Bupati Temukan Jasa Timbang Berbasis Perkiraan

GILIRAN YOSOWILANGUN: Bupati Thoriqul Haq yang mendatangi petugas di portal PT Mutiara Halim Yosowilangun melihat sendiri adanya truk yang tidak dilakukan penimbangan. Hitungan menggunakan perkiraan.

LUMAJANG RADARJEMBER.ID – Sidak portal PT Mutiara Halim yang memiliki kuasa jasa timbang kembali dilakukan bupati Thoriqul Haq. Kali ini temuannya bukan hanya penggunaan logo tanpa persetujuan. Tapi pada jasa timbang yang hanya berdasar perkiraan. Jadinya jasa tanpa timbang?

Pada sidak itu, bupati sendirian. Hanya beberapa petugas dari Satpol PP saja yang menemani. Disana, bupati kelahiran 1977 itu langsung menuju portal. Kemudian mengecek data karcis dan juga mengecek setiap truk dan tronton yang melintas.Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq itu melihat penggunaan logo Pemkab yang tetap digunakan.

Saat itu juga, sejumlah petugas dibuat terkejut. Diketahui jika para karyawan disana kedapatan hanya membebankan biaya tarif pembayaran bagi setiap sopir truk pengangkut pasir sebesar Rp 30 ribu.Sempat ditanya apakah semua truk itu ditimbang.

Ternyata diketahui semua tidak ada yang ditimbang. Kerjasama jasa timbang yang jadi MoU antara Pemkab dan PT Mutiara Halim hanya bersifat perkiraan.

IKLAN

“Ya kita kira­kira,” kata salah satu petugas.Mendengar jawaban itu, bupati sampai bernada tinggi. Sampai menanyakan langsung besaran biaya tarif itu kepada para sopir. Satu per satu dari mereka  baik itu sopir truk tronton maupun truk biasa berhenti membayar tarif seketika didatanginya. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang diminta menunjukkan bukti biaya tarif yang sama. Mengetahui sikap bupati, para sopir bahkan terlihat gugup saat dicecar bermacam pertanyaan.

Tak sedikit dari raut muka mereka yang seakan menjawab pertanyaan bupati sambil menengok petugas tarif timbangan.Ironisnya, besaran biaya tarif sama sekali tidak dihitung dari beratnya tonase pasir yang diangkut. Tarif jasa timbang diberlakukan sama. Rp 30 ribuan.

Menyikapi polemik ini, bupati memastikan akan menentukan sikap. Hal ini sebagai wujud dari kegeraman pemerintah daerah yang selama ini merasa dirugikan atas kegiatan yang tidak prosedural. Selain sengaja merampas pendapatan daerah, seringkali getah permasalahan pasir ini harus dilimpahkan pada pemerintah daerah.

“Tunggu saja tanggal mainnya,” katanya. Saat ini, pihaknya masih sedang melakukan pendalaman kajian me­ngenai permasalahan ini. Dibutuh kan perencanaan yang matang dalam menuntaskan permasalahan yang dianggap begitu sensitif. Khususnya bagi pihak terkait yang merasa terusik dengan langkah bupati. Bahkan, pemerintah daerah dituntut mampu mengurai benang kusut mulai dari maraknya aktifitas penambangan pasir hingga pada urusan administrasi. “Semuanya tentu dikaji lebih dalam. Dan masih dalam kajian,” jelasnya.

Reporter : Ahmad Jafin

Fotografer : Istimewa

Editor : Hafid Asnan