Panitia Pilkades Harus Independen

AJAK GUYUB: Puluhan perwakilan dari desa di Daerah Jember selatan mengikuti sosialisasi pelaksanaan pilkades 2019 di Pendapa Kecamatan Balung.

RADAR JEMBER.ID – Pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 terus dipersiapkan. Para panitia dan aparatur sipil negara (ASN) diingatkan untuk menjaga independensi. Sebab, peran mereka cukup besar dalam menyukseskan pesta demokrasi ini

Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pilkades tahap ketiga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember. Pihaknya mulai melakukan sosialisasi itu pada sejumlah desa. Seperti Kecamatan Rampipuji, Balung, Puger, Gumukmas, Wuluhan, dan Kecamatan Ambulu.

“Sosialisasi tahap ini memprioritaskan masalah teknis. Seperti penggunaan anggaran dan tahapan-tahapan pilkades,” kata Eko Heru Sunarso, Kepala Dinas Dispemasdes Jember.

Pelaksanaan  pilkades membutuhkan keseriusan dari semua pihak penyelenggara. Hal itu agar mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah. “Karena embrio masalah munculnya dari situ, kalau panitia sudah tidak on the track,” tegasnya.

Momentum pilkada bersinggungan langsung dengan warga, sehingga rentan terjadi konflik. Untuk itu, dia mengajak para peserta yang dihadiri oleh penanggung jawab (Pj), ketua BPD, dan panitia inti masing-masing desa itu harus bersinergi. Mereka yang terlibat di dalamnya harus taat pada peraturan. “Semua harus taat pada ketentuan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Dispemasdes Muhammad Najib menambahkan, biaya pilkades bisa mencapai Rp 100 hingga Rp 200 juta. Hal itu belum termasuk biaya bagi panitia pilkades yang dianggarkan melalui APBD. “Honor panitia dan barang-barang didanai dari APBD. Untuk kekurangan lain dari APBDes dan pihak ketiga,” tegasnya.

Secara terperinci, dia menguraikan rencana anggaran biaya (RAB) pilkades. Yakni panitia pilkades mengajukan kepada panitia tingkat kabupaten atau Dispemasdes. Melalui RAB pilkades tersebut, seluruh panitia dari 161 desa yang akan menggelar pilkades harus mampu melakukan penganggaran biaya secara baik.

“Semua panitia punya tugas untuk menganggarkan RAB pilkades, yang kemudian disetujui oleh panitia kabupaten. Setiap desa tentu berbeda, karena melihat jumlah pemilih serta kebutuhan lain yang berbeda,” jelasnya.

Menurut dia, anggaran yang harus dikeluarkan oleh APBDes perlu dihitung secara detail. “Panitia harus bermusyawarah. Berapa besar kebutuhan biayanya selain yang dibantu dari APBD,” imbuhnya.

Najib mengungkap, jika RAB pilkades tidak seluruhnya mampu ditanggung oleh APBDes, maka diperbolehkan mengambil sumber dari pihak ketiga. Namun demikian, sumbangan dari pihak ketiga wajib masuk pada keuangan desa. Setelah itu, panitia bisa mencairkan dana sumbangan itu dari rekening kas desa.

Sumbangan pihak ketiga harus melalui rekening kas desa. Hal itu agar pembukuan dan laporannya jelas. “Kalau langsung kepada panitia, bisa berbahaya. Tetapi kalau masuk ke rekening desa, maka semua laporan wajib dibuat juga,” pungkasnya.(*)

IKLAN

Reporter : mg2, Nur Hariri

Fotografer : Maulana

Editor : Bagus Supriadi