Harga Sebuah ‘Dalih’

Lumrahnya, sebuah argumentasi bisa dikategorikan berkualitas bila sang argumentatornya menyampaikan dengan penjelasan yang lugas, ringkas, dan mudah dicerna oleh khalayak umum. Oleh karenanya, untuk bisa menghasilkan penyampaian yang sistematis tersebut, sumber-sumber referensi atau literatur rujukan yang dipakai juga disyaratkan berkelindan dengan topik yang akan disampaikannya.

Fakta di lapangan membuktikan, tak jarang setiap argumentator kerap tidak menggubris atau mengabaikan prasyarat di atas, sehingga mereka kerap menggunakan dalih apologis alias tipu muslihat, dengan tujuan hanya untuk mendapatkan pengakuan kata “spektakuler” dari masyarakat. Sebuah keputusan blunder yang tentunya tidak dapat dibenarkan oleh metode dan pendekatan apapun.

Dewasa ini, praktek-praktek “dalih” seolah menjadi isu seksi paling laris yang menghiasi pergulatan panggung sosial media (medsos) para netizen, apalagi pada musim politik seperti sekarang. Dalih yang mengatas namakan kedok agama menempati posisi klasemen terlaris di antara dalih-dalih yang lain, hal ini dilakukan karena para elite yang terlibat dalam percaturan merebut singasana kekuasaan ingin menarik popularitas massa yang masif dan memuluskan langkah kakinya agar bisa menang dari musuh politiknya.

Di negara Indonesia, fenomena kasuistika semacam tersebut sangat mudah ditemukan di mana-mana, kita tidak perlu keras keringat banting tulang untuk bisa menelusurinya, hanya cukup dengan duduk santai, merokok, dan minum kopi kita sudah dapat mengakses dan menemukan ribuan atau bahkan jutaan dalih-dalih agama melalui gawai kita masing-masing, sesimpel itu tentunya.

Sangat miris memang melihat realitas yang sedemikian karutnya, agama yang berada pada kawasan ranah sakral justru diberdayakan oleh kepentingan politik yang kawasannya bersifat profan. Lebih parah dan tragis dari itu, para tokoh agama yang seharusnya menjadi tempat berkonsultasi, memberikan bimbingan, dan menjadi tolak ukur masyarakat justru turut berpartisipasi aktif dan menari-nari di dalamnya. Pertanyaan dari problem tersebut adalah, siapa lagi yang akan menjadi konsultan masyarakat jika ahlinya sendiri juga terperosok kejurang kekuasaan?

Memang benar adanya adagium yang mengatakan “politik itu buta, tak punya mata, dan tak berkepala”, alasannya cukup sederhana untuk dijabarkan. Pertama, politik kekuasaan memang cenderung membius seseorang untuk bertingkah buas dan kalap seperti binatang, yang berkosekuensi menghalalkan segala cara yang muncul dari imajinasinya. Kedua, politik kekuasaan adalah semacam ajang jebakan bagi seseorang untuk bisa memainkan ritme intrik dunia perpolitikan yang sangat keras untuk bisa diraih dengan jalan kejujuran. Ketiga, perebutan porsi tahta kekuasaan adalah hal yang bersumber dari nafsu sehingga condong memburamkan penglihatan para elitenya, mengurangi rasionalitas akal fikirannya untuk bisa bertindak secara objektif.   

Selaras dengan ungkapan yang dipopulerkan oleh Ibn Rusyd, yaitu “Jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu itu dengan kedok agama”, hal ini memang benar adanya, dan terbukti pada ranah politik yang dikemas dengan nama agama dan kemudian diperlaris oleh bintang elite sponsornya. Para kelompok elite memanfaatkan keawaman masyarakat demi sebuah kepentingan dan kekuasaan, agama dibawa kesana-kemari bak barang dagangan yang bisa dinegosiasi. Sebuah pertunjukan yang sangat tragis dan dilematis.

Terlepas dari diskursus tentang politik bertopeng agama, isu lain yang tak kalah seksi dari kasus yang serupa ini adalah mencari ‘popularitas netizen’, dan lagi-lagi cara pendekatan yang digunakan adalah mengatas namakan dalih agama, tak usah berpikir terlalu jauh untuk mengetahui seperti apa fakta riilnya. Kejadian-kejadian semacam ini paling laris dan mudah terjadi pada saat momen-momen tertentu, pada bulan Ramadan kemarin misalnya.

Semua lapisan elemen masyarakat terutama faksi-faksi kaum elite, saling berkompetisi dan berbondong-bondong untuk turut andil dalam memeriahkan bulan suci tersebut, mereka saling berbagi dan bersolidaritas sosial antara yang satu dan yang lain, sebuah gambaran tali persaudaraan yang terlihat erat dan kukuh. Pertanyaanya, benarkah yang dilakukan kaum elite tersebut adalah murni tanpa ada prospek yang lain? Benarkah kategori tersebut masuk kedalam ranah etika transendental, bukan etika resiprokal? Jawabannya kembali pada pihak masing-masing individual, positive thinking saja!

Namun tidak salah kiranya, bila kita mencoba untuk menelusuri ambigiutas tersebut secara seksama, dengan tujuan agar kita tidak berlarut-larut terjebak dalam kubangan lumpur keegoisan diri yang membabi buta. Menilik pada pendapat A. Helmy Faishal Zaini, bahwa dalam konsep kehidupan ada dua etika yang perlu untuk dipahami secara holistik dan integral yaitu etika transendental dan resiprokal.

Etika transendental adalah etika yang dalam tatanan konsep berpikir dan bertindaknya atas dasar kewajiban diri sebagai makhluk sosial, artinya dalam proses bertindaknya tidak disertai latar belakang ingin mendapatkan popularitas di masyarakat, mereka bertindak karena memang itulah tugas yang harus diemban. Sedangkan etika resiprokal adalah sebuah konsep yang dalam kerangka berpikir dan bertindaknya menginginkan sebilah harapan atau popularitas massa. Konsep resiprokal ini boleh dibilang sebagai konsep transaksional, yang dalam prospek akhirnya mengharapkan timbal-balik.

Dari pelbagai penjabaran tersebut dapat kita pilah dan pilih, bahwa fenomena-fenomena yang mengatasnamakan dalih-dalih agama tersebut kira-kira masuk dalam kategori transendental atau resiprokal. Jangan sampai agama yang sifatnya sakral justru kehilangan esensinya akibat dari ekspansi kepentingan eksistensi politik yang bersifat profan. Esensi harus lebih diprioritaskan daripada eksistensi, begitupula dengan agama dan politik, agama harus menjadi prioritas, tak bisa ditawar-tawar!

*) Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin Prodi Studi Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :