KKN Unej Godok Program Pemberdayaan

Saatnya Perempuan Desa Berdaya

BERDAYAKAN PEREMPUAN: Pimpinan LP2M Unej menggandeng elemen pemerhati perempuan untuk merumuskan konsep pemberdayaan perempuan dalam program KKN tahun ini.

RADARJEMBER.ID – Kasus perceraian di Jember tergolong tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jember selama 2018 tercatat 6.326 perkara. Di sisi lain, tren pernikahan anak di bawah umur angkanya juga terus meningkat. Dari 111 kasus pada 2017 lalu, menjadi 168 kasus di 2018 kemarin.

Koordinator Pusat Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman mengatakan, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab menurutnya, perceraian dan pernikahan dini berpotensi merugikan kaum perempuan. Di antaranya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maupun kemiskinan. Kebanyakan, kasus ini terjadi di perdesaan.

Pendapat itu terkonfirmasi dari data yang dirangkum PA Jember. Dari jumlah yang tercatat di pengadilan sepanjang tahun 2018, kasus perceraian akibat KDRT angkanya mencapai 45 kasus. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdapat 24 kasus.

Menurut Hermanto, rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya akses dan pendampingan bagi perempuan perdesaan menjadi salah satu musabab terjadinya hal tersebut. Sehingga di kawasan desa, masih banyak ditemukan isu dan masalah terkait perempuan. “Ini yang menjadi alasan pentingnya pemberdayaan dan pendampingan terhadap perempuan di desa,” katanya.

Padahal, kata dia, perempuan desa juga memiliki hak dan akses yang sama. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun keterlibatan dalam pengambilan kebijakan di desa. “Banyak desa yang masih belum menyadari pentingnya memberdayakan perempuan. Padahal peran mereka sangat urgent,” jelasnya.

Koordinator Pusat (Korpus) Kuliah Kerja Nyata (KKN) LP2M Unej Ali Badrudin menyebutkan, bertolak dari tingginya persoalan perempuan di desa ini, pihaknya bakal mengusung program pendampingan perempuan dalam pelaksanaan KKN bagi mahasiswa pada tahun ini. Sejauh ini, LP2M Unej masih menyusun program tersebut.

Program ini, dia berkata, akan digodok secara matang. Mulai dari teknis hingga pembekalan mahasiswa KKN dan dosen pembimbing lapangan (DPL). Sebagai langkah awal, pihaknya bakal memilih sejumlah desa sebagai percontohan. “Rencananya ada lima desa di Jember dan Bondowoso,” jelasnya.

Menurut Ali, sebagai program baru, pihaknya masih melakukan sosialisasi. Targetnya, program pendampingan itu bisa mengurangi persoalan perempuan yang ada di desa. Salah satunya, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melapor jika mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar mereka. “Nanti kami akan berkolaborasi dengan pemerintah terkait, serta beberapa lembaga pemerhati perempuan,” paparnya.

Harapan lain, pendampingan itu tak hanya menambah pengetahuan dan kesadaran kaum perempuan, tapi juga menumbuhkan keberpihakan pemangku kebijakan di desa tentang pentingnya peran perempuan. Sehingga ada perubahan orientasi pembangunan. Dari semula yang hanya infrastruktur, menjadi lebih memperhatikan isu dan persoalan perempuan. (*)