Karena Penghentian PPDB tak Disertai Edaran Resmi

Giliran Sekolah yang Pusing

BUTUH PROSES: Kepala SMAN Grujugan, Darsono (kanan) bersama Ketua Panitia PPDB SMAN Grujugan, Purgianto di Lab TI menyikapi sistem PPDB yang membingungkan.

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Bukan hanya pendaftar yang kelabakan dengan sistem PPDB saat ini. Pihak sekolah juga pusing. Sebab, meski beredar kabar penghentian sementara, namun tidak disertai ada edaran resmi.

Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menghentikan sementara PPDB Tingkat SMA/SMK, rupanya tidak disertau edaran resmi. Beberapa Kasek kemarin mengaku belum mendapat edaran tertulis. Padahal, mengacu pada jadwal, pendaftaran seharusnya  ditutup pada Jumat (21/06) ini. Dan diumumkan secara daring (online) pada pukul 01.00 dini hari.

“Memang dari WA Group ada informasi, dihentikan sementara oleh Diknas Jatim. Tapi edaran resminya kita belum dapat. Jadi masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian,” papar Kepala SMAN Grujugan, Darsono saat dikonfirmasi Radarjember.id.

Karena belum mendapat edaran resmi, pihak sekolah juga kebingungan. Ada yang akan melanjutkan proses PPDB sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Kita masih menunggu,” lanjutnya.

Ketua Panitia PPDB SMAN Grujugan, Purgianto mengakui sistem kali ini mendapat protes. Terutama di kota-kota besar. “Seperti di Surabaya, banyak wali murid yang protes karena ingin anaknya masuk sekolah favorit. Tapi kalau di sini belum ada,” paparnya.

Selama ini, SMAN Grujugan menjadi jujugan warga sekitar, yakni warga Bondowoso di wilayah pinggir selatan serta warga Jember di bagian utara yang berbatasan dengan Bondowoso. “Sebagian kesini karena tidak mampu secara ekonomi ataupun Danem. Disini kebanyakan dari masyarakat petani. Jadi memang tidak nyari yang muluk-muluk untuk sekolah,” ujar Purgianto.

Diakui Darsono, sistem zonasi memang bertujuan baik, yakni mengurangi kesenjangan antara sekolah yang dianggap favorit dengan yang tidak. “Memang kalau sekolah yang di kota, banyak yang mengeluh karena selama ini biasanya dapat input yang relatif unggul,” ujar Darsono.

Namun, tujuan pemerataan itu kata dia tidak otomatis langsung dirasakan sekolah pinggiran. Justru yang menjadi kekhawatiran adalah pagu yang tidak terpenuhi akibat sistem zonasi. “Kalau dulu-dulu, biasanya kita mengisi kekurangan pagu dengan adanya gelombang 2. Entah ini ada atau tidak,” ujar Darsono.

Meski dari segi input siswa, akan lebih merata dengan adanya sistem zonasi, namun tantangan lain justru pada fasilitas atau sarana-prasarana sekolah. Tidak bisa dipungkiri, selama ini ada kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah di kota dengan di pinggiran. “Seperti di kota, laboratorium TI bisa sampai 5. Tapi kalau kita cuma 2. Sehingga inovasi yang dilakukan oleh sekolah akan terhambat meski kita sebagai guru sudah semangat,” tutur Darsono.

Tujuan baik dari sistem zonasi akan baik jika tidak dilakukan dengan drastis. “Karena masyarakat belum siap. Sekolah yang ada di pinggiran juga belum tentu langsung diuntungkan. Tapi dengan semangat dan komitmen dari para guru dan didukung seluruh elemen, upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan itu pelan-pelan akan tercapai,” pungkas Darsono. (*)

IKLAN

Reporter : Adi Faizin

Fotografer : Adi Faizin

Editor : Hafid Asnan