berikutnya tidak terjadi hal serupa. “(Dana kekurangan volume, Red) sudah dikembalikan. Seperti perjalanan dinas Rp 260 juta sekian itu sudah dikembalikan,” jelasnya.

Wabup Muqit menegaskan, temuan dan rekomendasi BPK RI akan ditindaklanjuti seluruhnya. “Bagaimana pun temuan dari BPK menjadi masukan bagi kami untuk ditindaklanjuti. Kita berharap tahun yang akan datang tidak WDP, tetapi kembali ke WTP,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seluruh fraksi di DPRD Jember sama-sama menyoroti turunnya predikat WTP menjadi WDP, kecuali Fraksi Nasdem. Selain itu, masing-masing fraksi sama-sama memberi pemandangan yang sama tentang besarnya Silpa anggaran tahun 2018. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih