Kurangi Kuota Zonasi, Tambah Jalur Prestasi

Wali Murid Desak Perubahan PPDB

AUDIENSI: Perwakilan wali murid meminta agar ada perubahan sistem PPDB, sehingga tidak merugikan masyarakat. Permintaan itu disampaikan saat hearing di DPRD Jember.

RADAR JEMBER.ID – Sebagian wali murid yang merasa menjadi korban zonasi mendatangi DPRD Jember, kemarin (24/6). Mereka menyampaikan aspirasinya agar ada perubahan terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi B DPRD tersebut, sejumlah wali murid ditemui Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi dan Sekretaris Komisi D Nur Hasan, serta sejumlah anggota dewan yang lain. Mereka diberi kesempatan cukup lama untuk menyampaikan keluh kesahnya.

Salah seorang wali murid, Hendro Jatmiko, menilai sistem PPDB yang sedang berlangsung tidak tepat untuk diterapkan di Jember. Menurutnya, sistem PPDB di Jember seratus persen mengadopsi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Sementara itu, dalam perbup, hanya ada satu hal yang dimasukkan, yaitu kuota untuk jalur prestasi hafiz dan hafizah. “Keputusan bupati ini mengadopsi seratus persen Permendagri. Sehingga berdampak negatif bagi banyak anak dan wali murid. Saya kira, bupati bisa menambah jalur prestasi yang lebih banyak,” ucapnya.

Meski ada tambahan jalur prestasi tersebut, menurutnya juga tidak menjawab adanya hasil ujian nasional (UN) yang masih berlaku. Sebab, PPDB juga tak melihat nilai UN siswa. “Kalau nilai tidak lagi jadi dasar daftar sekolah, lebih baik UN dihapus saja,” ujar perwakilan wali murid tersebut.

IKLAN

Tak hanya itu, pada sistem zonasi, menurutnya, juga banyak yang menjadi korban. Dia mencontohkan apa yang dialaminya. Anaknya yang hendak sekolah melalui jalur zonasi ternyata hanya bisa memilih satu sekolah. Akan tetapi, karena jaraknya 1,7 kilo meter, anaknya tertolak akibat pendaftarnya sudah melebihi kuota. “Kami mohon sistem ini direvisi,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan Safa Ismail, wali murid yang lain. Menurutnya, sistem PPDB zonasi benar-benar merugikan. Dikatakannya, sistem tersebut tidak melihat kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri atau jumlah sekolah negerinya minim.

Sementara itu, Isriadi, wali murid yang lain juga menyebut sistem zonasi merugikan. Dirinya menduga banyak terjadi praktik pemalsuan domisili. Sebab, saat dirinya mendaftarkan anak yang jaraknya hanya satu kilo meter, juga tertolak. “Seperti domisili, kalau pun kita minta untuk diberi tahu, pasti sekolah tidak mau memberi tahu. Apakah semua domisili yang dibuat dijamin orang itu sudah tinggal di lokasi sekitar,” ucapnya.

Para wali murid yang hadir di DPRD tersebut sama-sama berharap agar PPDB 2019 diubah. Dengan adanya jalur prestasi berupa hafiz dan hafizah yang diputuskan Bupati Jember Faida, para wali murid menilai masih ada celah untuk mengubah sistem PPDB. “Kalau jalur prestasi dinaikkan menjadi 40 persen, saya kira bisa dan masuk akal,” pungkas Isriadi.

Menanggapi aspirasi perwakilan wali murid tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menegaskan, pihaknya akan membahasnya lagi secara khusus. Pemerintah seharusnya juga mengemas PPDB secara baik, sehingga tidak ada penolakan oleh wali murid.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D Nur Hasan menjelaskan, sebelum dilakukan PPDB, Komisi D sudah menggelar rapat bersama Dispendik. Namun demikian, apa yang diterapkan disebutnya sesuai dengan Permendikbud. “Saat itu kami sudah meminta agar peraturannya dilonggarkan, karena kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Nanti ini akan kami sampaikan lagi kepada Dispendik,” katanya.

Nur Hasan juga mengaku, DPRD siap mempertemukan para wali murid dengan Dispendik untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. “Kita juga akan memfasilitasi kalau mau bertemu dengan Dispendik,” tandasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih