Mahasiswa, Demonstrasi, dan Isu-Isu Kearogansian

AKSI demonstrasi para mahasiswa pada 21 Mei 1998 silam di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan sejarah monumental yang pernah ditorehkan oleh aliansi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Aksi ini ditengarai berhasil memaksa rezim Soeharto turun dari kursi jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.

Di negara yang menganut sistem demokrasi, unjuk rasa, massa, dan aksi turun ke lapangan merupakan hal yang diperkenankan dan diperbolehkan, selama kegiatan yang digelar ini tidak mengganggu, melanggar, dan merusak ketertiban umum. Rangkaian aksi semacam tersebut biasanya didasari atas motif ingin memperjuangankan hak privasi atau kelompok masyarakat yang dinilai tidak dijalankan sesuai dengan aturan, etika, dan sistem yang berlaku oleh pihak-pihak yang diberi tanggung jawab.

Demo massal mahasiswa seperti yang tergambar di atas merupakan bukti konkrit ekistensi sistem demokrasi di Indonesia yang tidak hanya bertengger pada tataran idea saja. Artinya aksi demo tersebut adalah bentuk pengejawantahan suara rakyat menuntut hak keadilan dari pemerintah yang cenderung bersifat otoriter, eksklusif, dan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa.

Mahasiswa sebagai garda utama suara perwakilan rakyat, pada kala itu menjadi momok paling menakutkan bagi petahana yang bersifat lalim, kalap, sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tak pelak, setelah melakukan aksi monumentalnya, mahasiswa Indonesia banyak mendapatkan sorotan media-media asing, menjadi perbincangan hangat, sekaligus perhatian lebih. Seperti itulah gambaran realitas-historis perjuangan kaum pelajar yang tak dapat disangsikan, dilupakan, atau bahkan dihapus dalam napak tilas sejarah reformasi bangsa ini.

Pertanyaannya, bagaimanakah keberadaan, presensi, dan eksistensi mahasiswa di era sekarang? Masihkah adagium agent of change patut disandang oleh mereka. Masihkah keberanian menegakkan keadilan tertancap dalam sanubari seperti senior-senior mereka terdahulu. Atau jangan-jangan makna keberanian dalam interpretasi mahasiswa sekarang bertransformasi, terdistorsi, atau bahkan termarginalisasi menjadi kenyinyiran. Hal inilah yang patut kita rekonstruksi ulang, agar nama mahasiswa tidak hanya bertengger sebagai status kaum pelajar belaka.

Demonstrasi atau disambiguasi merupakan spektrum rangkaian protes yang dilakukan oleh sekolompok orang untuk mengeksposisikan pendapatnya. Biasanya pendapat yang diekspos pada muka umum ini, disebabkan oleh ketidak sepahaman atau bentuk protes terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah (petahana), sebagai bentuk upaya penekanan untuk memperjuangkan hak-hak mereka tanpa adanya embel-embel lain.

Seperti yang dikemukakan di awal, dalam konteks negara demokrasi seperti di Norwegia, Islandia, Amerika, ataupun di Indonesia sendiri, aksi demonstrasi merupakan hal yang dilegalkan untuk rakyatnya, dalam rangka mengklarifikasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan catatan demo tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tidak dilakukan secara brutal, anarkis, dan merusak fasilitas umum. Demikianlah acuan-acuan dasar yang menjadi aturan umum pelaksanaan demonstrasi yang harus dipatuhi.

Seiring dengan bergulirnya waktu, penamaan atau makna dari demonstrasi perlahan mulai bertransformasi pada makna yang lain. Pada masa sekarang, orang yang melakukan demo (demonstran), tidak lagi menggubris tujuan utama dari demonstrasi itu sendiri, yang prospek awalnya bertujuan menegakkan keadilan justru dijadikan lahan untuk menggeruk uang. Sangat miris memang melihat fenomena semacam ini, hak-hak rakyat saat ini sering tidak ditunaikan tepat sasaran dan sengaja dibiarkan terlantar begitu saja.

Ironisnya, segenap elemen yang ada saat ini, khususnya rakyat, hanya berani melakukan demo apabila disuruh oleh pihak-pihak tertentu. Dalam artian kesiapan mereka berdemonstrasi di depan umum jika disertai dengan upah dan imbalan. Lebih-lebih problem semacam ini, cakupan ekspensinya merambas lebih jauh ke ranah kampus. Para elite politik berusaha memanfaatkan para mahasiswa hanya untuk kepentingan privasinya untuk menyerang keputusan pemerintah. Jika kasusnya semacam ini mungkinkah hal tersebut masih laik disebut demonstrasi? Menurut hipotesis saya kasus tersebut lebih cenderung disebut subversi terhadap pemerintah. Inilah yang saya maksud dengan distorsi makna dari demonstrasi itu sendiri.

Kembali saya tekankan, demonstrasi itu diperbolehkan asal tidak menerabas batas aturan yang sudah dilegalkan. Berbeda halnya dengan tawuran, anarkisme, gegeran atau kasus lain yang serupa dengannya. Hal tersebut sangat tidak diperkenankan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Motif utama dilarangnya serangkaian amuk massa tersebut adalah karena dinilai dapat merusak marwah, etika, dan moral pribadi seseorang, khususnya pada generasi muda-mudi sekarang (kids zaman now).

Di Indonesia, tawuran dan gegeran merupakan kegiatan amoral yang kerap kali sering terjadi, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa, suporter bola, dan para pendukung partai politik. Biasanya, amuk massa ini dilakukan akibat fanatisme berlebih-lebihan terhadap suatu kelompok yang dibelanya. Sehingga bila kelompok mereka terkucilkan atau dikalahkan oleh kelompok yang lain, mereka akan langsung bertindak menyerang balik terhadap kelompok yang ditengarai bersalah tersebut. Bahkan dari saking fanatisnya mereka tak segan bertingkah laku kalap, arogan, dan melakukan tindakan kepermisifan.

Realitas semacam inilah yang harus dirubah oleh segenap tataran masyarakat di Indonesia ini, khususnya para muda-mudi. Karena jika hal ini dibiarkan begitu saja tanpa dicarikan solusi jalan keluarnya, maka bukan hal yang nisbi, praktek arogansi semacam ini akan menjadi wabah penyakit kronis yang berlarut-larut dalam diri muda-mudi di negeri ini. Jangan sampai hanya karena berbeda dukungan, baik dalam konteks dukungan sepak bola, pilihan partai politik (yang saat ini menjadi isu paling seksi di pelbagai media), ataupun hal yang serupa dengannya membuat kita terjerumus dan bertindak kalap dan liar seperti binatang.

Negara yang menganut sistem demokrasi ini, merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan, perbedaan pendapat, pluralitas, dan heterogenitas. Oleh karenanya, keberagaman dan perbedaan dalam ranah dukung-mendukung ini merupakan hal yang biasa saja. Artinya jangan sampai harga satu nyawa menjadi tumbal tragis akibat dari suatu perbedaan. Seperti yang diungkapan oleh Gus Dur, persaingan dibolehkan guna tercapainya kemajuan, tetapi persaingan harus dilakukan dengan kesopanan dan saling memberi, serta menerima antar berbagai pihak. Dengan kata lain, golongan yang menang akan mewakili konsensus semua pihak. Bukan malah sebaliknya, golongan yang menang justru menjadi bumerang, dan penyulut bara api kemarahan yang berujung pada konflik dan separasi antar pihak.

*) Penulis adalah mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :