Guru Mengaji Tahun ini Belum Nikmati Bantuan

Data Wajib Direvisi Lagi

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Sudah bertahun-tahun, guru mengaji di Bondowoso mendapatkan siraman bantuan rupiah dari pemerintah. Biasanya, kucuran dana itu dinikmati sebelum Lebaran, tiap tahunnya. Bentuknya adalah bantuan sosial (bansos) guru mengaji. Namun tahun ini, para guru mengaji belum bisa menikmati bantuan sosial tersebut.

Padahal, pada 2018 lalu sempat turun Perbup Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kepada Guru Mengaji tahun 2018. Namun, Kemendagri akhir tahun memberi evaluasi. Jika bantuan guru mengaji ini dalam bentuk bansos, maka sifatnya tidak boleh berulang-ulang. Sementara bantuan itu sudah menjadi komitmen pemerintah. “Jadi, harus dipindah. Tidak lagi belanja hibah. Bansos itu masuk belanja hibah. Dan tidak boleh berulang-ulang,” terang Ida Susanti, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bondowoso.

Akhirnya, pemkab melakukan terobosan. Bantuan guru mengaji dijadikan kegiatan rutin, yang awalnya dilaksakan Bagian Kesra Pemkab Bondowoso, dialihkan ke Disdikbud Bondowoso. Namun, penganggaran tidak bisa dilekatkan pada APBD awal, sehingga masih akan muncul di P-APBD 2019. “Pemerintah masih menata, mulai dari pendataan dan sistemnya,” terangnya.

Ida menambahkan, dengan adanya pemindahan itu, maka Perbup Nomor 1 Tahun 2018 sudah tidak relevan. Tentunya akan ada Perbup baru yang disesuaikan dengan kondisi dan sistem yang dibuat Pemkab Bondowoso. Di lain sisi, ada hal yang menggembirakan. Jika sebelumnya setiap guru mengaji mendapatkan Rp 800 ribu, nantinya akan mendapatkan Rp 1,5 juta.

Sementara itu, mengenai pendataan, Wakil Bupati Irwan Bachtiar memberi imbauan keras. Hal itu karena ia menginginkan data guru mengaji yang nantinya mendapatkan bantuan benar-benar valid. Artinya, pemkab tidak mau anggaran APBD yang digelontorkan tidak tepat sasaran. “Data pendataan guru mengaji itu sudah lama,” terangnya saat di DPRD.

Dijelaskannya, pendataan guru mengaji sebenarnya sudah dimulai tahun 2004-2005. Pada 2013 ada banyak temuan. Dari 5.665 data guru mengaji, banyak yang bermasalah. Saat itu jadi temuan. Wakil bupati yang merupakan politisi PDI-P ini menyebut, jika dihitung-hitung, ada sekitar 50 persen fiktif. “Kami ada hitung-hitungan, lebih kurang hampir 50 persen fiktif. Kalau sampai Rp 6 miliar, maka kan sayang ada Rp 3 miliar yang fiktif,” jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah benar-benar mencari formulasi yang bagus. Harapannya bisa menjadi kebijakan yang mengena dan memberi manfaat lebih kepada para guru mengaji yang menjadi benteng penguatan iman pertama para generasi muda Bondowoso. (*)

IKLAN

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer :

Editor : Narto