Jangan Beli Obat di Sembarang Toko

Masih Banyak Toko Obat yang Tak Berizin

HARUS BERIZIN: Dari kiri ke kanan, Kepala Komunikasi Eksternal dan Hubungan Stakeholder PT Kalbe Farma Tbk Hari Nugroho, Area Business Manager Enseval Kota Jember Hendri Aryanto, Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Jember Widjojaningsih, dan Pemilik Toko Obat Sinar Gloria Juriyanto.

RADARJEMBER.ID – Mulai hulu hingga hilir, konsumen obat harus mendapat jaminan keamanan. Tak hanya sekedar kandungan bahan yang terkandung di dalamnya, tapi juga dosis, tanggal kedaluarsa, hingga jaminan mata rantai distribusi yang aman. Sehingga, jangan sampai kandungan obat berubah akibat kesalahan pengiriman maupun penyimpanan yang dilakukan oleh pedagang.

Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Jember Widjojaningsih Apt, mewanti-wanti para pedagang farmasi maupun toko obat agar tidak salah mendistribusikan maupun menyimpan obat. Karena menurutnya, semua obat adalah racun, yang membedakan hanya dosis. Oleh karenanya, perlakuan terhadap obat tak boleh sampai lengah apalagi digampangkan.

“Semisal, saat pengiriman maupun menyimpan obat tidak boleh dibarengkan dengan obat nyamuk. Ini yang harus jadi perhatian,” katanya, saat menjadi narasumber di acara media breafing yang digelar oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk (Enseval), anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe), akhir-akhir ini. Diskusi yang diselenggarakan di Hotel Aston Jember itu membahas tentang penyaluran obat dengan menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Widjojaningsih mengungkapkan, biasanya kasus distribusi dan penyimpanan obat yang salah kaprah itu kerap dilakukan oleh toko obat tak berizin, atau toko kelontongan yang sekaligus berjualan obat. Dampaknya jelas ke konsumen. Alih-alih merasakan manfaat secara maksimal, konsumen justru berpotensi mengalami keracunan.

IKLAN

“Ini yang harus diedukasi. Saya kira pemerintah tak bisa sendiri, perlu dibantu oleh perusahaan swasta maupun rekan-rekan media. Agar pemahaman ini bisa tersosialisasi dengan baik,” paparnya.

Sesuai regulasi, kata dia, setiap toko yang menjual obat harus memiliki petugas kefarmasian. Untuk apotek adalah apoteker. Tapi bagi toko obat cukup asisten apoteker. Ini untuk memastikan mutu obat tetap terjamin sampai ke tangan konsumen. Karena di setiap toko ada petugas yang terdidik dan terlatih. “Sehingga bisa sesuai dengan syarat dan tujuan penggunaannya,” jelasnya.

Di Jember, Widjojaningsih mengungkapkan, jumlah toko obat cukup banyak. Bisa jadi mencapai ratusan. Jumlah itu belum termasuk toko kelontongan yang juga menjual obat. Namun yang terdaftar di Dinkes Jember hanya 38 toko saja. Untuk itu, perlu ada upaya pendampingan yang lebih serius untuk mendorong agar toko obat yang ada mendapat izin. “Agar mereka menjual obat sesuai dengan ketentuan. Bukan hanya penyimpanan, tapi juga jenis obat yang diperdagangkan,” paparnya.

Kendati begitu, masih banyak masyarakat yang membeli obat di toko kelontongan dan toko obat tak berizin. Padahal tak ada jaminan keamanan. Terkait hal ini, Widjojaningsih menyatakan, pemerintah tak bisa berbuat banyak, terutama bagi toko kelontongan yang menjual obat. Karena sejauh ini, belum ada regulasi yang mengatur tentang ketentuan toko kelontongan. Apakah boleh atau dilarang menjual obat.

Sehingga, sambung dia, ketika ditemukan ada toko kelontongan yang menjual obat dan berdampak negatif terhadap konsumen, pemerintah tak bisa bersikap represif. Karena yang bisa dilakukan hanya sebatas sosialisasi dan pembinaan. “Kalau SK bupati ada. Tentang pengawasan obat. Tapi sifatnya hanya pembinaan,” terangnya.

Sementara distribusi yang dilakukan Pedagang Besar Farmasi (PBF) maupun penyimpanan yang dilakukan oleh apotek, cenderung lebih aman. Meski harus tetap diawasi ketat untuk menghindari penyimpangan. Distrusi yang dilakukan PBF juga harus mengikuti ketentuan yang telah disusun sejak tahun 2003. Bahkan tahun 2017, melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB, PBF diwajibkan menerapkan pedoman teknis CDOB.

“Karena penerapan CDOB merupakan faktor penting dalam proses pendistribusian obat yang bertujuan memastikan mutu obat selama proses distribusi dan penyaluran. Sehingga aman ketika dikonsumsi masyarakat,” pungkas Widjojaningsih.

Area Business Manager Enseval Kota Jember Hendri Aryanto memaparkan, sebagai entitas anak usaha dari Kalbe yang bergerak di bidang distribusi dan logistik produk-produk kesehatan, pihaknya membantu pemerintah dengan memberikan bimbingan teknis kepada pelanggan kategori PBF untuk menerapkan CDOB berupa sosialisasi, training, dan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikat CDOB.

Selain kepada PBF, Enseval juga melakukan pelatihan tentang cara penyimpanan obat yang benar di beberapa rumah sakit. Sedangkan bagi pelanggan yang dikategorikan sebagai apotek dan toko obat, pihaknya mendorong agar mereka memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya. “Ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan,” tandasnya.

Reporter : Mahrus Sholih

Fotografer : Mahrus Sholih

Editor : Mahrus Sholih