Timbun Berkas Pensiunan, Oknum PNS Dimutasi

RADAR JEMBER.ID – Rumitnya mengurus surat keputusan (SK) pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember akhirnya terungkap. Ternyata, ada oknum yang menimbun berkas di rumah pribadinya. Akhirnya, oknum tersebut dimutasi.

Penimbunan berkas SK itu diduga untuk  mencari keuntungan pribadi dengan sistem melakukan pungutan liar. Bupati Jember dr Faida MMR menyatakan, ada seorang pegawai yang bermain-main sehingga pengurusan SK pensiun menjadi rumit dan lama.

Tak hanya itu, ada dugaan juga harus membayar sejumlah uang kepada oknum tersebut. Saat diwawancarai di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (25/6), Faida menjelaskan terungkapnya kasus penimbunan SK pensiunan tersebut.

Semua itu berawal dari adanya keluhan serta laporan para calon pensiunan. Mendapat pengaduan demikian, Faida sempat bingung karena semua SK selalu ditandatangani tanpa menunggu waktu lama dan seluruhnya gratis.

Begitu ditelusuri, calon pensiunan banyak yang menyerahkan berkas kepada seorang ASN berinisial S. Ironisnya, S sudah tak lagi bekerja di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember.

Karena bukan pegawai BKPSDM, para calon pensiunan menyetorkan berkas SK pensiun tersebut ke rumah oknum S. “Setiap kali setor berkas pengajuan SK pensiun, dilakukan di rumah oknum itu,” kata Faida.

Mendengar laporan praktik penimbunan berkas SK pensiunan, Faida geram. Dia marah karena para pegawai juga mengaku dimintai sejumlah uang dengan alasan untuk mengurus administrasi di pusat. Pungutan liar (pungli) yang demikian menurutnya harus ditindak tegas. “Tidak pakai bayar, semua pengurusan SK gratis,” ucapnya.

Praktik penimbunan berkas SK pensiunan tersebut kemudian dibongkar dengan cara mendatangi dan mengambil seluruh berkas yang ada di rumah S. Faida menyebut, ada ratusan orang yang mengurus SK melalui oknum itu dan berkasnya masih ditimbun. “Buktinya, kami menemukan ratusan berkas pengajuan pensiun di rumahnya. Langsung saya perintahkan untuk diambil dan segera diproses,” jelas Faida.

Kini, S sudah dipindahtugaskan alias dimutasi. Namun demikian, kasus penimbunan SK pensiun bukan selesai begitu saja. Faida menyebut, kasusnya masih ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan prosesnya sedang dilakukan inspektorat.

Disinggung terkait sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan untuk oknum S, Faida hanya menjawab pasti akan disanksi tegas. Faida belum memberi keterangan secara detail apakah oknum itu akan di pecat atau hanya disanksi yang ringan-ringan saja. “Nanti pasti ada sanksi,” pungkasnya.

Data yang berhasil dikumpulkan, pengurusan SK pensiun di Jember banyak dikeluhkan para calon pensiunan ASN. Sebab, proses untuk mendapatkan SK ada yang harus menunggu selama dua tahun serta harus membayar uang dengan nominal tertentu. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Bagus Supriadi