Trotoar Alun-Alun Malah Jadi Lapak PKL

DITINGGAL BEGITU SAJA: Terop masih terpasang, sementara beberapa lapak jualan justru tak dirapikan alias ditaruh di atas trotoar begitu saja. Inilah suasana trotoar Alun-Alun Ambulu yang belakangan penuh PKL.

RADAR JEMBER.ID – Alun-alun kota seharusnya menjadi tempat yang sejuk, bersih, dan nyaman untuk tempat berlibur masyarakat. Fasilitas umum yang satu ini sering kali mendapat sorotan karena pihak-pihak terkait kurang begitu memperhatikan.

Tidak hanya kebersihan, namun juga ketertiban menjadi hal penting. Sebab. keberadaan fasilitas umum bukan untuk dinikmati oleh segelintir orang untuk keuntungan tertentu, melainkan menyangkut hak-hak orang banyak. Hal ini yang sering kali luput dari perhatian. Seperti keberadaan trotoar jalan yang terletak di Kecamatan Ambulu.

Hampir setiap malam, trotoar tersebut tidak pernah sepi. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) telah berjejer siap dengan dagangannya. Setelah azan magrib hingga menjelang pagi. “Lapak PKL ini tidak pernah dibongkar. Jadi, saat pagi, ketika orang sudah banyak beraktivitas, lapak PKL masih utuh. Hanya saja tidak digunakan,” kata Ihwan, salah seorang warga yang tinggal di area alun-alun itu.

Dia menilai, penataan PKL itu seharusnya bisa lebih baik. Jika sebuah alun-alun memang dijadikan tempat hiburan yang ada PKL-nya, seharusnya tidak perlu trotoar. “Semua orang sudah tahu, trotoar itu untuk pejalan kaki,” ketusnya.

Tidak hanya di Alun-Alun Ambulu, hal serupa juga terjadi di Alun-Alun Jenggawah. Saat malam hari, hampir setiap pinggiran trotoar sesak dengan lapak para PKL.

Pemandangan ini tampaknya sudah menjadi hal lumrah dan biasa. Padahal, dalam aturan penataan kota, ada ketentuan khusus yang menyangkut fasilitas umum tersebut. Seperti hak-hak para pejalan kaki dan hak-hak penyandang disabilitas yang sering kali tak diindahkan.

Meninjau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena itu, ketika keberadaan PKL semakin meluas, patut dipertanyakan kinerja aparat penegak hukum dan penegak perda untuk mengatasi persoalan tersebut. (*)

IKLAN

Reporter : mg2

Fotografer : Maulana

Editor : Hadi Sumarsono