Dewan Minta PPDB Dievaluasi

Tak Ingin Abaikan Prestasi dan Korbankan Hak Anak

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Gelombang protes sistem PPDB terus menggelinding. Di Lumajang, Komisi D DPRD juga mendengar keluhan disana-sini. Wakil rakyat inipun bakal melakukan evaluasi dan mempertimbangkan penerapannya.

Permasalahan serius terkait sistem zonasi PPDB SMP memang belum menemukan solusi. Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang mengakui akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Kuota 90 persen untuk jalur zonasi menjadi momok bagi siswa yang mempunyai NUN tinggi tanpa memiliki piagam penghargaan.

Sugianto SH, Ketua Komisi D DPRD Lumajang mengaku secara tertulis memang belum ada yang menyampaikan keluhan. Namun, pihaknya menyadari bahwa ada keluhan terkait zonasi yang merampas hak anak. Lebih lanjut pihaknya akan segera merespon hal tersebut dengan Dinas Pendidikan pekan depan. “Nanti akan kita rapatkan Senin depan untuk meminimalisir keluhan-keluhan yang ada di lapangan,” ujarnya ketika dihubungi kemarin.

Selain itu, pihaknya juga menghormati hierarki hukum yang ada. Tanpa mengurangi tanggung jawab sebagai wakil rakyat, dia akan terus melakukan evaluasi dengan Dinas terkait. “Kami berupaya selain tidak menabrak dengan aturan yang lebih tinggi. Zonasi ini dipertimbangkan lagi lah,” tambahnya.

Prestasi-prestasi anak yang lulus SD kata dia harus dihargai sebagai kemampuan anak yang diatas rata-rata. Harapan siswa-siswi yang tinggi nilai NUN-nya adalah bisa memilih sekolah yang dia kehendaki.

Tetapi karena ada zonasi dengan kuota 90 persen, yang lebih mendahulukan jarak rumah dengan lembaga sekolah, dapat menutup peluang bagi anak tersebut. “Kita tidak ingin anak-anak kita yang sejak awal berencana masuk sekolah untuk menata masa depannya terhalang dengan sistem ini,” ungkapnya.

Di sisi lain Bagio Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menjelaskan pihaknya akan tetap mematuhi aturan Permendikbud 51 2018. Mengenai keluhan pihaknya juga sudah mengetahui.

Namun ternyata keluhan-keluhan terkait zonasi dianggap biasa dan tidak akan merubah kebijakannya atau membekukannya seperti kasus zonasi pada PPDB SMA. “Tetap memakai Permendikbud, tidak mengurangi maupun menambahi,” ujarnya.(*)

IKLAN

Reporter : Ahmad Jafin

Fotografer : Ahmad Jafin

Editor : Hafid Asnan