Bupati Salwa Arifin Beri Tanggapan dalam Paripurna APBD  Bondowoso

Wakil Rakyat Beri Kritik Membangun

PARIPURNA: Anggota DPRD saat menggelar rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Bondowoso

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin memberikan jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LKPj) APBD Bondowoso 2018. Orang nomor satu Bondowoso itu memberikan tanggapan atas berbagai kritik yang disampaikan fraksi-fraksi.

Seperti Fraksi PKB, menyampaikan beberapa evaluasi. Di antaranya tentang pengadaan barang dan jasa bantuan UMKM dan pembangunan pasar ternak terpadu. Hal itu dijawab oleh Bupati Salwa Arifin dalam Rapat Paripurna Jawaban PU Fraksi, kemarin (12/6). Bupati menyampaikan jika pengadaan barang untuk bantuan UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diajukan kepada pemerintah. “Mengenai pembangunan pasar ternak terpadu, belum dimanfaatkan karena masih pada tahap pemenuhan sarana dan prasarana pendukung,” jelasnya.

Selanjutnya, dari fraksi Gerindra Nasdem (Ganas), Abdul Majid yang menjadi juru bicara mengatakan, titik evaluasi adalah pada usaha eksekutif menggali PAD yang kurang maksimal. F Ganas menilai komposisi PAD dalam menunjang pembangunan masih kecil. Memang dalam realisasinya melebihi target, namun masih sangat kecil. “Potensi pendapatan, baik pajak maupun retribusi, masih belum diserap maksimal,” jelasnya.

Abdul Majid juga memberi catatan kepada Dinas Pertanian. Sebab, realisasi anggaran pada dinas ini mencapai 96 persen. Dalam rupiah angkanya mencapai Rp 47,35 miliar. Namun fraksi ini menyayangkan, sebab pemaksimalan ini tidak berimplikasi maksimal. Hal itu diukur dari pertumbuhan di bidang pertanian masih 3,5 persen di bawah laju inflasi 7 persen pertanian, dan PAD pertanian Rp 336 juta. “Perlu mendapatkan penanganan rencana secara matang dan serius dan menumbuhkan inovasi produk pertanian,” terangnya.

Pada bidang pertanian ini, Bupati Salwa Arifin menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, akan dilakukan sinergisitas OPD. Sedangkan untuk pengembangan teknologi/inovasi dilakukan melalui gelar teknologi, demplot percobaan, dan kajian dengan bekerja sama perguruan tinggi.

Kemudian dari Fraksi Golkar sempat mencermati adanya BUMDesa. Selama ini seluruh desa sudah memiliki BUMDesa yang pembiayaannya diambilkan dari dana desa (DD). Harapannya mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi lokal setempat. “Realitas yang ada di Kabupaten Bondowoso, banyak BUMDes yang belum menunjukkan kinerja yang membanggakan. Jenis dan pengelolaan usaha yang tidak jelas, serta berpotensi hanya untuk mengugurkan kewajiban dan menghabiskan pos (mata anggaran) dalam dana desa,” tegas Basriyanti, Juru Bicara Fraksi Golkar.

Dijelaskannya, anggaran untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDes yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga tidak kecil. Yakni Rp 400 juta. Belum lagi dana Pemberdayaan Desa sebesar Rp 4,8 M dan dana peningkatan sarana prasarana desa sebesar Rp. 66,5 M. “Sungguh sangat ironis jika alokasi serapan anggaran yang besar, tidak mampu menciptakan BUMDes yang nyata-nyata mampu menjadi penopang utama perekonomian desa,” paparnya.

Bupati memberi jawaban, BUMDes pada setiap desa di Bondowoso seluruhnya telah terbentuk dengan mendasarkan kepada Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, berdasarkan Permendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya agar keberadaan BUMDes dapat mendukung kesejahteraan masyarakat desa akan dilakukan pembinaan, evaluasi, dan monitoring terutama terhadap jenis usaha yang direncanakan sesuai dengan potensi desa. (*)