Usul Penghapusan Paslon Petahana

PROSES Pilpres 2019 telah mencapai klimaksnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan pemohon kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada sidang pembacaan amar putusan yang dilaksanakan pada Kamis (27/6/2019). Dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sengketa pilpres 2019 dianggap selesai. Selanjutnya, berdasar putusan MK tersebut, KPU menetapkan paslon 01 Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019).

Menariknya, meski yang digugat adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), namun dalam rangkaian persidangan itu muncul juga dugaan dari pihak pemohon yang mengarah pada ketidaknetralan penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan, dan pihak terkait, yang menguntungkan paslon petahana.

Oleh karena itu, usulan agar menghapus paslon petahana untuk pemilu selanjutnya penting untuk ditindaklanjuti. Maksudnya, agar didesain tidak ada periode kedua dan selanjutnya bagi pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pilkades, pilbup/walikota, pilgub, utamanya pilpres. Cukup sekali menjabat dengan waktu yang (agak) lama. Bisa 6,7, atau 8 tahun. Mengapa? Alasan-alasan berikut bisa menjadi pertimbangan.

Pertama, jika semua paslon adalah nonpetahana, maka persaingan pasti lebih fair play dan meminimalisasi berbagai kecurigaan. Apakah bisa dipastikan bahwa tidak ada maksud berkampanye ketika paslon petahana menjalankan kegiatan kepemerintahan, lebih-lebih menjelang pemilu? Apalagi petahana memang diperbolehkan berkampanye dengan alasan cuti, di luar hari kerja, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Belum lagi “amunisi” petahana yang lebih lengkap: jabatan dan kuasa yang masih melekat, jaringan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dan lain sebagainya.

IKLAN

Kedua, modal sosialisasi masing-masing paslon relatif seimbang. Tidak akan ada seruan yang bersifat pejoratif seperti “Pilihlah yang memberikan bukti, bukan janji”, “Pilihlah yang sudah berpengalaman”, “Milih pemimpin rakyat kok coba-coba”, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini  tentu saja paslon petahana dapat dengan mudah mengklaim dan membeberkan bukti-bukti keberhasilan selama periode pertama kepemimpinannya. Tentu kita masih ingat sindiran seorang menteri “Yang bayar gaji kamu siapa? Pemerintah atau siapa?” kepada seorang ASN bawahannya yang memilih desain nomor 2 untuk sosialisasi Pilpres 2019. Sedangkan bagi paslon nonpetahana, mau menunjukkan pengalaman dan bukti keberhasilan apa, lha wong menjabat saja belum.

Selain itu, tidak akan ada kecurigaan bahwa dana dan program pemerintah dimanfaatkan oleh paslon petahana untuk meraih simpati dan suara rakyat, seperti kenaikan gaji ASN dan honor kepala desa beserta perangkatnya, THR bagi ASN, serta pembagian sertifikat tanah secara massal, yang disengaja atau tidak, dilakukan menjelang pemilu.
Lalu, bagaimana jika ada penilaian bahwa petahana layak dipilih lagi agar keberhasilan yang dicapai dapat berlanjut dan lebih baik lagi? Jawabannya tentu masih teka-teki penuh misteri. Siapa yang bisa menjamin bahwa keberhasilannya itu akan berlanjut, bahkan lebih baik lagi? Adakah garansi bahwa di periode keduanya dia tidak kemaruk dan tidak menggunakannya sebagai aji mumpung? Atau jangan-jangan dia memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengembalikan ongkos politiknya.

Kalau petahana berdalih keikutsertaan pada pemilihan untuk periode keduanya adalah untuk menyempurnakan PR yang belum selesai, maka yakinkan dia bahwa pasti tidak akan sempurna sampai kapanpun. Ingat, “Idza tammal amru badaa naqshuhu; yang telah selesai dikerjakan, akan tampak kekurangannya.” Lagi pula, siapakah manusia paripurna yang bisa melaksanakan tugas secara sempurna?

Jika dia masih ngeyel dengan membandingkan masa kepemimpinan pemerintahan di negara maju, Amerika Serikat misalnya, yang membolehkan dua periode kepemimpinan, maka jelaskan kepadanya bahwa rata-rata pejabat politik di sana tergolong “the have”, yang karenanya mereka tidak begitu mengandalkan gaji dan tunjangan tetek bengek lainnya. Atau jika tidak, mereka memang berangkat dari latar belakang ideologi dan politik-sosial yang sudah mendarah daging pada diri mereka, sehingga mereka tidak mengharap “apa-apa” dari jabatan politiknya. Bahkan, mereka menjadi donatur untuk berbagai organisasi dan yayasan sosial. Maka, bandingkan dan nilailah secara jujur tentang banyaknya pejabat politik di negeri kita yang terjerat kasus korupsi dan suap-menyuap.

Dan ketiga, dengan periode sekali jabatan tentu akan menjadi pertaruhan seumur hidup bagi pejabat yang bersangkutan. Apakah dia ingin meninggalkan “sunnatan hasanatan” (nama baik, nama harum, jejaknya bisa diikuti) atau malah menanggung “beban sejarah” selama hidupnya selepas menjabat. Keberhasilan sang pemimpin akan terus dikenang jika rakyat merasakan signifikansi kesejahteraan selama kepemimpinannya. Atau malah sebaliknya, dia akan dicatat dengan “tinta merah” dalam lembaran sejarah bangsa ini jika ternyata selama memimpin dia hanya bisa menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok politiknya.

Akhirnya, bagi para penguasa di level apapun, ingatlah pesan Ali bin Abi Thalib, “Seseorang yang memperoleh kekuasaan sering menindas dan berbuat sewenang-wenang”, karena “Kekuasaan itu syahwat. Syahwat itu seperti ular, halus dijamahnya tetapi berbisa.”

*) Penulis adalah pembina Majalah Pendidikan “Al-Mashalih” MAN Bondowoso dan pembina ekskul KIR/literasi “Sabha Pena” MAN Bondowoso.

Reporter :

Fotografer :

Editor :