Kebanyakan Wali Murid Urus Persyaratan PPDB

Pemohon Legalisasi di Dispenduk Berjubel

ANTRE: Syarat legalisasi KK di PPBD tahun ini membuat masyarakat berbondong-bondong menuju Dispenduk Jember. Mereka melakukan legalisasi KK, dan ada juga yang legalisasi akta kelahiran.

RADAR JEMBER.ID – Jelang tahun ajaran baru, sejumlah sekolah mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem penerimaan yang menggunakan zonasi tersebut, mengharuskan calon siswa mendaftar di sekolah sesuai zona yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Sehingga pihak sekolah memerlukan salinan kartu keluarga (KK) untuk memastikan di mana calon siswa itu tinggal, apakah sesuai zona atau tidak.

Sistem PPDB zonasi ini menambah gawe para orang tua calon siswa. Sebab, mereka harus melegalisasi KK ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember. Hasil legalisasi KK itu yang dilampirkan dalam berkas persyaratan pendaftaran sekolah anak mereka.

Pantauan Radarjember.id kemarin (13/6), antrean pemohon legalisasi di kantor Dispendukcapil membeludak. Kondisi ini tak seperti biasanya, kebanyakan hanya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan saja yang memadati kantor di Jalan Jawa tersebut.

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dispendukcapil Jember Yhoni Restiawan mengatakan, membeludaknya antrean di layanan legalisasi KK ini terjadi di hari pertama masuk setelah libur Lebaran. “Tanggal 10 kemarin sudah mulai ramai. Tapi sebetulnya sudah ada yang legalisasi sebelum libur Lebaran. Tapi tidak seramai sekarang,” katanya.

Dia menjelaskan, legalisasi KK tidak bisa dilakukan di tingkat desa ataupun kelurahan. Sebab, yang membubuhi tanda tangan di KK adalah Kepala Dispendukcapil. Sehingga, legalisasi harus dilakukan di kantor Dispendukcapil.

Tak hanya legalisasi KK saja, legalisasi akta kelahiran pun mengalami peningkatan. “Setiap hari, kurang lebih ada seribu masyarakat yang datang hanya untuk melakukan legalisasi saja,” tambahnya.

Membeludaknya warga ini diantisipasi oleh Dispendukcapil. Jika di hari biasa hanya membuka satu jalur, saat ini telah disiapkan dua jalur yang disediakan khusus bagi masyarakat yang mengurus legalisasi KK dan akta kelahiran. “Kami ada dua jalur legalisasi. Ada yang lewat pintu masuk utama di ruang pelayanan pencatatan sipil. Ada juga yang di teras. Ini agar cepat selesai,” imbuhnya.

Dia pun mengimbau, agar proses legalisasi berjalan cepat, masyarakat diminta tak hanya membawa fotokopi KK yang hendak dilegalisasi saja, tapi juga harus membawa aslinya. Ini agar petugas yang melayani mereka bisa langsung memproses, tanpa harus mengecek keaslian dokumen di SIAK.

Jumiati, salah seorang yang tengah mengurus legalisasi di Dispendukcapil mengaku, kedatangannya untuk melegalisasi KK sebagai syarat mengurus pendaftaran anaknya. Ibu paruh baya asal Desa Slawu, Kecamatan Patrang itu berencana mendaftarkan anaknya ke SMPN 7 Jember. “Mau daftarkan anak sekolah saja malah ribet. Harus ngurus legalisasi KK. Ditambah lagi masih antre cukup lama,” keluhnya.

Sebagai orang tua, Jumiati tentu menginginkan pendidikan yang terbaik untuk buah hatinya. Kendati dia juga menyayangkan kebijakan baru itu, karena membuat para orang tua calon murid riwa-riwi dari rumah ke sekolah dan ke kantor Dispendukcapil.

Sementara itu, Kepala SMPN 7 Jember, Syaiful Bahri mengatakan, segala ketentuan PPDB diakuinya sudah sesuai dengan aturan di pusat. “Sistemnya memang begitu, sesuai dengan petunjuk dari dinas,” tuturnya.

Walau begitu, kata dia, ada juga kebijaksanaan tersendiri terkait legalisasi KK. Semisal calon mendaftar membawa KK asli, atau hanya dilegalisasi di tingkat RT RW saja. Selain itu, orang tua yang tidak membawa legalisasi juga tetap diterima, sembari diminta menyelesaikan legalisasinya. “Kami paham legalisasi itu butuh waktu dan tenaga. Kami juga paham bingungnya orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Sehingga sekolah punya kebijaksanaan,” pungkasnya. (*)