Mediasi Gagal, 22 Pekerja Madul ke Dewan

MENGADU: Para pekerja mendatangi DPRD Jember untuk mengadukan nasibnya karena merasa di-PHK oleh perusahaan tanpa pemenuhan hak.

RADAR JEMBER.ID – Kasus 22 pekerja PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya sampai ke DPRD. Setelah mediasi dengan pihak perusahaan di Kantor Disnakertrans belum menemukan hasil, mereka langsung madul ke DPRD Jember.

Para pekerja tersebut datang bersama aktivis buruh dari Sarbumusi mengadu ke Komisi C DPRD Jember agar dibantu mendapatkan hak-haknya.

Umar Faruk, Ketua DPC Sarbumusi Jember mengatakan, para pekerja yang masa kerjanya antara dua sampai 12 tahun dirumahkan begitu saja. Mereka tidak memperoleh pesangon yang jelas. Oleh karenanya, pihaknya meminta agar DPRD turun tangan membantu para pekerja. “Perusahaan ini tidak memberikan hak-hak pada pekerja. Padahal, pada tanggal 3 Juli lalu sudah ada kesepakatan bahwa para pekerja bisa masuk kerja lagi. Tetapi, setelah itu mereka tidak boleh masuk ke perusahaan,” terangnya.

Dia berharap agar DPRD ikut membantu persoalan yang dihadapi 22 pekerja tersebut. Apalagi, perusahaan tersebut tidak membayar pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten. “Upah para pekerjanya juga tidak sampai UMK. Hal ini tidak bisa didiamkan,” ucapnya.

IKLAN

Para pekerja ini juga sudah mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jember. Mereka sebenarnya dijadwal mediasi dengan pihak perusahaan yang diwakili Paulus, HRD PT BIS yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung.

Pada kesempatan tersebut, Paulus menyebut, dia ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan 22 pekerja melalui mediasi yang digelar di Disnakertrans. “Saya ditugaskan untuk mewakili perusahaan,” akunya.

Namun, pertemuan yang dimediasi Disnakertrans itu gagal mencapai kata mufakat, sehingga belum ada solusi untuk para pekerja. Mediasi gagal karena perwakilan pekerja meminta agar perusahaan membuat surat kuasa apabila diwakilkan kepada Paulus.

Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono mengaku, persoalan ketenagakerjaan bukan merupakan mitra kerja Komisi C, tetapi harus komisi D. Namun, karena mereka sudah ke DPRD Jember, pihaknya berupaya membantu agar aspirasi para pekerja bisa cepat diselesaikan.

Selain persoalan pekerjaan, Siswono mengaku sudah mendapatkan surat dari pekerja terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, Siswono menegaskan, ada kaitannya dengan Komisi C, sehingga pihaknya mengagendakan untuk turun ke lokasi. “Kalau untuk urusan pekerja langsung ke Komisi D. Tetapi untuk amdal ada pada komisi C. Nanti akan kita cek ke lokasi,” tegasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan, sebanyak 22 pekerja merasa di-PHK sepihak oleh perusahaan. Untuk berupaya mendapatkan hak-haknya, mereka juga ingin  bekerja lagi hingga membuka tenda di depan pintu masuk perusahaan.

Kalau pun mereka tak diterima lagi menjadi pekerja, mereka ingin mendapatkan hak dari perusahaan. Seperti pesangon, karena sudah ada yang bekerja dua hingga 12 tahun. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih