Tim Kejari Geledah Disperindag dan ULP

Sita Dua Koper Dokumen Pasar

PENGELEDAHAN: Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejari Jember menyita sejumlah dokumen dari kantor ULP Jember

RADAR JEMBER.ID – Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember menggeledah Kantor Dinas kantor Disperindag Jember dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Jember, kemarin (20/6). Kemudian, beberapa kantor konsultan dan kontraktor. Beberapa dokumen penting disita dari kantor tersebut.

Penggeledahan dilakukan karena ada pengaduan dari masyarakat dan temuan Kejaksaan Negeri Jember tentang indikasi korupsi pada mega proyek revitalisasi 12 pasar tradisional tahun 2018. Tim yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang langsung masuk setelah memberi tahu maksud kedatangannya kepada sejumlah ASN  di masing-masing kantor.

Tim Kejari yang masuk ke kantor Disperindag membutuhkan waktu cukup lama untuk mengambil sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek pasar. Begitu keluar, tim membawa satu koper berisi dokumen-dokumen penting.

Tim tersebut selanjutnya bergerak dari Kantor Disperindag menuju ruang ULP yang berlokasi di Pemkab Jember. Begitu sampai di sana, tim juga masuk untuk menggeledah sejumlah ruangan termasuk menyita dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan  proyek pembangunan pasar tahun 2018 itu.

Pantauan Radarjember.id, saat tim Kejari melakukan penggeledahan, seluruh wartawan tak diperkenankan masuk. Tim cukup lama berada di dalam ruang ULP Pemkab Jember. Begitu mereka keluar dari ruangan, terlihat membawa satu koper berisi dokumen.

Tim dari Kejari tersebut tampak tergesa-gesa untuk meninggalkan ruang kantor ULP. Kasi Intel Kejari Jember Agus Bidiarto yang dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan mengaku hanya menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek pasar. Dia pun meminta agar wartawan langsung mengonfirmasi kepada atasannya.

Kajari Jember Ponco Hartanto menjelaskan, penggeledahan dua kantor di lokasi yang berbeda dilakukan untuk mencari bukti-bukti dugaan korupsi pada mega proyek revitalisasi 12 pasar tahun 2018. Hal itu juga dilakukan karena banyak pertanyaan, pengaduan masyarakat, serta temuan lembaganya terkait indikasi korupsi dana pembangunan pasar.

Dikatakannya, pasar-pasar itu diadukan masyarakat karena tak selesai pada 31 Desember 2018. Bahkan, setelah diperpanjang juga masih terdapat pasar yang mangkrak. “Memang bisa diperpanjang, tetapi perpanjangan untuk mengerjakan apa, perpanjangan di mana, itu perlu kita lakukan penyidikan. Penyidikan ini untuk menemukan bukti-bukti untuk menjawab masyarakat kenapa pasar itu tidak selesai,” katanya.

Menurutnya, 12 pasar dibangun dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dengan nilai miliaran rupiah. Khusus untuk pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul, dibangun dengan dana Rp 7,8 miliar dengan waktu 80 hari kerja, kontraktor pelaksananya adalah PT Dita Putri Waranawa. Sedangkan konsultan pengawasnya adalah CV Mukti Design Consultant. Seperti yang tertera pada papan proyek di Pasar Manggisan.

Penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen bukan sekadar mencari bukti Pasar Manggisan. Bukti dugaan korupsi pada pasar-pasar lain juga dikumpulkan. Sebab, pembangunan yang diperpanjang menurutnya bukan hanya Pasar Manggisan, tetapi juga beberapa pasar lainnya.

Lebih jauh, Ponco menjelaskan, dalam penggeledahan itu juga menyita setidaknya dua koper berisi berbagai dokumen. Dokumen yang disita di antaranya dokumen kontrak, dokumen lelang, dokumen konsultan, serta pengawas maupun konsultan proyek.

Tak ketinggalan, pihaknya juga mengkloning data komputer yang berkaitan dengan proses lelang atau pembangunan pasar. “Semua dokumen terkait pembangunan Pasar Manggisan dan pasar lain kita geledah, kemudian kita sita. Ada sekitar dua koper dari ULP dan Disperindag,” tegasnya.

Ponco juga menegaskan, penggeledahan dan penyitaan juga dilakukan pada beberapa kantor konsultan dan kontraktor. Hal itu dilakukan sepanjang ada kaitannya dengan proses lelang dan dokumen revitalisasi pasar. Sebelum hal itu dilakukan, pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi. “Sekitar sepuluh orang sudah kita periksa. Rekanan belum,” ucapnya.

Ponco mengungkap, setelah dokumen disita dan didapatkan, pihaknya akan mempelajari dan menelaah semua isi dokumen. “Setelah dipelajari semua akan terang. Akan kita lakukan pemanggilan saksi-saksi. Kemudian kalau sudah cukup bukti, kita tentukan siapa tersangkanya,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Disperindag, Danang Andriasmara mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen dari kantornya. Danang yang baru menggantikan Anas Ma’ruf itu menyebut, dirinya sedang menjalani rapat. “Saya masih rapat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala ULP Pemkab Jember Moh Kosim juga belum bisa dikonfirmasi. Dirinya tetap berada di dalam ruangannya sekali pun tim Kejari telah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen. Hingga wartawan bubar dari depan ruangannya, Moh Kosim juga tak kunjung keluar dari ruang kerjanya. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri, Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Bagus Supriadi