Penetapan Anggota Terpilih Ditunda

KPU Jember Digugat Dua Parpol

TERUS BEKERJA: Sugiono, staf KPU Jember, menata berkas laporan pertanggungjawaban

RADAR JEMBER.ID – Komisi Pemilihan Umum Jember belum bisa menetapkan hasil pemilihan umum (pemilu) untuk 50 calon anggota DPRD Jember terpilih. Sebab, KPU Jember digugat oleh dua partai politik, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Demokrat.

Nama-nama DPRD terpilih seharusnya sudah bisa ditetapkan dan diumumkan. Namun, ditunda karena dua partai itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilu (PHPU).

Komisioner KPU Jember Andi Wasis mengatakan, setelah penetapan calon presiden dan wakil presiden 30 Juni 2019 lalu, hasil pemilu di daerah, termasuk Jember, sudah bisa diumumkan. Namun, terkendala gugatan tersebut.

Gugatan terhadap hasil pemilihan legislatif (pileg) DPRD Jember dilakukan oleh Perindo dan Demokrat. “Jadi, gugatan dua partai itu membuat penetapan harus menunggu,” katanya.

Jadwal pengecekan berkas, kata dia, akan dilakukan MK pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2019. Pengecekan itu melihat apakah berkas gugatan sudah masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) di MK atau tidak. “Selama empat hari akan dilihat apakah gugatannya masuk ke BRPK MK atau tidak,” imbuhnya.

Apabila berkas gugatan Perindo dan Demokrat tidak tercantum dalam BRPK, maka secara otomatis hasil pemilu untuk calon anggota DPRD Jember bisa ditetapkan. Akan tetapi, apabila berkas masuk dalam BRPK, maka KPU Jember masih harus menunggu apakah gugatan tersebut berlanjut atau tidak.

 Jika berkas gugatan kedua parpol tersebut harus berlanjut ke persidangan, maka mau tidak mau, KPU Jember harus menyiapkan sejumlah bukti yang digugat oleh pemohon. “Kalau sampai berlanjut, tentu sebagai pemohon akan menyiapkan bukti-bukti hasil pemilu. Jadi, saat ini kami masih menunggu kabar dari Jakarta,” tegasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait gugatan PHPU itu, Ketua DPD Partai Perindo Jember Hanung Prijobodo membenarkannya. Dikatakannya, gugatan tersebut dilayangkan secara kelembagaan, karena menilai ada yang tidak beres pada hasil pemilu khususnya Dapil III Jember.

Gugatan PHPU untuk pemilihan calon anggota DPRD Jember itu, menurut Hanum, ditangani oleh kuasa hukum partai. “Iya benar, berkas gugatan untuk dapil tiga sudah kami kirim. Sekarang masih menunggu dari tim kuasa hukum,” jelasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Partai Demokrat Agusta Jaka Purwana menambahkan, kabar gugatan PHPU ke MK oleh Partai Demokrat tidak diketahuinya. Sebab, secara kelembagaan DPC Partai Demokrat tidak melayangkan gugatan ke MK. “Secara kelembagaan melalui DPC Partai Demokrat Jember tidak ada yang mengajukan gugatan ke MK,” ucapnya.

Namun demikian, internal Demokrat memberikan hak kepada semua anggota untuk melapor langsung ke pengurus DPP Partai Demokrat. Agusta menyebut, bisa saja gugatan yang disampaikan ke MK seperti diterangkan Komisioner KPU Jember dilakukan oleh salah satu anggota partai melalui pengurus DPP.

“Saya tidak tahu kalau ada personal yang mengajukannya. Karena di dalam Partai Demokrat, setiap anggotanya boleh langsung menggugat dengan melapor atau melalui DPP langsung,” pungkasnya. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Bagus Supriadi