Disabilitas dan Inklusi Sosial

Jember merupakan salah satu kabupaten yang berikhtiar peduli dan ramah dengan penyandang disabilitas. Salah satunya ditunjukkan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional beberapa tahun terakhir. Pemerintah kabupaten Jember biasanya melaksanakan peringatan tersebut di alun-alun kota. Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jember mengambil tema Jember Inklusi dan Ramah Disabilitas. Tujuan intinya bukan sekadar acara seremonial, tetapi benar-benar mewujudkan Jember yang mampu menerapkan nilai-nilai inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. 

Disabilitas memang merupakan fenomena kompleks yang berkaitan dengan aspek kesehatan, interaksi sosial, kesetaraan, dan keadilan sosial. Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada poin A, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara. Termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Penyandang disabilitas meliputi individu dengan keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam kehidupan masyarakat (Kemenkes: 2014). Penyandang disabilitas memerlukan dukungan dari orang lain, agar dapat menjalankan keberfungsian sosial dan mencapai kesejahteraan sosial.

Di kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember, jumlah penyandang disabilitas mencapai 16. 926 orang. Angka tersebut hanya sekitar 0,7 persen dari jumlah total penduduk Jember yang mencapai 2,3 juta jiwa, berdasarkan data sensus penduduk 2010 dari BPS.

Penyandang disabilitas tinggal bersama-sama tinggal dengan masyarakat, sehingga mereka mengalami proses interaksi sosial secara langsung. Proses interaksi sosial menghadirkan ruang bagi disabilitas untuk melakukan belajar dan komunikasi sosial. Dari proses interaksi sosial penyandang disabilitas mengaktualisasikan diri, mendapat status, dan peran dalam kehidupan masyarakat.

Saat proses interaksi sosial, penyandang disabilitas tidak jarang mendapatkan label sebagai anggota masyarakat yang bermasalah. Cara pandang yang memosisikan penyandang disabilitas sebagai warga yang bermasalah cenderung menciptakan jarak dan diskriminasi penyandang disabilitas dengan nondisabilitas. Situasi tersebut justru bukan membantu mengakomodasi potensi yang dimiliki penyandang disabilitas, tetapi menciptakan masalah baru yang akan membuat penyandang disabilitas tidak terserap kerja, tereksklusi, dan mengalami ketidakberfungsian sosial. Bahkan, tak jarang mereka terancam hak asasi manusianya.

Memang pada tahun 2016 telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Undang-undang tersebut sebagai manifestasi kepedulian negara terhadap keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang tersebut, landasan hukum perhatian negara terhadap penyandang disabilitas termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara tegas memberikan kedudukan dan hak penyandang disabilitas.  Sedangkan di Jember terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak-Hak Disabilitas dan peraturan bupati mengenai pelayanan difabel.

Meskipun secara konstitusional penyandang disabilitas telah dijamin hak dan kewajibannya setara dengan warga nondisabilitas, faktanya tidak sedikit penyandang disabilitas belum mendapatkan hak konstitusionalnya. Penyandang disabilitas masih rentan dengan diskriminasi, ekslusi sosial, dan terancam hak asasi manusianya. Konsekuensinya permasalahan-permasalahan tersebut akan memengaruhi perkembangan mental yang mengakibatkan tidak percaya diri, sulit beradaptasi, dan menghambat proses belajar sosial.

Masalah diskriminasi yang kerap kali menimpa penyandang disabilitas juga sering berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya yang cenderung mengurung dan menjadikan anggota dengan kondisi disabilitas sebagai aib keluarga. Sikap diskriminatif tersebut dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakat yang memandang kecacatan sebagai hambatan seseorang untuk berkembang, tanpa melihat bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang berguna.

Stigma yang menganggap penyandang disabilitas sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, mengindikasikan disabilitas tidak hanya membutuhkan sekedar perlindungan konstitusional. Tetapi bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang tinggal bersama dengan penyandang disabilitas. Terutama menggeser konstruksi sosial bahwa penyandang disabilitas sebagai sumber masalah menjadi pihak yang memiliki potensi untuk didayagunakan mencapai keberdayaan, keberfungsian sosial, dan kesejahteraan sosial. Sehingga mereka dapat merasakan keadilan sosial (social justice) yang dilandasi terpenuhinya hak asasi manusia.

Partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam membantu terwujudnya kehidupan inklusif dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, dapat dilakukan melalui penguatan sikap dan sifat antidiskriminasi yang tertanam dalam pola pikir maupun perlakuan setiap anggota masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berkehidupan secara inklusif membutuhkan suatu proses yang tidak instan, tetapi memerlukan waktu yang cukup panjang. Proses pembangunan kehidupan yang inklusif dalam masyarakat harus didukung adanya kekompakan sosial berbagai stakeholder, termasuk masyarakat dan pemerintah. Sehingga memberikan pengetahuan nilai-nilai egaliter bagi sesama dengan mengarustamakan kesetaraan dan keadilan antar individu tanpa membedakan disabilitas atau tidak.

*) Penulis adalah mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNEJ.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :